Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UU Cipta Kerja Disahkan, Ekonomi Indonesia Dinilai Diserahkan ke Sistem Liberal Kapitalis

Kompas.com - 06/10/2020, 17:18 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Sigit Riyanto mengatakan, pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang memiliki banyak catatan.

Pertama, paradigma UU Cipta Kerja menunjukkan negara diarahkan pada pengelolaan sumber daya yang ekstratif. Hal ini berbahaya karena bertentangan dengan arus global bahwa pengelolaan sumber daya seharusnya berbasis pada inovasi dan memperhatikan aspek lingkungan.

Kedua, pendekatan yang diambil di dalam RUU Cipta Kerja yang ekstraktif terutama terliat pada pasal-pasal terkait pengelolaan ekonomi dan sosial.

"Ekonomi negara diserahkan kepada sistem liberal kapitalistik yang tidak sesuai dengan konstitusi dan sepirit pendiri bangsa kita," kata Sigit seperti dilansir dari Kontan.co.id, Selasa (6/10/2020).

Baca juga: Buruh Unjuk Rasa Tolak UU Cipta Kerja, Satgas Covid-19 Ingatkan Protokol Kesehatan

Selanjutnya, pada saat yang sama, UU Cipta Kerja telah mengesampingkan dan memarjinalkan perlindungan terhadap warga negara. Oleh karena itu, dikhawatirkan UU ini bukannya memberikan kemudahan kepada warga negara yang membutuhkan, tetapi justru mengesampingkannya.

Keempat, penyusunan RUU Cipta Kerja seharusnya tunduk pada kaidah dan cara-cara tertentu yang mengacu pada perencanaan atau pra-UU yang baik, dan bisa dipertanggungjawabkan, serta visioner.

"Sayangnya menyertai pembahasan UU ini kertas kerja, masukan yang sudah diberikan oleh para akademisi dan masyarakat sipil dalam proses tidak terakomodasi bahkan dikesampingkan. Deleberasi pembuatan UU dan ada masalah yang harus disikapi dan direspon dengan kritis," katanya.

Baca juga: Soal Sertifikasi Halal di UU Cipta Kerja, MUI: Substansi Halalnya Jadi Ambyar

DPR telah mengesahkan omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang melalui rapat paripurna, Senin (5/10/2020).

Dari sembilan fraksi di DPR, hanya Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang menolak seluruh hasil pembahasan RUU Cipta Kerja.

Hasilnya, RUU Cipta Kerja tetap disahkan menjadi undang-undang. Mayoritas fraksi DPR dan pemerintah setuju.

Pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, RUU Cipta Kerja diperlukan untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dan memperbanyak lapangan kerja.

Menurut dia, RUU Cipta Kerja akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah.

Baca juga: 18 Anggota DPR Positif Covid-19, UU Cipta Kerja Pun Buru-buru Disahkan

"Kita memerlukan penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi. Untuk itu, diperlukan UU Cipta Kerja yang merevisi beberapa undang-undang yang menghambat pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja. UU tersebut sekaligus sebagai instrumen dan penyederhanaan serta peningkatan efektivitas birokrasi," ujar Airlangga.

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul "UGM : UU Cipta Kerja Liberal Kapitalistik, Mengutamakan Sumber Daya Ekstraktif"

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Dilibatkan Susun Kabinet, Pengamat: Ini Kabinet Lanjutan atau Kabinet Prabowo?

Jokowi Dilibatkan Susun Kabinet, Pengamat: Ini Kabinet Lanjutan atau Kabinet Prabowo?

Nasional
KPU Tak Akan Hentikan Unggah Perolehan Suara di Sirekap, demi Transparansi

KPU Tak Akan Hentikan Unggah Perolehan Suara di Sirekap, demi Transparansi

Nasional
Budiman Sudjatmiko Sebut Prabowo-Gibran Belum Bahas Penunjukan Menteri

Budiman Sudjatmiko Sebut Prabowo-Gibran Belum Bahas Penunjukan Menteri

Nasional
Selain Jokowi, Ketum Parpol Pendukung Prabowo-Gibran Juga Terlibat Susun Kabinet Baru

Selain Jokowi, Ketum Parpol Pendukung Prabowo-Gibran Juga Terlibat Susun Kabinet Baru

Nasional
Surya Paloh Mengaku Tak Diberitahu Jokowi jika AHY Bakal Jadi Menteri

Surya Paloh Mengaku Tak Diberitahu Jokowi jika AHY Bakal Jadi Menteri

Nasional
TKN Sebut Peran Jokowi Tak Sebatas di Masa Transisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

TKN Sebut Peran Jokowi Tak Sebatas di Masa Transisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPU Ungkap Alasan Baru Jadwalkan Pemilu Ulang di 686 TPS dari 780 TPS Rekomendasi Bawaslu

KPU Ungkap Alasan Baru Jadwalkan Pemilu Ulang di 686 TPS dari 780 TPS Rekomendasi Bawaslu

Nasional
Jawaban Surya Paloh Saat Ditanya Kesiapan Jadi Oposisi Pemerintahan ke Depan

Jawaban Surya Paloh Saat Ditanya Kesiapan Jadi Oposisi Pemerintahan ke Depan

Nasional
Prabowo dan Gibran Selesai Bertemu, Ogah Beberkan Hasil Pertemuan

Prabowo dan Gibran Selesai Bertemu, Ogah Beberkan Hasil Pertemuan

Nasional
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Kasus Potongan Dana Insentif

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Kasus Potongan Dana Insentif

Nasional
Surya Paloh Tunggu Sikap Megawati, Sebut Pertemuan Keduanya Sangat Dibutuhkan

Surya Paloh Tunggu Sikap Megawati, Sebut Pertemuan Keduanya Sangat Dibutuhkan

Nasional
KPU: 686 TPS Gelar Pemungutan Suara Ulang

KPU: 686 TPS Gelar Pemungutan Suara Ulang

Nasional
KPU: 225 TPS Lakukan Pemilu Susulan, Terbanyak di Demak dan Paniai

KPU: 225 TPS Lakukan Pemilu Susulan, Terbanyak di Demak dan Paniai

Nasional
Jimly Sebut Hak Angket Gertakan, Hidayat Nur Wahid: Itu Hak Konstitusional DPR

Jimly Sebut Hak Angket Gertakan, Hidayat Nur Wahid: Itu Hak Konstitusional DPR

Nasional
KPU: Sebanyak 90 Petugas TPS Meninggal Dunia di Pemilu 2024

KPU: Sebanyak 90 Petugas TPS Meninggal Dunia di Pemilu 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com