Kompas.com - 08/10/2020, 13:52 WIB
Kemacetan di Jalan Raya Jakarta-Bogor kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (7/10/2020) DOKUMENTASI PRIBADIKemacetan di Jalan Raya Jakarta-Bogor kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (7/10/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M Isnur mengingatkan polisi terkait tugas dan fungsinya dalam mengamankan aksi unjuk rasa menolak undang-undang Cipta Kerja yang dilakukan sejumlah mahasiwa BEM SI di depan Istana Kepresidenan.

“Kepolisian kami ingatkan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum itu adalah hak konstitusional yang dijamin Undang-undang dasar 1945 ,” kata Isnur saat dihubungi Kompas.com, Kamis (8/10/2020).

Ia mengatakan, demonstrasi dan menyampaikan pendapat di muka umum diatur dalam pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang".

Baca juga: Ada Demo Tolak UU Cipta Kerja, Sejumlah Rute Bus Transjakarta Dialihkan

Isnur mengatakan, kepolisian dalam undang-undang kepolisian adalah alat negara. Kemudian, mahasiswa dan buruh adalah bagian dari negara.

Oleh sebab itu, kepolisian adalah alat perlindungan warga negara untuk menyampaikan hak konstitusionalnya.

“Tidak boleh kemudian polisi justru menghalang-halangi, membubarkan dan lain-lain,” tutur dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Isnur juga mengatakan, kepolisian banyak memiliki peraturan internalnya yang menjelaskan bagaimana melayani, melindungi dan menjaga peserta demonstrasi.

Baca juga: Demo di Istana Negara, Massa dari Aliansi Mahasiswa Blokade Simpang Harmoni

“Maka harusnya kepolisian sesuai dalam melaksanakan protapnya sendiri, tidak boleh membuat diskresi-diskresi di luar peraturan yang sudah ada, karena kita negara hukum,” tutur Isnur.

Diketahui, sejumlah elemen masyarakat menggelar unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di Istana Kepresidenan dan Gedung DPR, Kamis ini.

Dalam aksi tersebut, buruh, mahasiswa dan elemen lain akan menuntut Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang membatalkan UU Cipta Kerja.

Baca juga: Buruh Kembali Demo Tolak Omnibus Law di Lampung, Polisi Minta Tidak Ada Mahasiswa dan Pelajar

"Secara narasi, kita sepakat menolak dan mengusahakan alternatif lain seperti JR (judicial review) dan mendesak Presiden untuk mengeluarkan perppu," kata Koordinator Media Aliansi BEM SI Andi Khiyarullah seperti dilansir dari situsKompas.tv Kamis (8/10/2020).

Andi mengatakan, aksi unjuk rasa kali ini akan diikuti oleh 5.000 mahasiswa yang berasal dari 300 kampus.

Para peserta aksi, juga tak hanya berasal dari kawasan Jabodetabek, tetapi daerah lainnya seperti Sumatera hingga Sulawesi.

"Kami Aliansi BEM SI akan melaksanakan Aksi Nasional yang dilaksanakan terpusat pada tanggal 8 Oktober 2020, dan juga akan ada aksi serentak di wilayah masing-masing," ujar dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ingatkan Limbah B3 Medis dari Pasien Covid-19 Tak Jadi Sumber Penyebaran Baru

Wapres Ingatkan Limbah B3 Medis dari Pasien Covid-19 Tak Jadi Sumber Penyebaran Baru

Nasional
Sebaran 195 Zona Merah di Indonesia Data 25 Juli 2021, Jawa Timur Paling Banyak

Sebaran 195 Zona Merah di Indonesia Data 25 Juli 2021, Jawa Timur Paling Banyak

Nasional
Politisi PKB: Anggota DPR Tak Perlu Mengemis ke Pemerintah untuk Dapat Fasilitas Isoman

Politisi PKB: Anggota DPR Tak Perlu Mengemis ke Pemerintah untuk Dapat Fasilitas Isoman

Nasional
Tingkatkan Testing, Luhut Minta Laboratorium Tes PCR Tak Hanya Ada di Ibu Kota Provinsi

Tingkatkan Testing, Luhut Minta Laboratorium Tes PCR Tak Hanya Ada di Ibu Kota Provinsi

Nasional
Video Polisi Pukul Warga di Nabire Viral, Kapolda Papua Minta Maaf

Video Polisi Pukul Warga di Nabire Viral, Kapolda Papua Minta Maaf

Nasional
Sandiaga Uno: Kunjungan Wisatawan Tahun 2020 Turun 75 Persen

Sandiaga Uno: Kunjungan Wisatawan Tahun 2020 Turun 75 Persen

Nasional
Luhut Minta Pemerintah Mati-matian Tekan Angka Kematian Pasien Covid-19

Luhut Minta Pemerintah Mati-matian Tekan Angka Kematian Pasien Covid-19

Nasional
Kepala BRIN Sebut Selama Pandemi Limbah Medis Bisa Diolah dengan Teknologi Mobile

Kepala BRIN Sebut Selama Pandemi Limbah Medis Bisa Diolah dengan Teknologi Mobile

Nasional
Rakor dengan Pemprov DIY, Wapres: Kita Harus Lebih Keras agar Covid-19 Melandai

Rakor dengan Pemprov DIY, Wapres: Kita Harus Lebih Keras agar Covid-19 Melandai

Nasional
Instruksi PGI, Fasilitas Gereja Jadi Tempat Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Instruksi PGI, Fasilitas Gereja Jadi Tempat Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Nasional
PGI Minta Mahfud Galang Solidaritas Kemanusiaan Atasi Covid-19

PGI Minta Mahfud Galang Solidaritas Kemanusiaan Atasi Covid-19

Nasional
Isoman di Hotel untuk DPR, Politisi PKB: Sungguh Tak Pantas dan Sakiti Hati Rakyat

Isoman di Hotel untuk DPR, Politisi PKB: Sungguh Tak Pantas dan Sakiti Hati Rakyat

Nasional
Luhut Minta Vaksinasi Covid-19 Capai 2 Juta Suntikan Per Hari Mulai Agustus

Luhut Minta Vaksinasi Covid-19 Capai 2 Juta Suntikan Per Hari Mulai Agustus

Nasional
[POPULER NASIONAL] Panglima TNI Marah, Minta Dansatpom Lanud Merauke Dicopot | Panglima TNI Minta Dansatpom Lanud Merauke Dicopot

[POPULER NASIONAL] Panglima TNI Marah, Minta Dansatpom Lanud Merauke Dicopot | Panglima TNI Minta Dansatpom Lanud Merauke Dicopot

Nasional
Pemotongan Hukuman Djoko Tjandra Dinilai Buntut dari Pemangkasan Vonis Pinangki

Pemotongan Hukuman Djoko Tjandra Dinilai Buntut dari Pemangkasan Vonis Pinangki

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X