Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pandu Riono Protes Pemerintah Tak Libatkan Ahli Kesehatan dalam Pembelian Vaksin Covid-19

Kompas.com - 14/10/2020, 11:32 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono protes karena pemerintah tidak melibatkan ahli kesehatan pembelian vaksin dari tiga perusahaan di luar negeri.

"Kenapa pemerintah tak pernah diskusikan dengan tim ahli (kesehatan)? (Seharusnya) diskusikan terbuka dengan dunia kesehatan. Ini tiba-tiba diputuskan sepihak," ujar Pandu kepada Kompas.com, Rabu (14/10/2020).

Pandu pun mempertanyakan dari mana pemerintah mendapatkan informasi soal vaksin dari perusahaan luar negeri tersebut.

"Mereka andalkan informasi dari mana?" ujar Pandu.

Baca juga: Epidemiolog: Yang Dibeli Pemerintah Baru Bakal Vaksin Covid-19, Belum Tentu Aman dan Efektif

Pasalnya, hingga saat ini Badan Kesehatan Dunia (WHO) belum memberi lampu hijau kepada satupun kandidat vaksin yang sedang dikembangkan di seluruh dunia.

Jadi, Pandu berkesimpulan bahwa pemerintah tak mengandalkan informasi dari WHO.

"Apakah informasi dari produsen? Ya bisa saja mereka kan jual produk. Jadi saran saya semua harus dibicarakan terbuka dengan masyarakat Indonesia. Minimal ahli kesehatan," papar Pandu.

Untuk vaksin yang sedang dikembangkan di dalam negeri sendiri, hingga saat ini belum dinyatakan siap.

Baca juga: Vaksin Corona, Ahli: Memberikan Harapan Itu Penting, tapi Tidak Harapan Palsu

Tiga vaksin yang akan diimpor pemerintah masih dalam tahap uji klinis fase 3. Artinya belum ada jaminan bahwa vaksin itu akan lolos uji klinis fase 3 dan aman bagi masyarakat.

"Ya kita kan enggak tahu dampaknya seperti apa. Apakah kita membeli kucing dalam karung? Kan enggak jelas," ujar dia.

Oleh sebab itu, Pandu menegaskan, masyarakat, khususnya ahli kesehatan mempunyai hak untuk diajak bicara dalam pengambilan keputusan pembelian vaksin.

"Ini kan yang disuntik kepada masyarakat Indonesia. Kalau masyarakat tak diajak, diputuskan sepihak itu kan enggak benar," ujar dia.

Baca juga: Banyak Warga Digigit Hewan Rabies, Pemkot Padang Bagikan Vaksin Gratis

"Apalagi kita kan spent money untuk itu. Itu kan uang publik," sambung Pandu.

Pemerintah sebelumnya telah melakukan finalisasi pembelian vaksin untuk Covid-19 dari tiga perusahaan produsen.

Ketiga perusahaan tersebut telah sepakat menyediakan vaksin untuk Indonesia pada November mendatang. Ketiga produsen itu yakni Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com