Mundur dari Partai Demokrat, Ferdinand Hutahean Antar Surat ke DPP

Kompas.com - 12/10/2020, 12:48 WIB
Ketua DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/7/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ferdinand Hutahaean mengatakan, dirinya telah menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai kader dan Kepala Biro Energi dan Sumber Daya Mineral Departemen VII Partai Demokrat ke Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (12/10/2020).

"Betul, bahwa tadi pagi pukul 9.00 WIB saya tiba di DPP Partai Demokrat dan menyerahkan surat pengunduran diri saya beserta KTA saya sebagai kader," kata Ferdinand saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/11/2020).

Dalam surat tersebut, Ferdinand mengatakan, alasan dirinya mundur dari Partai Demokrat, karena terdapat perbedaan prinsip politik antara dirinya dengan kader-kader partai.

"Saya untuk bangsa dan bukan untuk pribadi atau kelompok dan adanya perbedaan prinsip politik antara saya sebagai pribadi dengan kader-kader Partai Demokrat lainnya," tulis Ferdinand.

Baca juga: Beda Sikap soal UU Cipta Kerja, Ferdinand Hutahaean Mundur dari Demokrat


Secara terpisah, Ferdinand mengatakan, puncak dari perbedaan sikap politik itu terjadi menyikapi pengesahan RUU Cipta Kerja.

Ia menilai, UU Cipta Kerja justru akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Sikap ini berbeda dengan Partai Demokrat.

"Dan puncaknya tentang omnibus law kemarin. Saya berbeda dengan partai Demokrat, karena saya melihat justru UU ini rohnya adalah Pancasila untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan yaitu masyarakat yang makmur, adil, sejahtera dan berkeadilan sosial," ujarnya.

Lebih lanjut, Ferdinand membantah ada campur tangan pihak lain sehingga dirinya berbeda sikap dengan Partai Demokrat terkait UU Cipta Kerja.

"Jadi murni sikap saya tidak campur tangan pihak lain, tidak ada dugaan saya dipakai pemerintah untuk ini tidak sama sekali. Saya bersumpah. Ini adalah pribadi saya dan pahami atas RUU Cipta Kerja ini," kata dia.

Baca juga: Ferdinand Hutahaean Mundur dari Partai karena UU Cipta Kerja, Ini Tanggapan DPP Demokrat

Sebelumnya keputusan mundur diumumkan Ferdinand melalui akun Twitter-nya, pada Minggu (11/10/2020).

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Nasional
Ditetapakan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Ditetapakan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Nasional
Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Nasional
4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

Nasional
Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Nasional
Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Nasional
Menlu AS Mike Pompeo Kunjungi Indonesia Pekan Depan

Menlu AS Mike Pompeo Kunjungi Indonesia Pekan Depan

Nasional
Dukung Gerakan Mahasiswa-Buruh, Fadli Zon: Parlemen Tak Mampu Lagi Kontrol Pemerintah

Dukung Gerakan Mahasiswa-Buruh, Fadli Zon: Parlemen Tak Mampu Lagi Kontrol Pemerintah

Nasional
Jumat Besok, Polri Panggil Ketua Komite Eksekutif KAMI sebagai Saksi

Jumat Besok, Polri Panggil Ketua Komite Eksekutif KAMI sebagai Saksi

Nasional
KPK Tetapkan Dirut PT PAL Budiman Saleh sebagai Tersangka Kasus PT Dirgantara Indonesia

KPK Tetapkan Dirut PT PAL Budiman Saleh sebagai Tersangka Kasus PT Dirgantara Indonesia

Nasional
UPDATE 22 Oktober: Ada 164.346 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 22 Oktober: Ada 164.346 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 22 Oktober: 43.928 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 22 Oktober: 43.928 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 22 Oktober: 301.006 Pasien Covid-19 Sembuh, Tambah 3.497

UPDATE 22 Oktober: 301.006 Pasien Covid-19 Sembuh, Tambah 3.497

Nasional
Ini Alasan Koalisi Dorong Peradilan Umum jika Pelaku Penembakan Pendeta Yeremia Ditangkap

Ini Alasan Koalisi Dorong Peradilan Umum jika Pelaku Penembakan Pendeta Yeremia Ditangkap

Nasional
Komnas Perempuan Minta Pemerintah Segera Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Komnas Perempuan Minta Pemerintah Segera Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X