Pilkada 2020 Saat Pandemi, Sekjen PAN Singgung Potensi Rendahnya Partisipasi Publik

Kompas.com - 10/10/2020, 21:33 WIB
Sekjen PAN, Eddy Soeparno KOMPAS.com/ACHMAD FAIZALSekjen PAN, Eddy Soeparno


JAKARTA, KOMPAS.com -
Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional ( PAN) Eddy Soeparno mengatakan, pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19 akan berdampak pada turunnya partisipasi masyarakat.

"Ya memang ada kemungkinan bahwa partisipasi masyarakat akan rendah. Itu salah satu harus diantisipasi dari pelaksanaan Pilkada di tengah-tengah pandemi Covid-19," kata Eddy dalam sebuah diskusi secara virtual, Sabtu (10/10/2020).

Eddy mencontohkan, pelaksanaan Pilkada di Queensland, Australia yang digelar di masa pandemi mengalami penurunan partisipasi publik, meski diterapkan sistem denda.

Penurunan jumlah partisipasi masyarakat, kata Eddy, juga terjadi dalam Pilkada di Prancis.

Baca juga: Pilkada di Tengah Pandemi, Sekjen PDI-P: Tak Ada Pemimpin yang Mau Mengorbankan Rakyatnya

"Ini adalah hal-hal yang perlu kita sampaikan terkait Pilkada ini," ujarnya.

Berdasarkan hal itu, Eddy meminta, para pasangan calon dapat menarik suara publik melalui kampanye yang kreatif dan berkualitas secara daring dan door to door.

"Jadi enggak usah lagi kita memanggil khalayak ramai dikumpulkan suatu tempat dikumpulkan di lapangan luas, lalu kita berorasi, mari kita datangi masyarakat kita sapa masyarakat satu-satu dengan protokol kesehatan yang ketat," ucapnya.

Lebih lanjut, Eddy mengatakan, partainya telah menginstruksikan agar pasangan calon dan tim pemenangan dapat mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada.

"(Jika tidak), kami tidak bisa membayangkan jika suatu kepala daerah terpilih dengan tingkat partisipasi masyarakat 20 atau 25 persen misalnya, tentu legitimasi yang bersangkutan memerintahkan sah tapi legitimasinya rendah," pungkasnya.

Baca juga: KPU: Jika Pandemi Covid-19 Makin Buruk, Pilkada Memungkinkan Ditunda

Untuk diketahui, tahapan Pilkada 2020 tetap digelar KPU di tengah pandemi Covid-19. Pada tanggal 4 hingga 6 September lalu, KPU menyelenggarakan pendaftaran peserta Pilkada.

Pada 23 September, KPU bakal menggelar penetapan pasangan calon kepala daerah.

Hari pemungutan suara Pilkada 2020 rencananya dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember.

Adapun Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Penggunaan Uang Suap Bupati Banggai Laut untuk Biaya Pilkada

KPK Dalami Penggunaan Uang Suap Bupati Banggai Laut untuk Biaya Pilkada

Nasional
Di Balik Pemilihan Jenderal Listyo Sebagai Calon Tunggal Kapolri

Di Balik Pemilihan Jenderal Listyo Sebagai Calon Tunggal Kapolri

Nasional
Wapres Ingatkan Seluruh Pihak Kerja Sama dalam Kondisi Darurat

Wapres Ingatkan Seluruh Pihak Kerja Sama dalam Kondisi Darurat

Nasional
 Dugaan Korupsi Mencuat, Penggeledahan Kejagung hingga Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan

Dugaan Korupsi Mencuat, Penggeledahan Kejagung hingga Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Dukungan dan Tantangan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit...

Dukungan dan Tantangan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit...

Nasional
Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

Nasional
5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Nasional
Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Nasional
'Pengakuan' Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

"Pengakuan" Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Nasional
Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Nasional
Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Nasional
Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X