Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Demokrat Terima Surat Pengunduran Diri Ferdinand Hutahaean

Kompas.com - 12/10/2020, 13:47 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat telah menerima surat pengunduran diri Ferdinand Hutahaean tertanggal 12 Oktober 2020.

Dalam surat tersebut, Ferdinand mengundurkan diri sebagai kader dan Kepala Biro Energi dan Sumber Daya Mineral Departemen VII Partai Demokrat periode 2020-2025.

"Dengan telah diterimanya surat pengunduran diri ini, maka kami melanjutkan dengan proses administrasi sesuai mekanisme yang berlaku di internal Partai Demokrat," kata Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Ossy Dermawan dalam keterangan tertulis, Senin (12/10/2020).

Baca juga: Ferdinand Hutahaean Mundur dari Partai karena UU Cipta Kerja, Ini Tanggapan DPP Demokrat

Ossy mengatakan, Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas pengabdian Ferdinand dan kebersamaan selama lebih kurang empat tahun.

"Semoga Saudara Ferdinand Hutahaean sukses menjalani aktivitasnya di medan pengabdian yang baru untuk nusa dan bangsa," ujar Ossy.

Sebelumnya, keputusan mundur diumumkan Ferdinand melalui akun Twitter-nya, pada Minggu (11/10/2020).

Kemudian, Senin (12/10/2020), Ferdinand menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai kader dan Kepala Biro Energi dan Sumber Daya Mineral Departemen VII Partai Demokrat ke Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta.

Baca juga: Mundur dari Partai Demokrat, Ferdinand Hutahean Antar Surat ke DPP

"Betul, bahwa tadi pagi pukul 09.00 WIB saya tiba di DPP Partai Demokrat dan menyerahkan surat pengunduran diri saya beserta KTA saya sebagai kader," kata Ferdinand saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/11/2020).

Dalam surat tersebut, Ferdinand mengatakan, alasan dirinya mundur dari Partai Demokrat, karena terdapat perbedaan prinsip politik antara dirinya dengan kader-kader partai.

"Saya untuk bangsa dan bukan untuk pribadi atau kelompok dan adanya perbedaan prinsip politik antara saya sebagai pribadi dengan kader-kader Partai Demokrat lainnya," tulis Ferdinand.

Secara terpisah, Ferdinand mengatakan, puncak dari perbedaan sikap politik itu terjadi saat menyikapi pengesahan RUU Cipta Kerja.

Ia menilai, UU Cipta Kerja justru akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Sikap ini berbeda dengan Partai Demokrat.

Baca juga: Beda Sikap soal UU Cipta Kerja, Ferdinand Hutahaean Mundur dari Demokrat

"Dan puncaknya tentang omnibus law kemarin. Saya berbeda dengan partai Demokrat, karena saya melihat justru UU ini rohnya adalah Pancasila untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan yaitu masyarakat yang makmur, adil, sejahtera dan berkeadilan sosial," ujarnya.

Lebih lanjut, Ferdinand membantah ada campur tangan pihak lain sehingga dirinya berbeda sikap dengan Partai Demokrat terkait UU Cipta Kerja.

"Jadi murni sikap saya tidak campur tangan pihak lain, tidak ada dugaan saya dipakai pemerintah untuk ini tidak sama sekali. Saya bersumpah. Ini adalah pribadi saya dan pahami atas RUU Cipta Kerja ini," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com