Kompas.com - 14/10/2020, 18:56 WIB
Ilustrasi Omnibus Law. ShutterstockIlustrasi Omnibus Law.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura menyatakan, sistem hukum Indonesia tidak mengenal praktik omnibus law.

Ia menjelaskan, menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan, praktik menggabungkan materi muatan yang terdiri atas banyak pasal dikenal dengan istilah kodifikasi.

"Rezim pembentukan undang-undang secara formil ada mekanisme kodifikasi, silakan baca UU 12/2011," kata Charles dalam diskusi daring 'Kelas Bersama Rakyat', Rabu (14/10/2020).

Baca juga: Polemik Draf Omnibus Law Cipta Kerja, Apakah Boleh Diedit Setelah Disahkan?

Charles memaparkan, mekanisme kodifikasi menghasilkan gabungan peraturan yang lebih tertib daripada omnibus law.

Kodifikasi menggabungkan berbagai peraturan dalam buku/kitab perundang-undangan.

Perundangan-undangan hasil kodifikasi akan menjadi satu-satunya rujukan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal ini berbeda dengan undang-undang omnibus law yang cara membacanya juga dengan merujuk ke undang-undang terkait.

Ia menyebut, sudah ada beberapa contoh undang-undang yang menggunakan mekanisme kodifikasi, misalnya UU Pemilu dan UU Pemerintah Daerah.

Baca juga: Jaringan Masyarakat Sipil Internasional Mengutuk Pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja

UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 menggabungkan peraturan mengenai kewenangan KPU dan Bawaslu hingga penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden.

"Kemudian di kodifikasi, ketika keluar hanya ada satu UU yang dipegang oleh masyarakat yaitu, misal UU Nomor 7 Tahun 2017. Kita tidak perlu baca UU lainnya," terangnya.

Karena itu, Charles mengatakan omnibus law sama sekali tidak menyederhanakan regulasi.

Menurutnya, mekanisme omnibus law ditempuh pemerintah untuk sekadar menyederhanakan perubahan demi pembukaan kemudahan investasi.

"Ini menyederhanakan perubahan, tapi tidak menyederhanakan regulasi itu sendiri," ucap Charles.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan Minta Sekolah Tak Curi Start Pertemuan Tatap Muka, Keselamatan Murid Prioritas

Puan Minta Sekolah Tak Curi Start Pertemuan Tatap Muka, Keselamatan Murid Prioritas

Nasional
Periksa Sekda Probolinggo, KPK Dalami Pemberian Uang dari ASN untuk Jabat Kades

Periksa Sekda Probolinggo, KPK Dalami Pemberian Uang dari ASN untuk Jabat Kades

Nasional
Jokowi Bagikan 124.120 Sertifikat Tanah Hasil Penyelesaian Konflik Agraria

Jokowi Bagikan 124.120 Sertifikat Tanah Hasil Penyelesaian Konflik Agraria

Nasional
BNPB Kirimkan 3 Juta Masker untuk Menunjang Kegiatan PON XX

BNPB Kirimkan 3 Juta Masker untuk Menunjang Kegiatan PON XX

Nasional
Empat Hal Ini Jadi Fokus Kemenlu Upayakan Perdamaian-Keamanan Kawasan Tahun 2022

Empat Hal Ini Jadi Fokus Kemenlu Upayakan Perdamaian-Keamanan Kawasan Tahun 2022

Nasional
Jaksa Agung Minta Perangkat Digital Terkait Fungsi Intelijen Aman dan Tidak Bocor

Jaksa Agung Minta Perangkat Digital Terkait Fungsi Intelijen Aman dan Tidak Bocor

Nasional
Selesaikan Kasus Pelecehan di KPI, Kepolisian Sebut Punya Semangat yang Sama dengan Komnas HAM

Selesaikan Kasus Pelecehan di KPI, Kepolisian Sebut Punya Semangat yang Sama dengan Komnas HAM

Nasional
Pamerkan Data Covid-19 Indonesia Membaik, Menlu Retno Harap Arab Saudi Tinjau Kebijakan Vaksin dan Umrah

Pamerkan Data Covid-19 Indonesia Membaik, Menlu Retno Harap Arab Saudi Tinjau Kebijakan Vaksin dan Umrah

Nasional
Komnas HAM Gali Keterangan Kepolisian Terkait Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual Pegawai KPI

Komnas HAM Gali Keterangan Kepolisian Terkait Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual Pegawai KPI

Nasional
Kementerian PPPA: Perlu Dibuat Solusi Atasi Masalah Lansia

Kementerian PPPA: Perlu Dibuat Solusi Atasi Masalah Lansia

Nasional
Luhut Melapor ke Polda Metro Jaya, Jubir: Pak Luhut Datang sebagai Warga Biasa, Bukan Pejabat

Luhut Melapor ke Polda Metro Jaya, Jubir: Pak Luhut Datang sebagai Warga Biasa, Bukan Pejabat

Nasional
OTT di Kolaka Timur, KPK Tangkap Bupati Andi Merya Nur

OTT di Kolaka Timur, KPK Tangkap Bupati Andi Merya Nur

Nasional
Pemerintah Bakal Tetapkan Cuti Bersama dan Libur Nasional 2022 dengan Pertimbangkan Perkembangan Covid-19

Pemerintah Bakal Tetapkan Cuti Bersama dan Libur Nasional 2022 dengan Pertimbangkan Perkembangan Covid-19

Nasional
Wali Kota Nonaktif Tanjungbalai M Syahrial Divonis 2 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-Pikir

Wali Kota Nonaktif Tanjungbalai M Syahrial Divonis 2 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-Pikir

Nasional
Usai Bertemu, PKP Klaim Jokowi Ingin Pencoblosan Pemilu 2024 Digelar April

Usai Bertemu, PKP Klaim Jokowi Ingin Pencoblosan Pemilu 2024 Digelar April

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.