Polri Datangkan Brimob dari Luar Jawa, Amankan Unjuk Rasa Tolak UU Cipta Kerja

Kompas.com - 08/10/2020, 13:37 WIB
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (8/8/2020). Dok. Divisi Humas PolriKepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (8/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian RI mengerahkan 2.500 personel Brimob Nusantara untuk membantu pengamanan aksi unjuk rasa menolak Undang-undang Cipta Kerja di Jakarta.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Polisi Awi Setiyono mengatakan, 200 personel Brimob Nusantara lainnya dikerahkan membantu pengamanan di wilayah Jawa Barat.

"Iya kemarin sdh datang BKO Brimob Nusantara untuk back up Polda Metro Jaya 2.500 personel dan 200 Personel untuk back up Polda Jabar," kata Awi, Kamis (8/10/2020)

Baca juga: Berjam-jam Menunggu di Kantor Polisi, Orangtua Demonstran Berharap Anaknya Dibebaskan

Awi menuturkan, 2.500 personel Brimob yang dikerahkan ke Jakarta berasal dari lima Kepolisian Daerah yakni Polda Aceh, Polda Sumatera Utara, Polda Riau, Polda Bengkulu, dan Polda Kepulauan Bangka Belitung.

Sementara, 200 personel yang dikerahkan ke Jawa Barat berasal dari Polda Bali dan Polda Kalimantan Timur.

Seperti diketahui, aksi unjuk rasa menolak Undang-undang Cipta Kerja terjadi di sejumlah wilayah, termasuk di DKI Jakarta.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Kontras Minta Polisi Tak Provokasi Demonstran

Pada Kamis ini, massa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa akan menuntut Presiden Joko Widodo ( Jokowi) mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang membatalkan UU Cipta Kerja.

"Secara narasi, kita sepakat menolak dan mengusahakan alternatif lain seperti JR (judicial review) dan mendesak Presiden untuk mengeluarkan perppu," kata Koordinator Media Aliansi BEM SI, Andi Khiyarullah seperti dilansir dari situs Kompas.tv Kamis (8/10/2020).



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Nasional
13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

Nasional
KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Nasional
Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Nasional
Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Nasional
Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Nasional
KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

Nasional
Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Nasional
Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Nasional
131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

Nasional
Satgas Jelaskan Penyebab Kematian akibat Covid-19 yang Didominasi Usia Produktif

Satgas Jelaskan Penyebab Kematian akibat Covid-19 yang Didominasi Usia Produktif

Nasional
Keberatan atas LAHP Ombudsman, KPK Klaim Tak Ada Penyisipan Materi TWK

Keberatan atas LAHP Ombudsman, KPK Klaim Tak Ada Penyisipan Materi TWK

Nasional
Jaksa Pinangki Segera Diberhentikan dengan Tidak Hormat

Jaksa Pinangki Segera Diberhentikan dengan Tidak Hormat

Nasional
Selama Ada Bukti, Moeldoko Mengaku Siap Dilaporkan Perkara Obat Ivermectin

Selama Ada Bukti, Moeldoko Mengaku Siap Dilaporkan Perkara Obat Ivermectin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X