Pilkada di Tengah Pandemi, Sekjen PDI-P: Tak Ada Pemimpin yang Mau Mengorbankan Rakyatnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan tidak ada pemimpin yang ingin mengorbakan rakyatnya dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin justru ingin melindungi rakyat dengan memberikan kepastian terkait pemimpim daerah.

"Kita semua memahami enggak ada pemimpin yang mau mengorbankan rakyatnya," kata Hasto dalam webinar bertajuk 'Corona dan Benang Kusut Pilkada 2020', Sabtu (10/10/2020).

Baca juga: Kemendikbud Imbau Mahasiswa Tak Ikut Demo Tolak UU Cipta Kerja

"Kita pahami bagaimana Pak Jokowi, Kiai Haji Ma'ruf Amin sosok yang berasal dari rakyat," ujar dia.

Menurut Hasto, Pilkada 2020 digelar untuk memberikan kepastian di tengah krisis pandemi Covid-19.

Terutama dalam memberikan pemimpin yang memiliki legalitas untuk bisa mengambil kebijakan strategis bagi rakyat.

"Jangan sampai di tengah krisis kemudian tidak ada suatu kepemimpinan yang memiliki legitimasi," ujar dia.

Kendati demikian, dia menegaskan, pelaksanaan pilkada serentak harus tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Baca juga: Sekjen PDI-P Harap Penolakan UU Cipta Kerja Kedepankan Dialog

"Tetapi syaratnya kita harus membangun disiplin total, kerjasama menyeluruh, karena itu saya mengingatkan bahwa persoalan pokok kita di dalam pilkada," ucap dia.

Untuk diketahui, tahapan Pilkada 2020 tetap digelar KPU di tengah pandemi Covid-19. Pada tanggal 4 hingga 6 September lalu, KPU menyelenggarakan pendaftaran peserta Pilkada.

Pada 23 September, KPU bakal menggelar penetapan pasangan calon kepala daerah.

Hari pemungutan suara Pilkada 2020 rencananya dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember.

Adapun Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.