KSPI: Polemik UU Cipta Kerja Akan Selesai jika Draf Final Dipublikasikan

Kompas.com - 10/10/2020, 12:07 WIB
Ratusan buruh memblokir jalan nasional Bandung-Garut-Tasikmalaya saat melakukan aksi di Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (6/10/2020). Aksi tersebut merupakan buntut dari penolakan buruh terhadap pengesahan UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR. ANTARA FOTO/RAISAN AL FARISIRatusan buruh memblokir jalan nasional Bandung-Garut-Tasikmalaya saat melakukan aksi di Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (6/10/2020). Aksi tersebut merupakan buntut dari penolakan buruh terhadap pengesahan UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S Cahyo mengatakan, polemik dalam UU Cipta Kerja tidak akan selesai sebelum pemerintah mempublikasikan draf final UU sapu jagat tersebut.

Hal ini disampaikan Kahar, menanggapi Presiden Joko Widodo yang memberikan penjelasan atas UU Cipta Kerja pada Jumat (9/10/2020).

"Masalah ini akan selesai kalau kemudian draf final itu (UU Cipta Kerja) dipublikasikan," kata Kahar dalam diskusi secara virtual, Sabtu (10/10/2020).

Baca juga: Jokowi Bantah Upah Minimum Dihitung Per Jam di UU Cipta Kerja, Bagaimana Faktanya?

Kahar mengatakan, penjelasan Presiden Jokowi terkait beberapa substansi dalam UU Cipta Kerja, belum membuat serikat buruh menjadi tenang.

Sebab, kata Kahar, acuan serikat buruh terkait substansi UU Cipta Kerja berdasarkan Rapat Panja DPR dan pemerintah.

"Sebenarnya belum membuat kami tenang ya (penjelasan Presiden Jokowi), karena memang acuan kami adalah hasil pembahasan (UU Cipta Kerja) di Panja," ujarnya.

Lebih lanjut, terkait substansi UU Cipta Kerja, Kahar membenarkan pernyataan Presiden Jokowi bahwa upah minimum kabupaten (UMK) dan upah minimum provinsi (UMP) tetap ada dalam UU Cipta Kerja.

Baca juga: Jokowi Sebut Upah Minimum Tetap Ada di UU Cipta Kerja, Ini Faktanya

Namun, kata Kahar, pihaknya mengkritik adanya perubahan dalam upah minum tersebut.

"Perubahan terkait struktur upah minimum, penghapusan UMSK, kemudian mempersyaratkan adanya UMK, itu menjadi batasan, kami anggap mereduksi hak buruh," pungkasnya.

Presiden Jokowi sebelumnya mengklaim omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan dapat memperbaiki kehidupan jutaan pekerja di Indonesia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepala PPATK: Aneh Kalau FPI Bubar, Uangnya Tetap Jalan dan Beredar

Kepala PPATK: Aneh Kalau FPI Bubar, Uangnya Tetap Jalan dan Beredar

Nasional
Tim DVI Polri Imbau Masyarakat Beri Data Lebih Banyak soal Korban SJ 182

Tim DVI Polri Imbau Masyarakat Beri Data Lebih Banyak soal Korban SJ 182

Nasional
BNPB Akan Beri Bantuan Dana untuk Perbaikan Rumah Warga Korban Gempa Sulawesi Barat

BNPB Akan Beri Bantuan Dana untuk Perbaikan Rumah Warga Korban Gempa Sulawesi Barat

Nasional
Kepala BNPB Minta Warga di Wilayah Terdampak Gempa Sulawesi Barat Tak Terpengaruh Hoaks

Kepala BNPB Minta Warga di Wilayah Terdampak Gempa Sulawesi Barat Tak Terpengaruh Hoaks

Nasional
Jubir Vaksin: OTG Tetap Bisa Divaksin Covid-19

Jubir Vaksin: OTG Tetap Bisa Divaksin Covid-19

Nasional
Hari ke-9, Tim DVI Polri Terima 188 Kantong Jenazah Korban Sriwijaya SJ-182

Hari ke-9, Tim DVI Polri Terima 188 Kantong Jenazah Korban Sriwijaya SJ-182

Nasional
PMI Kirim 10 Unit Truk Tangki Air Bersih untuk Korban Gempa Sulbar

PMI Kirim 10 Unit Truk Tangki Air Bersih untuk Korban Gempa Sulbar

Nasional
Listyo Sigit, Calon Tunggal Kapolri dan Peta Dukungan di Parlemen

Listyo Sigit, Calon Tunggal Kapolri dan Peta Dukungan di Parlemen

Nasional
BNPB: Banjir dan Longsor di Manado, 500 Jiwa Mengungsi, 5 Orang Tewas

BNPB: Banjir dan Longsor di Manado, 500 Jiwa Mengungsi, 5 Orang Tewas

Nasional
UPDATE Data BNPB: Korban Meninggal Longsor Sumedang 28 Orang

UPDATE Data BNPB: Korban Meninggal Longsor Sumedang 28 Orang

Nasional
UPDATE 17 Januari: Bertambah di Inggris dan Kuwait, Total 2.816 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE 17 Januari: Bertambah di Inggris dan Kuwait, Total 2.816 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Periksa Dirut RS Ummi, Polisi: Awalnya Dikatakan Sakit, Ternyata Sehat

Periksa Dirut RS Ummi, Polisi: Awalnya Dikatakan Sakit, Ternyata Sehat

Nasional
DPR RI Soroti Penolakan Digitalisasi Aksara Jawa oleh Lembaga Internet Dunia

DPR RI Soroti Penolakan Digitalisasi Aksara Jawa oleh Lembaga Internet Dunia

Nasional
Listyo Sigit Minta Wejangan ke Sejumlah Mantan Kapolri

Listyo Sigit Minta Wejangan ke Sejumlah Mantan Kapolri

Nasional
BNPB: Jumlah Korban Meninggal Gempa Majene 56 Orang

BNPB: Jumlah Korban Meninggal Gempa Majene 56 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X