Jokowi Belum Bicara soal UU Cipta Kerja, KSP: Menteri Sudah Konferensi Pers

Kompas.com - 09/10/2020, 15:32 WIB
Presiden Joko Widodo berjalan untuk memimpin upacara HUT ke-75 TNI di Istana Negara Jakarta, Senin (5/10/2020). Pada peringatan HUT ke-75 TNI, Presiden Joko Widodo mendukung transformasi organisasi TNI harus selalu dilakukan dengan dinamika lingkungan strategis sesuai dengan dinamika ancaman dan perkembangan teknologi militer. ANTARA FOTO/BIRO PERS/LUKAS/HOPresiden Joko Widodo berjalan untuk memimpin upacara HUT ke-75 TNI di Istana Negara Jakarta, Senin (5/10/2020). Pada peringatan HUT ke-75 TNI, Presiden Joko Widodo mendukung transformasi organisasi TNI harus selalu dilakukan dengan dinamika lingkungan strategis sesuai dengan dinamika ancaman dan perkembangan teknologi militer.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian menyebut Presiden Joko Widodo belum berencana untuk angkat bicara terkait polemik Undang-Undang Cipta Kerja.

Donny menilai, penjelasan sudah cukup disampaikan oleh para menteri.

"Belum ada (rencana Presiden bicara). Tapi kan kemarin beberapa menterinya sudah konferensi pers mengenai UU ini. Saya kira itu sudah cukup," kata Donny kepada Kompas.com, Jumat (9/10/2020).

Baca juga: Mahfud MD: UU Cipta Kerja Dibuat untuk Merespons Keluhan Buruh

Menurut Donny, Presiden Jokowi telah memerintahkan para menterinya untuk lebih mengintensifkan lagi komunikasi publik terkait UU Cipta Kerja ini.

Pesan itu disampaikan Jokowi dalam rapat internal via video conference dengan para menterinya, Jumat pagi tadi. Selain para menteri dan kepala lembaga, rapat itu juga diikuti oleh 34 gubernur.

"Ya semuanya artinya diminta untuk satu suara, satu narasi tentang UU ini. Ini untuk perbaiki investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan," kata dia.

"Sekarang tinggal mengintensifkan lagi komunikasi publik supaya seluruh kepentingan paham dan tidak ada lagi kesalahpahaman yang menimbulkan ketegangan di masyarakat," ucap Donny.

Baca juga: Ratusan Akademisi Desak Jokowi Terbitkan Perppu Pembatalan UU Cipta Kerja

 

Sejak UU Cipta Kerja disahkan pada Senin (5/10/2020) dan menuai aksi unjuk rasa, Presiden Jokowi belum angkat bicara soal UU yang diinisiasi oleh pemerintah itu.

Pada Kamis kemarin, saat buruh dan mahasiswa berunjuk rasa di sekitar Istana, Jokowi justru melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah.

Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Jumisih menyayangkan kunjungan kerja Presiden Jokowi itu. Jumisih menuding, Presiden Jokowi menghindar dari buruh.

"Presiden itu menghindar, enggak gentle ya. Harusnya hadapi kami dong yang ingin ketemu," ujar Jumisih kepada Kompas.com, Kamis (8/10/2020).

Baca juga: Akademisi: Untuk Siapa UU Cipta Kerja jika Rakyat Tidak Didengarkan?

Pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai, seharusnya Presiden dapat menerima kedatangan buruh di Istana kemudian menjelaskan pasal-pasal yang dinilai merugikan buruh.

"Kalau Presiden mau berpikir strategis, jujur ke kaum pekerja, cukup temui dan minta para menterinya jelaskan pasal-pasal kontroversial itu kalau memang sudah mengakomodir aspirasi buruh," ujar dia.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Faskes Diminta Antisipasi Kejadian Syok Pasca-vaksinasi Covid-19

Faskes Diminta Antisipasi Kejadian Syok Pasca-vaksinasi Covid-19

Nasional
Tes Covid-19 Tak Hentikan Penularan, Tak Bisa Jadi Alasan Gelar Acara

Tes Covid-19 Tak Hentikan Penularan, Tak Bisa Jadi Alasan Gelar Acara

Nasional
Wapres: Pengelolaan Wakaf Uang Harus Profesional dan Modern

Wapres: Pengelolaan Wakaf Uang Harus Profesional dan Modern

Nasional
Presiden Jokowi Resmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah

Presiden Jokowi Resmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah

Nasional
Masyarakat Diimbau Tak Gelar Acara dengan Dalih Sudah Tes Covid-19

Masyarakat Diimbau Tak Gelar Acara dengan Dalih Sudah Tes Covid-19

Nasional
 Jokowi: Pemanfaatan Wakaf Jangan Hanya untuk Ibadah, tapi Juga Sosial-Ekonomi

Jokowi: Pemanfaatan Wakaf Jangan Hanya untuk Ibadah, tapi Juga Sosial-Ekonomi

Nasional
Gerakan Nasional Wakaf Uang Diluncurkan, Wapres: Tanda Dimulainya Transformasi Wakaf

Gerakan Nasional Wakaf Uang Diluncurkan, Wapres: Tanda Dimulainya Transformasi Wakaf

Nasional
Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...

Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...

Nasional
Imigrasi Bolehkan 153 WN China Masuk ke Indonesia, Ini Dasar Hukumnya

Imigrasi Bolehkan 153 WN China Masuk ke Indonesia, Ini Dasar Hukumnya

Nasional
Anggota DPR: PPKM Belum Maksimal, di Tempat Umum Masih Banyak yang Abaikan Protokol Kesehatan

Anggota DPR: PPKM Belum Maksimal, di Tempat Umum Masih Banyak yang Abaikan Protokol Kesehatan

Nasional
MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Mulai Selasa Besok

MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Mulai Selasa Besok

Nasional
UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Mahfud: Pelajar Pernah Dilarang Berjilbab, Setelah Dibolehkan, Situasi Jangan Dibalik

Mahfud: Pelajar Pernah Dilarang Berjilbab, Setelah Dibolehkan, Situasi Jangan Dibalik

Nasional
Anggota DPR: PPKM Sulit Tekan Kasus Covid-19 jika Tidak Ada Karantina Total

Anggota DPR: PPKM Sulit Tekan Kasus Covid-19 jika Tidak Ada Karantina Total

Nasional
LPSK Tawarkan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Makassar

LPSK Tawarkan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Makassar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X