HUT Ke-75 TNI: Antara Profesionalisme dan Dwifungsi

Kompas.com - 05/10/2020, 20:31 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan pada peringatan HUT ke-75 TNI secara virtual, Senin (5/10/2020). Tangkapan layar Instagram Puspen TNIPresiden Joko Widodo memberikan sambutan pada peringatan HUT ke-75 TNI secara virtual, Senin (5/10/2020).

Contoh lain keterlibatan militer yang belum menggunakan skema OMSP terjadi pada program cetak sawah di lahan gambut Kalimantan, bahkan rencananya militer akan menjadi tumpuan program ketahanan pangan menghadapi pandemi Covid-19.

Menjadikan TNI sebagai ujung tombak proyek cetak sawah perlu dipikirkan kembali, mengingat mengolah gambut menjadi lahan pertanian membutuhkan keahlian spesifik dan teknis.

Sejarah juga mencatat, proyek cetak sawah di lahan gambut dalam skala besar cenderung gagal, meskipun sudah melibatkan para ahli di bidangnya.

Contohnya program sawah 1 juta hektar tahun 1996 di Kalimantan Tengah yang melibatkan sepuluh kementerian terkait, dan tahun-tahun setelahnya seperti di Kalimantan Barat, serta Papua.

Praktik kolaborasi dalam program ketahanan pangan pernah dilakukan oleh pemerintah. Tahun 2011, Presiden SBY mengeluarkan Inpres No 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional Dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrem.

Kebijakan tersebut melibatkan 18 institusi negara, termasuk TNI dan Polri dengan tugas yang sangat spesifik, yakni Panglima Tentara Nasional Indonesia mengerahkan peralatan dan personel dalam memberikan dukungan untuk pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, penanganan bencana banjir, dan kekeringan pada lahan pertanian padi.

Pilihan paling ideal keterlibatan militer dalam proyek ketahanan pangan ada pada fungsi Babinsa (Bintara Pembina Desa) TNI AD, yang selama ini telah berpengalaman berinteraksi dengan warga desa.

Kolaborasi Babinsa dengan petani dalam mengoptimalkan lahan tidur dan sawah-sawah yang kurang produktif menjadi alternatif cara yang dapat dipilih.

Publik sadar, pelibatan TNI pada ranah nonmiliter tidak dapat dinafikan, mengingat UU mengaturnya demikian. Namun, negara juga tidak boleh lupa, sejatinya fungsi organik TNI adalah perang.

Oleh karenanya, negara harus konsisten memperkuat organisasi pemerintah yang dirasa belum optimal, bukan menggantikannya dengan personel TNI/Polri.

Pada sisi lain, negara juga perlu secara jelas memberi batasan keterlibatan militer pada ranah publik.

Menerbitkan PP terkait implementasi OMSP sebagai amanat dari UU TNI, serta merumuskan RUU Perbantuan menjadi salah satu alternatif cara yang dapat dilakukan. Sementara itu, petinggi TNI aktif juga tidak lagi tergoda masuk kedalam politik praktis.

Di usia yang ke-75, TNI harus menunjukan kepada publik bahwa cita-cita mewujudkan militer profesional masih berada pada jalurnya, bukan balik arah ke dwifungsi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Ajak Wajib Pajak Segera Laporkan SPT Tahunan

Presiden Jokowi Ajak Wajib Pajak Segera Laporkan SPT Tahunan

Nasional
KPK Usut Kasus Suap Pajak Senilai Puluhan Miliar Rupiah dan Respons Sri Mulyani

KPK Usut Kasus Suap Pajak Senilai Puluhan Miliar Rupiah dan Respons Sri Mulyani

Nasional
Ketujuh Eks Kader Demokrat Bakal Ajukan Gugatan Pemecatan Bersamaan

Ketujuh Eks Kader Demokrat Bakal Ajukan Gugatan Pemecatan Bersamaan

Nasional
Kepala BKPM Sebut Investasi Miras Usulan dari Pemda dan Masyarakat

Kepala BKPM Sebut Investasi Miras Usulan dari Pemda dan Masyarakat

Nasional
Kejagung Sita Tambang Nikel Seluas 23.000 Hektare Milik Heru Hidayat

Kejagung Sita Tambang Nikel Seluas 23.000 Hektare Milik Heru Hidayat

Nasional
Ini Kasus yang Dipertimbangkan KPK untuk Diterbitkan SP3

Ini Kasus yang Dipertimbangkan KPK untuk Diterbitkan SP3

Nasional
KPK Sita Rumah Milik Staf Khusus Edhy Prabowo di Jakarta Selatan

KPK Sita Rumah Milik Staf Khusus Edhy Prabowo di Jakarta Selatan

Nasional
Menristek: Mutasi Virus Corona Berpengaruh pada Efikasi Vaksin

Menristek: Mutasi Virus Corona Berpengaruh pada Efikasi Vaksin

Nasional
Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Nasional
Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Nasional
Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Nasional
Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Nasional
Ditargetkan 447.000 Prajurit dan PNS TNI Selesai Divaksin April

Ditargetkan 447.000 Prajurit dan PNS TNI Selesai Divaksin April

Nasional
Jokowi: Pajak Sangat Diperlukan untuk Dukung Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Saat Pandemi

Jokowi: Pajak Sangat Diperlukan untuk Dukung Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Saat Pandemi

Nasional
Setahun Pandemi, Dokter Tirta Minta Pemerintah Benahi Komunikasi Publik dan Atasi Hoaks

Setahun Pandemi, Dokter Tirta Minta Pemerintah Benahi Komunikasi Publik dan Atasi Hoaks

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X