Kompas.com - 15/10/2020, 10:15 WIB
Ilustrasi penanganan pasien positif Covid-19 SHUTTERSTOCKIlustrasi penanganan pasien positif Covid-19
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah secara resmi telah mengamankan stok calon vaksin Covid-19 dari Inggris untuk mendukung pelaksanaan program vaksinasi yang rencananya akan dimulai pada November 2020 mendatang.

Namun pada saat yang sama, pemerintah diharapkan tidak hanya mengandalkan vaksin untuk mengatasi pandemi Covid-19. Terlebih, hingga kini proses uji klinis terhadap calon vaksin Covid-19 masih terus berjalan, sehingga belum diketahui efektivitas calon vaksin tersebut.

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan perwakilan Kementerian Kesehatan telah bertemu dengan pimpinan perusahaan vaksin asal Inggris AstraZeneca di London, Inggris.

Baca juga: Beberapa Uji Coba Calon Vaksin dan Obat Covid-19 yang Ditangguhkan

Di dalam pertemuan tersebut tersebut, telah terjalin kesepakatan bahwa AstraZeneca akan memasok calon vaksin untuk Indonesia secara bertahap mulai semester pertama tahun depan.

"Indonesia telah menyampaikan permintaan penyediaan vaksin sebesar 100 juta untuk tahun 2021. Pihak AstraZeneca menyambut baik permintaan tersebut. Kita telah mengamankan tambahan kebutuhan vaksin untuk Indonesia," kata Retno dalam konferensi pers secara daring, Rabu (14/10/2020) malam.

Vaksin produksi AstraZaneca termasuk salah satu kandidat vaksin yang oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kini dicatat tengah memasuki uji klinis tahap ketiga. Vaksin ini diketahui menggunakan platform non-replicating viral vector.

Baca juga: Menkes Terawan: Vaksin Merah Putih Diperkirakan Siap Pada 2022

Tak hanya itu, Retno menambahkan, AstraZeneca juga tertaring membangun kerjasama dan kolaborasi strategis jangka panjang dengan Indonesia di dalam pengembangan vaksin Covid-19.

"Di dalam pertemuan, delegasi Indonesia menegaskan mengenai pentingnya faktor keamanan dan efikasi dari vaksin. Faktor-faktor ini akan menjadi bagian penting dari kerja sama vaksin Indonesia dengan AZ termasuk berbagi informasi mengenai hasil uji klinis tahap I dan II," ujarnya.

Penerima prioritas

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effedny menyampaikan, untuk membangun kekebalan imunitas atau herd immunity, setidaknya 70 persen dari total penduduk Indonesia harus divaksin. Itu berarti, ada sekitar 160 juta penduduk Indonesia yang rencananya akan divaksin oleh pemerintah.

Untuk mendukung pelaksanaannya, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 pada awal Oktober.

Baca juga: Pengembangan Vaksin Covid-19, Erick Thohir: Aneh kalau Ada yang Pertanyakan Kemampuan Bangsa Kita

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah telah menetapkan enam kelompok prioritas yang akan menerima vaksin pertama kali.

Pertama, tenaga medis, paramedis, pelayan kesehatan, serta aparat TNI/Polri yang jumlahnya mencapai 3,5 juta orang. Kemudian, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perangkat daerah yang jumlahya sekitar 5 juta orang.

Ketiga, tenaga pendidik seperti PAUD, TK, SD, SMP, dosen perguruan tinggi swasta serta negeri yang mencapai 4,3 juta orang. Lalu, aparat pusat, daerah, legislastif, yang mencapai 2,3 juta orang. Serta penerima bantuan pembayaran iuran BPJS sebanyak 9 juta orang.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut: OTT KPK Tak Seperti yang Diharapkan

Luhut: OTT KPK Tak Seperti yang Diharapkan

Nasional
Komisi VIII DPR Minta Pembelajaran Tatap Muka di Madrasah Disiapkan Matang-matang

Komisi VIII DPR Minta Pembelajaran Tatap Muka di Madrasah Disiapkan Matang-matang

Nasional
AHY Cabut Gugatan terhadap 10 Penggagas KLB Deli Serdang

AHY Cabut Gugatan terhadap 10 Penggagas KLB Deli Serdang

Nasional
BPOM: Vaksin Nusantara Belum Penuhi Syarat, Kemampuan Tingkatkan Antibodinya Belum Meyakinkan

BPOM: Vaksin Nusantara Belum Penuhi Syarat, Kemampuan Tingkatkan Antibodinya Belum Meyakinkan

Nasional
Mengenang Perjalanan Rahmi Hatta Mendampingi Bung Hatta

Mengenang Perjalanan Rahmi Hatta Mendampingi Bung Hatta

Nasional
BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara, Ini Alasannya

BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara, Ini Alasannya

Nasional
Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik

Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik

Nasional
KPK Diminta Selidiki Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

KPK Diminta Selidiki Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Nasional
Kasus Samin Tan, KPK Dalami Pemberian Uang ke Eni Maulani Saragih

Kasus Samin Tan, KPK Dalami Pemberian Uang ke Eni Maulani Saragih

Nasional
Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

Nasional
Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

Nasional
Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

Nasional
Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

Nasional
Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X