Bantah Prabowo, KSPI Sebut Banyak Masukan Buruh soal UU Cipta Kerja Tak Diakomodasi

Kompas.com - 15/10/2020, 11:07 WIB
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM se Sumatera Selatan berdemo di Simpang Lima DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, Rabu (7/10/2020). Mereka menuntut pencabutan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR, karena dinilai merugikan para pekerja di Indonesia. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/foc.
ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDISejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM se Sumatera Selatan berdemo di Simpang Lima DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, Rabu (7/10/2020). Mereka menuntut pencabutan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR, karena dinilai merugikan para pekerja di Indonesia. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) Said Iqbal membantah bahwa tuntunan serikat buruh sudah terakomodasi 80 persen dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Pernyataan ini sebelumnya disampaikan oleh Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.

Menurut Said, KSPI juga tersinggung dengan sikap DPR yang sempat menjanjikan akan dilibatkan dalam pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja, namun kemudian ingkar.

"Padahal kami sudah menyerahkan draf sandingan usulan buruh, tetapi masukan yang kami sampaikan banyak yang tidak terakomodasi," ujar Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Kamis (15/10/2020).

Baca juga: Tak Bisa Akomodasi Tuntutan Serikat Buruh 100 Persen, Ini Alasan Prabowo

Lebih lanjut, Said mengatakan, ada empat langkah yang akan dilakukan serikat buruh dalam menolak UU Cipta Kerja.

Pertama, para buruh akan melanjutkan aksi secara terukur dan konstitusional.

Kedua, mempersiapkan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Ketiga, meminta legislative review ke DPR RI dan executive review ke Pemerintah.

"Keempat, melakukan sosialisasi atau kampanye tentang isi dan alasan penolakan omnibus law UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan oleh buruh," kata dia.

Sebelumnya, Prabowo Subianto mengatakan, permintaan dan tuntunan kelompok buruh terkait UU Cipta Kerja sudah terakomodasi sebanyak 80 persen.

Baca juga: KSPI Tak Ikut Membahas Aturan Turunan RUU Cipta Kerja, Ini Alasannya

Menteri Pertahanan ini juga mengatakan, Partai Gerindra tidak bisa mengakomodasi penuh permintaan buruh karena adanya politik negara dan kebutuhan lain.

"Ya kita tidak bisa 100 persen, namanya politik negara, kadang-kadang kita harus mengerti kita harus, kadang-kadang ada kebutuhan ini itu, ada keperluan, ya kan, kita butuh investasi dari mana-mana," kata Prabowo dalam wawancara khusus yang dirilis DPP Partai Gerindra, Senin (12/10/2020).

Berdasarkan hal tersebut, Prabowo meminta serikat buruh tidak mudah emosional karena belum terakomodasinya tuntutan mereka dan menggelar aksi sehingga mengakibatkan kerusuhan.

Baca juga: Prabowo Memahami Alasan DPR Percepat Pengesahan RUU Cipta Kerja



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisi III DPR Setujui 3 Calon Hakim Ad Hoc MA Usulan KY

Komisi III DPR Setujui 3 Calon Hakim Ad Hoc MA Usulan KY

Nasional
UPDATE: Tambah 476 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 29.331

UPDATE: Tambah 476 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 29.331

Nasional
KNPI Laporkan Permadi Arya alias Abu Janda atas Dugaan Rasialisme ke Natalius Pigai

KNPI Laporkan Permadi Arya alias Abu Janda atas Dugaan Rasialisme ke Natalius Pigai

Nasional
UPDATE 28 Januari: 166.540 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 Januari: 166.540 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun, Mahfud MD: Sudah Saya Duga

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun, Mahfud MD: Sudah Saya Duga

Nasional
UPDATE 28 Januari: Bertambah 87.280, Total 9.046.675 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 28 Januari: Bertambah 87.280, Total 9.046.675 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 28 Januari: Bertambah 10.792, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 842.122

UPDATE 28 Januari: Bertambah 10.792, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 842.122

Nasional
Masyarakat Dapat Gugat Pemerintah yang Lalai Tangani Pandemi Covid-19

Masyarakat Dapat Gugat Pemerintah yang Lalai Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
UPDATE 28 Januari: Ada 82.676 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 Januari: Ada 82.676 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 476 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Tertinggi Selama Pandemi

UPDATE: 476 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
Dukung Penanganan Stunting, Kemendagri Beri Akses Data Penduduk ke BKKBN

Dukung Penanganan Stunting, Kemendagri Beri Akses Data Penduduk ke BKKBN

Nasional
Jokowi Klaim Pandemi Terkendali, Pengamat: Siapa yang Membisikkan?

Jokowi Klaim Pandemi Terkendali, Pengamat: Siapa yang Membisikkan?

Nasional
Prabowo Mengenang Eks KSAD Wismoyo, Diberi Sajadah Sebelum Berangkat Operasi Militer

Prabowo Mengenang Eks KSAD Wismoyo, Diberi Sajadah Sebelum Berangkat Operasi Militer

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Klaim Pemerintah Soal Pemberantasan Korupsi Dinilai Terbantahkan

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Klaim Pemerintah Soal Pemberantasan Korupsi Dinilai Terbantahkan

Nasional
'Sebaiknya Minta Maaf, Bilang Saja Kita Sedang Berusaha Keras Menangani Pandemi...'

"Sebaiknya Minta Maaf, Bilang Saja Kita Sedang Berusaha Keras Menangani Pandemi..."

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X