Pengesahan UU Cipta Kerja, Politisi Demokrat: Gerindra Tunduk pada Situasi

Kompas.com - 08/10/2020, 14:02 WIB
Anggota Komisi III Fraksi Demokrat Benny K Harman di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Anggota Komisi III Fraksi Demokrat Benny K Harman di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman menilai, dukungan Fraksi Partai Gerindra terhadap pengesahan RUU Cipta Kerja merupakan sikap yang tunduk pada situasi politik.

"Sikap itu pasti tunduk pada situasi," kata Benny saat dihubungi Kompas.com, Kamis (8/10/2020).

Baca juga: Tolak RUU Cipta Kerja, AHY Minta Maaf Partai Demokrat Tak Cukup Suara

Seperti diketahui, Partai Demokrat dan Partai Gerindra berkoalisi pada Pilpres 2019 lalu. Ketika itu, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PKS dan PAN mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Dalam kampanyenya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berjanji partainya akan berpihak kepada kelompok buruh dan ingin menghapus sistem outsourcing jika terpilih.

Namun, Gerindra gagal memenangkan Prabowo-Sandiaga dan akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan koalisi pendukung Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam proses pembahasan UU Cipta Kerja, Gerindra menyatakan mendukung pengesahan peraturan perundang-undangan yang diusulkan oleh pemerintah tersebut. Meski, UU Cipta Kerja menuai penolakan dari masyarakat, terutama kelompok buruh.

Baca juga: Fraksi Demokrat Walk Out dari Rapat Paripurna Pengesahan RUU Cipta Kerja

Kendati demikian, Benny mengatakan, pihaknya menghormati sikap Partai Gerindra yang mendukung pengesahan RUU Cipta Kerja.

"Kita hargai sikap itu (sikap partai Gerindra dukung RUU Cipta Kerja)," kata Benny.

Benny pun menekankan bahwa Demokrat tetap menolak pengesahan RUU Cipta Kerja karena dinilai bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Ia juga meminta, klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari UU Cipta Kerja.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Nasional
Megawati: Saya Saja Di-'lockdown' Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Megawati: Saya Saja Di-"lockdown" Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Nasional
Terjadi Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan

Terjadi Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan

Nasional
Jokowi: Lonjakan Kasus Covid-19 Bikin Kita Harus Bekerja Lebih Keras

Jokowi: Lonjakan Kasus Covid-19 Bikin Kita Harus Bekerja Lebih Keras

Nasional
Mendagri: Pandemi Covid-19 Tidak Bisa Kita Anggap Remeh

Mendagri: Pandemi Covid-19 Tidak Bisa Kita Anggap Remeh

Nasional
Imigrasi: Pengajuan Paspor Adelin Lis dengan Nama Hendro Leonardi Tahun 2008 Tak Terdeteksi

Imigrasi: Pengajuan Paspor Adelin Lis dengan Nama Hendro Leonardi Tahun 2008 Tak Terdeteksi

Nasional
Beri Kesaksian, Anggota DPR Ihsan Yunus Sebut Dirinya Ditanya soal Pengadaan Bansos

Beri Kesaksian, Anggota DPR Ihsan Yunus Sebut Dirinya Ditanya soal Pengadaan Bansos

Nasional
Samin Tan Didakwa Menyuap Rp 5 Miliar Terkait Kontrak Tambang Batubara

Samin Tan Didakwa Menyuap Rp 5 Miliar Terkait Kontrak Tambang Batubara

Nasional
Jokowi: Terima Kasih Doanya untuk Saya, Tetap Jaga Protokol Kesehatan

Jokowi: Terima Kasih Doanya untuk Saya, Tetap Jaga Protokol Kesehatan

Nasional
Ditjen Imigrasi Jelaskan Kronologi Kepemilikan Paspor Palsu Adelin Lis

Ditjen Imigrasi Jelaskan Kronologi Kepemilikan Paspor Palsu Adelin Lis

Nasional
24 Pegawai Masih Bisa Dibina Setelah Tak Lolos TWK, Hotman Tambunan: Sebagian Tak Mau

24 Pegawai Masih Bisa Dibina Setelah Tak Lolos TWK, Hotman Tambunan: Sebagian Tak Mau

Nasional
KSAL Resmikan Skuadron Udara Antikapal Selam dan Pesawat Tanpa Awak

KSAL Resmikan Skuadron Udara Antikapal Selam dan Pesawat Tanpa Awak

Nasional
Satgas Covid-19 Sarankan Warga Pakai Masker Medis Dilapis Masker Kain

Satgas Covid-19 Sarankan Warga Pakai Masker Medis Dilapis Masker Kain

Nasional
Lewat “Qurban 2021”, Dompet Dhuafa Berkomitmen Salurkan Hewan Kurban ke Pelosok Negeri

Lewat “Qurban 2021”, Dompet Dhuafa Berkomitmen Salurkan Hewan Kurban ke Pelosok Negeri

Nasional
Pelanggaran Mudik Lebaran yang Berujung Kenaikan Kasus Covid-19...

Pelanggaran Mudik Lebaran yang Berujung Kenaikan Kasus Covid-19...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X