Pengesahan UU Cipta Kerja, Politisi Demokrat: Gerindra Tunduk pada Situasi

Kompas.com - 08/10/2020, 14:02 WIB
Anggota Komisi III Fraksi Demokrat Benny K Harman di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Anggota Komisi III Fraksi Demokrat Benny K Harman di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman menilai, dukungan Fraksi Partai Gerindra terhadap pengesahan RUU Cipta Kerja merupakan sikap yang tunduk pada situasi politik.

"Sikap itu pasti tunduk pada situasi," kata Benny saat dihubungi Kompas.com, Kamis (8/10/2020).

Baca juga: Tolak RUU Cipta Kerja, AHY Minta Maaf Partai Demokrat Tak Cukup Suara

Seperti diketahui, Partai Demokrat dan Partai Gerindra berkoalisi pada Pilpres 2019 lalu. Ketika itu, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PKS dan PAN mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Dalam kampanyenya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berjanji partainya akan berpihak kepada kelompok buruh dan ingin menghapus sistem outsourcing jika terpilih.

Namun, Gerindra gagal memenangkan Prabowo-Sandiaga dan akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan koalisi pendukung Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Dalam proses pembahasan UU Cipta Kerja, Gerindra menyatakan mendukung pengesahan peraturan perundang-undangan yang diusulkan oleh pemerintah tersebut. Meski, UU Cipta Kerja menuai penolakan dari masyarakat, terutama kelompok buruh.

Baca juga: Fraksi Demokrat Walk Out dari Rapat Paripurna Pengesahan RUU Cipta Kerja

Kendati demikian, Benny mengatakan, pihaknya menghormati sikap Partai Gerindra yang mendukung pengesahan RUU Cipta Kerja.

"Kita hargai sikap itu (sikap partai Gerindra dukung RUU Cipta Kerja)," kata Benny.

Benny pun menekankan bahwa Demokrat tetap menolak pengesahan RUU Cipta Kerja karena dinilai bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Ia juga meminta, klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari UU Cipta Kerja.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penerima Kartu Prakerja Total 5,9 Juta, Banyak yang Belum Dapat

Penerima Kartu Prakerja Total 5,9 Juta, Banyak yang Belum Dapat

Nasional
Serikat Pekerja Tekstil Gugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi

Serikat Pekerja Tekstil Gugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi

Nasional
Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Nasional
Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Nasional
Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Nasional
Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Nasional
Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Nasional
Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Nasional
Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Nasional
Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Nasional
Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Nasional
Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Nasional
Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Nasional
Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X