Pengesahan UU Cipta Kerja, Politisi Demokrat: Gerindra Tunduk pada Situasi

Kompas.com - 08/10/2020, 14:02 WIB
Anggota Komisi III Fraksi Demokrat Benny K Harman di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Anggota Komisi III Fraksi Demokrat Benny K Harman di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

"Dalam rapat Panja juga sikap kami keras. Ini praktik terselubung, bertentangan dengan nilai kemanusiaan, sehingga menjadi salah satu alasan untuk perteguh sikap kami meminta klaster tenaga kerja dikeluarkan dari UU ini," ujar Benny.

Baca juga: Rapat Paripurna, PKS dan Demokrat Tolak Pengesahan RUU Cipta Kerja

DPR sebelumnya telah mengesahkan omnibus law  RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna, Senin (5/10/2020).

Dari sembilan fraksi di DPR, hanya Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang menolak seluruh hasil pembahasan RUU Cipta Kerja.

Hasilnya, RUU Cipta Kerja tetap disahkan menjadi undang-undang. Mayoritas fraksi DPR dan pemerintah setuju.

Gerindra dan Buruh

Pada Pilpres 2019, Partai Gerindra memiliki komitmen untuk berpihak pada kesejahteraan buruh.

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) sekaligus Politisi Partai Gerindra Andre Rosiade menuturkan, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan menghapus sistem outsourcing atau sistem kerja kontrak jika terpilih pada Pilpres 2019.

"Kami ingin sampaikan bahwa outsourcing Insya Allah akan kami hapuskan," ujar Andre dalam sebuah diskusi di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2019).

Baca juga: Alasan Prabowo-Sandiaga Ingin Hapus Sistem Outsourcing

Seperti diketahui, penghapusan sistem outsourcing selalu menjadi tuntutan yang disuarakan oleh kelompok buruh pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh setiap 1 Mei.

Sistem tersebut dinilai sangat merugikan kelompok buruh sebab pihak perushaaan dapat memutus hubungan kerja secara sepihak.

Menurut Andre, komitmen untuk menghapuskan sistem outsourcing merupakan salah satu poin yang tercantum dalam kontrak politik yang ditandatangani Prabowo pada 2018.

Politisi Partai Gerindra itu menegaskan bahwa komitmen tersebut menunjukkan keberpihakan pasangan Prabowo-Sandiaga terhadap kelompok buruh.

"Ini soal keberpihakan dan komitmen. Kami sudah tanda tangan kontrak politik juga dengan serikat pekerja," kata Andre.

 

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X