Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Senior Demokrat Kritik Rachland Nashidik, Ferdinand Hutahaean, dan Andi Arief

Kompas.com - 13/06/2019, 16:46 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Para senior Partai Demokrat yang tergabung dalam Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) mengkritik tiga orang elite di lingkaran Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Ketiganya, yakni Ketua Divisi Hukum dan Advokasi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, Wakil Sekjen Demokrat Rachland Nashidik, serta mantan Wasekjen Demokrat Andi Arief.

Salah satu inisiaror GMPPD, Max Sopacua, menyebut ketiga kader Demokrat tersebut kerap menyampaikan pernyataan kontroversial yang membuat kegaduhan.

"Mereka kerap melontarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan marwah, karakter dan jati diri Partai Demokrat sehingga melahirkan inkonsistensi dan kegaduhan, membenturkan PD dengan partai, tokoh dan komunitas lainnya, khususnya terhadap ulama dan umat," ujar Max Sopacua dalam jumpa pers bersama sejumlah senior dan pendiri Partai Demokrat, di Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Baca juga: Senior Demokrat Dorong Kongres Luar Biasa, Minta SBY Tunjuk AHY Jadi Ketum

Hadir dalam jumpa pers itu pendiri dan senior partai seperti Ahmad Mubarok, Ahmad Jaya, Ishak, dan sejumlah tokoh senior lain.

Para senior menilai, sikap ketiga elite tersebut menyebabkan munculnya sikap antipati dan kontraproduktif terhadap Partai Demokrat.

"Secara internal kami memandang harus dilakukan kebijakan sesuai dengan sistem dan mekanisme yang berlaku. Kepada yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan permohonan maaf dan tidak mengulanginya lagi," kata Max.

Baca juga: Senior Demokrat: Koalisi Akan Bubar pada Akhirnya...

Salah satu contoh yang disoroti para senior adalah pernyataan ketiga kader itu terkait nasib Demokrat di koalisi parpol pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Para senior tak sepakat jika Demokrat keluar dari koalisi. Sebab, saat ini Prabowo-Sandi masih memperjuangkan kemenangan mereka di Mahkamah Konstitusi.

"Partai Demokrat tetap harus konsisten dan istiqamah mendukung dan berjuang secara maksimal bersama pasangan Prabowo-Sandiaga Uno dalam menempuh langkah konstitusional hingga tuntas," ujar Max.

Dalam kesempatan itu, para senior Demokrat juga menyoroti perolehan suara partai berlambang mercy yang anjlok ke angka 7,7 persen pada pemilu legislatif 2019.

Baca juga: Alasan Wasekjen Demokrat Minta Jokowi dan Prabowo Bubarkan Partai Koalisi

Padahal, pada pemilu 2014 lalu perolehan suara Demokrat mencapai 10,9 persen.

Mereka pun mendorong DPP Demokrat segera menggelar Kongres Luar Biasa sebagai forum tertinggi untuk memilih ketua umum dan pengurus baru.

"Kami mendorong dan melaksanakan suksesnya Kongres Luar Biasa (KLB) selambatnya pada 9 September 2019 mengingat telah berakhirnya Pemilu 2019 dan memasuki masa Pilkada 2020 demi mengembalikan kejayaan Partai Demokrat di 2024," ujar Max.

Kritik balik

Dihubungi terpisah, Rachland Nashidik justru menyayangkan apa yang disampaikan para senior partai kepada media massa.

"Saya nanti akan berkonsultasi pada mereka tentang menjaga marwah partai. Apakah menyampaikan pandangan koreksi secara terbuka seperti yang mereka lakukan, padahal bisa dilakukan tertutup, tidak justru mempertontonkan celana dalam partai kepada orang lain?" ujar Rachland.

Sementara Ferdinand Hutahaean enggan menanggapi teguran dari para seniornya.

"No comment dulu. Kami lagi menikmati suasana indah ngobrol-ngobrol bersama ketum SBY," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com