Jokowi: UU Cipta Kerja Dukung Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Kompas.com - 09/10/2020, 18:20 WIB
Presiden Joko Widodo berjalan untuk memimpin upacara HUT ke-75 TNI di Istana Negara Jakarta, Senin (5/10/2020). Pada peringatan HUT ke-75 TNI, Presiden Joko Widodo mendukung transformasi organisasi TNI harus selalu dilakukan dengan dinamika lingkungan strategis sesuai dengan dinamika ancaman dan perkembangan teknologi militer. ANTARA FOTO/BIRO PERS/LUKAS/HOPresiden Joko Widodo berjalan untuk memimpin upacara HUT ke-75 TNI di Istana Negara Jakarta, Senin (5/10/2020). Pada peringatan HUT ke-75 TNI, Presiden Joko Widodo mendukung transformasi organisasi TNI harus selalu dilakukan dengan dinamika lingkungan strategis sesuai dengan dinamika ancaman dan perkembangan teknologi militer.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengklaim Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan bisa mendukung upaya melawan korupsi, baik dari sisi pencegahan maupun pemberantasan.

Hal ini disampaikan Jokowi sekaligus untuk menjawab penolakan terhadap UU tersebut.

"Undang-Undang Cipta kerja ini akan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ini jelas," kata Jokowi dalam konferensi pers virtual dari Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat (9/10/2020).

Baca juga: Jokowi Persilakan Penolak UU Cipta Kerja Gugat ke MK

Jokowi menyebut, UU Cipta Kerja memangkas regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit.

Dengan aturan yang lebih sederhana dan tak berbelit, praktik korupsi dalam pembukaan suatu usaha diharapkan tak terjadi.

"Karena dengan menyederhanakan, dengan memotong, dengan mengintegrasikan kedalam sistem perizinan secara elektronik, maka pungutan liar pungli dapat dihilangkan," kata dia.

Jokowi kemudian mencontohkan kemudahan yang didapatkan UMKM di sektor makanan dan minuman. Sektor ini akan dipermudah dalam hal mendapatkan sertifikasi halal.

"Sertifikasi halal dibiayai pemerintah, artinya gratis," ujar dia.

Selain itu, menurut Jokowi, UU Cipta Kerja juga akan memudahkan masyarakat untuk membentuk perusahaan.

"Pembentukan PT juga dipermudah, tidak ada lagi pembatasan modal minimum," tutur Jokowi.

Selain itu, UU Cipta Kerja juga dibuat untuk mempermudah pembentukan koperasi. Misalnya, koperasi dapat dibentuk oleh sembilan orang anggota.

Baca juga: Jokowi Bantah UU Cipta Kerja Permudah Perusahaan PHK Karyawan

"Kita harapkan akan semakin banyak koperasi-koperasi di Tanah Air," ujar Jokowi.

Kemudian, terkait izin kapal nelayan penangkap ikan, nantinya dapat memperoleh izin ke unit kerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Sebelumnya harus ke KKP, Kemenhub (Kementerian Perhubungan), dan instansi-instansi lain," ujar Presiden.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kompol IZ Jadi Kurir Narkoba di Riau, Mabes Polri: Ancamannya Hukuman Mati

Kompol IZ Jadi Kurir Narkoba di Riau, Mabes Polri: Ancamannya Hukuman Mati

Nasional
Menkes: Terima Kasih atas Pengabdian Tulus Para Dokter...

Menkes: Terima Kasih atas Pengabdian Tulus Para Dokter...

Nasional
Ketum Golkar: Target Menang Pilkada 60 Persen, Langkah Awal Rebut Kejayaan 2024

Ketum Golkar: Target Menang Pilkada 60 Persen, Langkah Awal Rebut Kejayaan 2024

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan RUU Cipta Kerja Dikebut di Tengah Pandemi

Jokowi Ungkap Alasan RUU Cipta Kerja Dikebut di Tengah Pandemi

Nasional
Ketum Golkar: UU Cipta Kerja Terobosan Historis Tanpa Paksaan Siapa Pun

Ketum Golkar: UU Cipta Kerja Terobosan Historis Tanpa Paksaan Siapa Pun

Nasional
Kasus Red Notice, Djoko Tjandra dan 2 Jenderal Polisi Jalani Sidang Perdana Selasa Pekan Depan

Kasus Red Notice, Djoko Tjandra dan 2 Jenderal Polisi Jalani Sidang Perdana Selasa Pekan Depan

Nasional
Virolog: Vaksin Covid-19 Sulit Diterima Publik jika Belum Lolos Uji Klinis Fase 3

Virolog: Vaksin Covid-19 Sulit Diterima Publik jika Belum Lolos Uji Klinis Fase 3

Nasional
Mahfud: Dokter Harus Berpihak pada Kelangsungan Hidup Manusia

Mahfud: Dokter Harus Berpihak pada Kelangsungan Hidup Manusia

Nasional
Ini Lima Langkah Efektif Cegah Covid-19 di Pesantren dari Epidemiolog

Ini Lima Langkah Efektif Cegah Covid-19 di Pesantren dari Epidemiolog

Nasional
Di HUT IDI, Mahfud Tegaskan Penanganan Kesehatan dan Ekonomi Harus Bersamaan

Di HUT IDI, Mahfud Tegaskan Penanganan Kesehatan dan Ekonomi Harus Bersamaan

Nasional
Pusat Keramaian Sumedang Dipantau CCTV, Warga Tak Pakai Masker Langsung Ditindak

Pusat Keramaian Sumedang Dipantau CCTV, Warga Tak Pakai Masker Langsung Ditindak

Nasional
Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawa

Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawa

BrandzView
Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Nasional
HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X