Soal Aksi Mahasiswa di Istana, YLBHI Ingatkan Polisi Itu Hak Konstitusional

Kompas.com - 08/10/2020, 13:52 WIB
Kemacetan di Jalan Raya Jakarta-Bogor kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (7/10/2020) DOKUMENTASI PRIBADIKemacetan di Jalan Raya Jakarta-Bogor kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (7/10/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ( YLBHI) M Isnur mengingatkan polisi terkait tugas dan fungsinya dalam mengamankan aksi unjuk rasa menolak undang-undang Cipta Kerja yang dilakukan sejumlah mahasiwa BEM SI di depan Istana Kepresidenan.

“Kepolisian kami ingatkan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum itu adalah hak konstitusional yang dijamin Undang-undang dasar 1945 ,” kata Isnur saat dihubungi Kompas.com, Kamis (8/10/2020).

Ia mengatakan, demonstrasi dan menyampaikan pendapat di muka umum diatur dalam pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang".

Baca juga: Ada Demo Tolak UU Cipta Kerja, Sejumlah Rute Bus Transjakarta Dialihkan

Isnur mengatakan, kepolisian dalam undang-undang kepolisian adalah alat negara. Kemudian, mahasiswa dan buruh adalah bagian dari negara.

Oleh sebab itu, kepolisian adalah alat perlindungan warga negara untuk menyampaikan hak konstitusionalnya.

“Tidak boleh kemudian polisi justru menghalang-halangi, membubarkan dan lain-lain,” tutur dia.

Isnur juga mengatakan, kepolisian banyak memiliki peraturan internalnya yang menjelaskan bagaimana melayani, melindungi dan menjaga peserta demonstrasi.

Baca juga: Demo di Istana Negara, Massa dari Aliansi Mahasiswa Blokade Simpang Harmoni

“Maka harusnya kepolisian sesuai dalam melaksanakan protapnya sendiri, tidak boleh membuat diskresi-diskresi di luar peraturan yang sudah ada, karena kita negara hukum,” tutur Isnur.

Diketahui, sejumlah elemen masyarakat menggelar unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di Istana Kepresidenan dan Gedung DPR, Kamis ini.

Dalam aksi tersebut, buruh, mahasiswa dan elemen lain akan menuntut Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang membatalkan UU Cipta Kerja.

Baca juga: Buruh Kembali Demo Tolak Omnibus Law di Lampung, Polisi Minta Tidak Ada Mahasiswa dan Pelajar

"Secara narasi, kita sepakat menolak dan mengusahakan alternatif lain seperti JR (judicial review) dan mendesak Presiden untuk mengeluarkan perppu," kata Koordinator Media Aliansi BEM SI Andi Khiyarullah seperti dilansir dari situsKompas.tv Kamis (8/10/2020).

Andi mengatakan, aksi unjuk rasa kali ini akan diikuti oleh 5.000 mahasiswa yang berasal dari 300 kampus.

Para peserta aksi, juga tak hanya berasal dari kawasan Jabodetabek, tetapi daerah lainnya seperti Sumatera hingga Sulawesi.

"Kami Aliansi BEM SI akan melaksanakan Aksi Nasional yang dilaksanakan terpusat pada tanggal 8 Oktober 2020, dan juga akan ada aksi serentak di wilayah masing-masing," ujar dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Calon Kapolri Listyo Sigit: Penegakan Hukum Harus Memenuhi Rasa Keadilan

Calon Kapolri Listyo Sigit: Penegakan Hukum Harus Memenuhi Rasa Keadilan

Nasional
PP 3/2021 Diteken Jokowi, Warga Bisa Jadi Komponen Cadangan Perkuat TNI

PP 3/2021 Diteken Jokowi, Warga Bisa Jadi Komponen Cadangan Perkuat TNI

Nasional
DVI RS Polri Serahkan 27 Jenazah Korban Pesawat SJ 182 ke Pihak Keluarga

DVI RS Polri Serahkan 27 Jenazah Korban Pesawat SJ 182 ke Pihak Keluarga

Nasional
Ingatkan Soliditas Polri, Anggota Komisi III F-PKS: Listyo Sigit Faksi Jokowi

Ingatkan Soliditas Polri, Anggota Komisi III F-PKS: Listyo Sigit Faksi Jokowi

Nasional
Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Bakal Tambah Jabatan untuk Tampung Jajarannya

Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Bakal Tambah Jabatan untuk Tampung Jajarannya

Nasional
Anies Serahkan Koordinasi Penanganan Covid-19 ke Pusat, Ini Kata Kemenkes

Anies Serahkan Koordinasi Penanganan Covid-19 ke Pusat, Ini Kata Kemenkes

Nasional
Presiden Jokowi Terbitkan PP yang Bolehkan Nama Pulau, Gunung, dan Laut Pakai Bahasa Daerah dan Asing

Presiden Jokowi Terbitkan PP yang Bolehkan Nama Pulau, Gunung, dan Laut Pakai Bahasa Daerah dan Asing

Nasional
RI Rawan Bencana, Revisi UU Penanggulangan Bencana Dibahas DPR-Pemerintah

RI Rawan Bencana, Revisi UU Penanggulangan Bencana Dibahas DPR-Pemerintah

Nasional
Calon Kapolri Listyo Sigit Bakal Buka Kesempatan bagi Penyandang Disabilitas Jadi ASN Polri

Calon Kapolri Listyo Sigit Bakal Buka Kesempatan bagi Penyandang Disabilitas Jadi ASN Polri

Nasional
Pemerintah Akan Perpanjang Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Jawa-Bali

Pemerintah Akan Perpanjang Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Jawa-Bali

Nasional
Calon Kapolri Listyo Sigit: Tidak Boleh Ada Ruang Bagi Bandar Narkoba di Negara Ini

Calon Kapolri Listyo Sigit: Tidak Boleh Ada Ruang Bagi Bandar Narkoba di Negara Ini

Nasional
Listyo Sigit: Penegakan Hukum Harus Kedepankan Restorative Justice

Listyo Sigit: Penegakan Hukum Harus Kedepankan Restorative Justice

Nasional
Listyo Sigit: Ke Depan, Polantas Tak Perlu Menilang, Cukup Atur Lalu Lintas

Listyo Sigit: Ke Depan, Polantas Tak Perlu Menilang, Cukup Atur Lalu Lintas

Nasional
Ini 8 Komitmen Komjen Listyo Sigit jika Resmi Jadi Kapolri

Ini 8 Komitmen Komjen Listyo Sigit jika Resmi Jadi Kapolri

Nasional
Listyo Sigit Bertekad Perkuat Sinergitas TNI-Polri

Listyo Sigit Bertekad Perkuat Sinergitas TNI-Polri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X