Polri Ingatkan Ancaman Pidana bagi Peserta Aksi yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri mengingatkan peserta demonstrasi yang menolak pengesahan UU Cipta Kerja soal ancaman pidana bagi pelanggar protokol kesehatan.

Diketahui, pengesahan omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada Senin (5/10/2020) lalu memicu gelombang aksi di sejumlah daerah.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono menuturkan, pihaknya berharap agar peserta unjuk rasa patuh pada imbauan aparat.

“Mengingatkan apabila protokol kesehatan dilanggar, juga mengandung sanksi, ada Pasal 93 UU Nomor 6 2018 tentang Kekarantinaan kesehatan, kemudian ada KUHP, Pasal 212, 216, 218,” ucap Awi di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Rabu (7/10/2020).

Baca juga: Satgas Covid-19 Imbau Pengunjuk Rasa Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

“Tentunya kita sama-sama berharap untuk rekan-rekan pekerja untuk tertib dan patuh pada imbauan yang dilakukan aparat kepolisian,” sambung dia.

Awi mengatakan, aparat kepolisian melakukan sejumlah hal dalam rangka antisipasi.

Polisi, kata Awi, meminta koordinator lapangan atau pimpinan serikat pekerja agar tidak berdemo atau mengurangi jumlah massa sehingga tetap memenuhi ketentuan protokol kesehatan.

Aparat kepolisian juga mencegah pergerakan massa dari daerah lain ke Jakarta.

Untuk itu, polisi melakukan penyekatan dan berkoordinasi dengan koordinator lapangan agar tidak ada massa yang menggelar aksi ke Ibu Kota.  Menurutnya, massa dapat melakukan demonstrasi di wilayah masing-masing.

“Jangan sampai terjadi klaster baru sehingga pimpinan Polri punya kebijakan, silakan kalaupun terpaksa harus melaksanakan demo, laksanakan demo di tempat masing-masing, tidak harus ke Jakarta,” ucap dia.

Baca juga: Polisi Tak Izinkan Demo Tolak UU Cipta Kerja, Alasannya Pandemi Covid-19

Menurut Awi, pihaknya akan tetap mengamankan kegiatan para serikat pekerja sesuai tugas polisi.

Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim, Polri mengedepankan upaya preemtif dan preventif. Sementara, penegakan hukum disebut sebagai upaya terakhir.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis mengeluarkan surat telegram yang membungkam aksi buruh menolak omnibus law RUU Cipta Kerja.

Surat bernomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 tersebut ditandatangani As Ops Kapolri Irjen Imam Sugianto atas nama Kapolri tertanggal 2 Oktober 2020.

Isinya berupa 12 perintah Kapolri kepada jajaran untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa (unras) dan mogok kerja buruh pada tanggal 6-8 Oktober 2020 dalam rangka penolakan omnibus law UU Cipta Kerja.

Perintah Kapolri antara lain, melakukan deteksi dini, mencegah aksi unjuk rasa guna memutus penyebaran Covid-19, patroli siber, kontra narasi, menyiapkan rencana pengamanan, hingga penegakan hukum.