Kompas.com - 15/10/2020, 10:43 WIB
Presiden KSPI, Said Iqbal memberikan keterangan pers kepada awak media di Jakarta, Kamis (5/3/2020). (KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARI)Presiden KSPI, Said Iqbal memberikan keterangan pers kepada awak media di Jakarta, Kamis (5/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menegaskan, tidak mau terlibat dalam pembahasan aturan turunan dari RUU Cipta Kerja.

Ketua KSPI Said Iqbal mengatakan, sikap itu diambil mengingat pihaknya menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja sejak awal, khususnya klaster ketenagakerjaan.

"Buruh menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Dengan demikian tidak mungkin buruh menerima peraturan turunannya. Apalagi terlibat membahasnya," kata Said dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (15/10/2020).

Baca juga: Meski Tak Diteken Jokowi, UU Cipta Kerja Tetap Berlaku 30 Hari Setelah Disahkan di DPR

Said menaruh curiga, keberadaan unsur buruh di dalam pembahasan aturan turunan RUU Cipta Kerja hanya demi legitimasi agar produk hukum sapu jagat tersebut bisa cepat-cepat diimplementasikan.

Lagipula, KSPI merasa tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja baik di pemerintah maupun di DPR RI.

Padahal, pemerintah dan DPR sempat menjanjikan bahwa RUU Cipta Kerja itu akan dibahas bersama-sama kelompok buruh. Terutama ketika membahas klaster ketenagakerjaan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam keterangan yang sama, Said sekaligus membantah tuntutan buruh telah 80 persen terakomodasi dalam RUU Cipta Kerja.

Baca juga: Naskah Final UU Cipta Kerja yang Sudah di Tangan Jokowi...

"Padahal kami sudah menyerahkan draf sandingan usulan buruh, tetapi masukan yang kami sampaikan banyak yang tidak terakomodasi, ditambahkan, tidak benar apa yang dikatakan DPR RI bahwa 80 persen usulan buruh sudah diadopsi dalam UU Cipta Kerja," ujar Said.

Ke depan, KSPI melakukan sejumlah langkah konstitusional demi membatalkan RUU yang saat ini tinggal menunggu bubuhan tanda tangan Presiden Joko Widodo itu.

Salah satunya, yakni mempersiapkan diri mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Diberitakan sebelumnya, DPR RI telah menyerahkan naskah final RUU Cipta Kerja ke Presiden Jokowi melalui Sekretaris Negara Pratikno, Rabu (14/10/2020) kemarin.

Baca juga: Sofyan Djalil Klaim UU Cipta Kerja Mudahkan Perizinan Berusaha

Presiden Jokowi menyebut, pemerintah segera menyiapkan aturan turunan dari RUU Cipta Kerja. Aturan turunan itu ditargetkan rampung dalam tiga bulan.

"Saya tegaskan juga UU Cipta Kerja ini memerlukan banyak sekali peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (perpres)," kata Presiden Jokowi ketika memberikan keterangan pers dari Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (9/10/2020).

"Jadi setelah ini, akan muncul PP dan perpres yang akan kita selesaikan paling lambat tiga bulan setelah diundangkan," lanjut dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa 3 Tersangka Kasus Munjul, KPK Dalami Negosiasi Pembayaran dari Pembanguan Sarana Jaya

Periksa 3 Tersangka Kasus Munjul, KPK Dalami Negosiasi Pembayaran dari Pembanguan Sarana Jaya

Nasional
Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Panggil 3 Anggota DPRD Jabar

Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Panggil 3 Anggota DPRD Jabar

Nasional
Pusako: Tuntutan Hukuman 11 Tahun Eks Mensos Juliari Jauh dari Minimal, Seharusnya Seumur Hidup

Pusako: Tuntutan Hukuman 11 Tahun Eks Mensos Juliari Jauh dari Minimal, Seharusnya Seumur Hidup

Nasional
Masyarakat Kembali Diimbau Waspadai Penipuan Mengatasnamakan KPK

Masyarakat Kembali Diimbau Waspadai Penipuan Mengatasnamakan KPK

Nasional
DPR Minta Pemerintah Percepat Distribusi Vaksin Covid-19 hingga ke Kampung dan Pedalaman

DPR Minta Pemerintah Percepat Distribusi Vaksin Covid-19 hingga ke Kampung dan Pedalaman

Nasional
Luhut Usulkan 4 Langkah untuk Tekan Angka Kematian akibat Covid-19

Luhut Usulkan 4 Langkah untuk Tekan Angka Kematian akibat Covid-19

Nasional
TNI Diminta Benahi Cara Pandang Personel terhadap Rasialisme

TNI Diminta Benahi Cara Pandang Personel terhadap Rasialisme

Nasional
Menko PMK: Sudah Waktunya Informasi BMKG Jadi Dasar Pengambilan Kebijakan

Menko PMK: Sudah Waktunya Informasi BMKG Jadi Dasar Pengambilan Kebijakan

Nasional
Asuh Anak Tidak Hanya Tugas Ibu, Menteri PPPA Ingatkan Orangtua Perlu Kompak

Asuh Anak Tidak Hanya Tugas Ibu, Menteri PPPA Ingatkan Orangtua Perlu Kompak

Nasional
Jokowi Minta BMKG Edukasi Warga Agar Tak Mudah Termakan Hoaks soal Bencana

Jokowi Minta BMKG Edukasi Warga Agar Tak Mudah Termakan Hoaks soal Bencana

Nasional
Jokowi: Kita Harus Meningkatkan Ketangguhan Hadapi Bencana Alam

Jokowi: Kita Harus Meningkatkan Ketangguhan Hadapi Bencana Alam

Nasional
MAKI Ragu Jaksa Akan Kasasi atas Pemangkasan Hukuman Djoko Tjandra

MAKI Ragu Jaksa Akan Kasasi atas Pemangkasan Hukuman Djoko Tjandra

Nasional
Jaksa Masih Pelajari Putusan Banding Djoko Tjandra

Jaksa Masih Pelajari Putusan Banding Djoko Tjandra

Nasional
Wapres Ingatkan Limbah B3 Medis dari Pasien Covid-19 Tak Jadi Sumber Penyebaran Baru

Wapres Ingatkan Limbah B3 Medis dari Pasien Covid-19 Tak Jadi Sumber Penyebaran Baru

Nasional
Sebaran 195 Zona Merah di Indonesia Data 25 Juli 2021, Jawa Timur Paling Banyak

Sebaran 195 Zona Merah di Indonesia Data 25 Juli 2021, Jawa Timur Paling Banyak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X