Luhut Instruksikan Terawan Awasi Ketat Produsen Obat Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Luhut Binsar Panjaitan meminta produsen obat Covid-19 dalam negeri tidak mainkan harga jual di pasaran.

Dia meminta produsen memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat.

"Kalbe Farma, Bio Farma, Indo Farma dan perusahaan farmasi lainnya saya minta jangan buat harga yang terlalu tinggi. Sesuai kewajaran saja, " ujar Luhut sebagaimana dikutip dari laman resmi Kemenkomarives, Selasa (6/10/2020).

"Karena ini masalah kemanusiaan dan tolong perhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit saat ini," lanjut dia.

Baca juga: Mengenal Regeneron Antibody Cocktail, Obat Eksperimental untuk Donald Trump

Pemerintah, menurut Luhut, telah memiliki kumpulan data mengenai harga obat berbasis Free on Board (harga barang di tempat asal) dari negara-negara eksportir semisal India, Tiongkok dan Jerman.

Database itu akan digunakan untuk mengevaluasi kewajaran harga obat-obatan Covid-19 yang ada di pasar.

"Saya minta Pak Terawan (Menkes) untuk mengawasi secara ketat hal ini," tutur Luhut.

Kebijakan pengawasan ini disebutnya sangat perlu dilakukan khususnya untuk obat-obat yang bahan bakunya masih diimpor dari luar negeri atau obat yang masih belum mampu diproduksi dalam negeri.

Sehingga, menurutnya Kemenkes pun perlu megevaluasi harga obat di pasaran.

Selain itu, perlu juga dilakukan pengecekan obat mana saja yang bisa segera diproduksi di dalam negeri.

Baca juga: Luhut ke Perusahaan Farmasi: Jangan Buat Harga Obat Covid-19 Terlalu Tinggi

Luhut meminta Kemenkes memastikan ketersediaan obat-obatan Covid-19 paling tidak hingga akhir tahun ini.

Sebab, timnya masih menemukan beberapa rumah sakit yang mengalami kesulitan untuk memperoleh Favipiravir, Remdesivir dan Actemra.

"Saya ingin agar kelangkaan ini bisa segera diselesaikan. Saya akan cek secara regular terkait hal ini, pokoknya jangan sampai ada orang mati karena tidak memperoleh obat tepat waktu," tegasnya.

Sementara itu, agar tidak terjadi pemesanan ganda, Luhut pun meminta Kementerian BUMN melakukan sinkronisasi kebijakan pemesanan obat antara pemerintah pusat dan daerah.