Peneliti Pusako: Indonesia Tak Kenal Omnibus Law, yang Ada Ketentuan Kodifikasi

Kompas.com - 14/10/2020, 18:56 WIB
Ilustrasi Omnibus Law. ShutterstockIlustrasi Omnibus Law.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura menyatakan, sistem hukum Indonesia tidak mengenal praktik omnibus law.

Ia menjelaskan, menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan, praktik menggabungkan materi muatan yang terdiri atas banyak pasal dikenal dengan istilah kodifikasi.

"Rezim pembentukan undang-undang secara formil ada mekanisme kodifikasi, silakan baca UU 12/2011," kata Charles dalam diskusi daring 'Kelas Bersama Rakyat', Rabu (14/10/2020).

Baca juga: Polemik Draf Omnibus Law Cipta Kerja, Apakah Boleh Diedit Setelah Disahkan?

Charles memaparkan, mekanisme kodifikasi menghasilkan gabungan peraturan yang lebih tertib daripada omnibus law.

Kodifikasi menggabungkan berbagai peraturan dalam buku/kitab perundang-undangan.

Perundangan-undangan hasil kodifikasi akan menjadi satu-satunya rujukan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal ini berbeda dengan undang-undang omnibus law yang cara membacanya juga dengan merujuk ke undang-undang terkait.

Ia menyebut, sudah ada beberapa contoh undang-undang yang menggunakan mekanisme kodifikasi, misalnya UU Pemilu dan UU Pemerintah Daerah.

Baca juga: Jaringan Masyarakat Sipil Internasional Mengutuk Pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja

UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 menggabungkan peraturan mengenai kewenangan KPU dan Bawaslu hingga penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden.

"Kemudian di kodifikasi, ketika keluar hanya ada satu UU yang dipegang oleh masyarakat yaitu, misal UU Nomor 7 Tahun 2017. Kita tidak perlu baca UU lainnya," terangnya.

Karena itu, Charles mengatakan omnibus law sama sekali tidak menyederhanakan regulasi.

Menurutnya, mekanisme omnibus law ditempuh pemerintah untuk sekadar menyederhanakan perubahan demi pembukaan kemudahan investasi.

"Ini menyederhanakan perubahan, tapi tidak menyederhanakan regulasi itu sendiri," ucap Charles.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Dinilai Tak Ingin Kehilangan Relawan untuk Diarahkan Saat Pilpres 2024

Jokowi Dinilai Tak Ingin Kehilangan Relawan untuk Diarahkan Saat Pilpres 2024

Nasional
Seknas Jokowi Benarkan Didekati Sejumlah Politisi untuk Dimintai Dukungan di Pilpres 2024

Seknas Jokowi Benarkan Didekati Sejumlah Politisi untuk Dimintai Dukungan di Pilpres 2024

Nasional
Otopsi Jenazah Wabup Sangihe, Polisi: Tidak Ada Temuan Racun

Otopsi Jenazah Wabup Sangihe, Polisi: Tidak Ada Temuan Racun

Nasional
Pengamat: Pernyataan Jokowi Jadi Jawaban Mengapa Memilih Tak Umbar Relawan, tapi Memeliharanya

Pengamat: Pernyataan Jokowi Jadi Jawaban Mengapa Memilih Tak Umbar Relawan, tapi Memeliharanya

Nasional
 Prabowo Tegaskan Tujuan Pengadaan Alutsista Rp 1.700 Triliun Bukan untuk Invasi

Prabowo Tegaskan Tujuan Pengadaan Alutsista Rp 1.700 Triliun Bukan untuk Invasi

Nasional
Jokowi Targetkan 7,5 Penduduk DKI Sudah Divaksinasi Covid-19 Akhir Agustus

Jokowi Targetkan 7,5 Penduduk DKI Sudah Divaksinasi Covid-19 Akhir Agustus

Nasional
Permenkes 18/2021, Pengobatan Kejadian Ikutan Pasca-vaksinasi Covid-19 Ditanggung JKN dan APBN

Permenkes 18/2021, Pengobatan Kejadian Ikutan Pasca-vaksinasi Covid-19 Ditanggung JKN dan APBN

Nasional
Jokowi: Kecepatan Vaksinasi Sangat Menentukan Penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta

Jokowi: Kecepatan Vaksinasi Sangat Menentukan Penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta

Nasional
Jokowi Beri Target Herd Immunity di DKI Tercapai Agustus

Jokowi Beri Target Herd Immunity di DKI Tercapai Agustus

Nasional
Mendagri Apresiasi Pemkot Bogor Berhasil Selesaikan Persoalan GKI Yasmin

Mendagri Apresiasi Pemkot Bogor Berhasil Selesaikan Persoalan GKI Yasmin

Nasional
Mahfud: Pembahasan Revisi KUHP Sudah Berjalan 50 Tahun, Berlebihan!

Mahfud: Pembahasan Revisi KUHP Sudah Berjalan 50 Tahun, Berlebihan!

Nasional
Jokowi Targetkan Vaksinasi Covid-19 di DKI Capai 100.000 Suntikan Per Hari

Jokowi Targetkan Vaksinasi Covid-19 di DKI Capai 100.000 Suntikan Per Hari

Nasional
Pengamat: Jokowi Kader Tulen PDI-P, Tak Mungkin Punya Sikap Berseberangan

Pengamat: Jokowi Kader Tulen PDI-P, Tak Mungkin Punya Sikap Berseberangan

Nasional
Relawan Jokowi Disebut Seksi bagi Capres, Pernah Lawan Politisasi SARA hingga Menangkan Pilpres

Relawan Jokowi Disebut Seksi bagi Capres, Pernah Lawan Politisasi SARA hingga Menangkan Pilpres

Nasional
Menteri PPPA: Masih Banyak Masalah Kesenjangan Gender yang Belum Selesai

Menteri PPPA: Masih Banyak Masalah Kesenjangan Gender yang Belum Selesai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X