HUT Ke-75 TNI: Antara Profesionalisme dan Dwifungsi

Kompas.com - 05/10/2020, 20:31 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan pada peringatan HUT ke-75 TNI secara virtual, Senin (5/10/2020). Tangkapan layar Instagram Puspen TNIPresiden Joko Widodo memberikan sambutan pada peringatan HUT ke-75 TNI secara virtual, Senin (5/10/2020).

SELAMA periode pertama (2014-2019) pemerintahan Presiden Joko Widodo, TNI menjadi kementerian/lembaga dengan tingkat kepuasan publik tertinggi (Alvara, 2019).

Pun demikan dengan hasil survei Indikator terbaru (Juli 2020), tingkat kepercayaan tertinggi diduduki oleh TNI (88 persen), disusul Presiden (79,1 persen), dan Kepolisian RI 75,3 persen.

Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan awal reformasi. Kepercayaan publik harus dimaknai sebagai cerminan efektivitas penyelenggaraan tugas tentara profesional.

Namun, negara memaknainya secara berbeda, profesionalisme di tubuh militer justru menjadi peluang untuk menyelesaikan permasalahan birokrasi yang ditengarai menghambat kerja-kerja pemerintah.

Alhasil, militer semakin masif terlibat dalam ranah sipil, baik proses tata kelola pemerintahan maupun pelayanan publik.

Ada pandangan publik yang menilai kecenderungan ini dapat menjadi awal mula kembalinya dwifungsi ABRI di masa Orde Baru yang menguasai segala lini; politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (Poleksosbudhankam).

Puncaknya, Soeharto memanfaatkan ABRI bersama birokrasi dan Golkar (ABG) untuk menciptakan pemerintahan otoriter.

Perkuat tata kelola pelibatan TNI/Polri

Gelombang reformasi menuntut peran dan kewenangan TNI kembali sesuai dengan UUD 1945. Reformasi TNI adalah perubahan dari dwifungsi menuju militer profesional dalam sistem politik yang demokratis (Agus Widjojo, 2015).

Sebagai bagian dari reformasi TNI, negara menerbitkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.

Pasal 7 UU ayat (1) menyebut tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Ayat (2) menyebut tugas pokok dilaksanakan melalui skema, Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Skema OMSP diperuntukan bagi 14 program, termasuk di antaranya penanganan kelompok separatis, mengatasi aksi terorisme, membantu tugas pemerintahan di daerah, serta membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.

Pada ayat (3) berbunyi skema OMSP dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Aturan inilah yang selama ini menjadi acuan keterlibatan militer pada ranah publik.

Kekhawatiran publik terhadap kembalinya dwifungsi cukup berdasar, sedikitnya terdapat dua penyebab utamanya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kirim Surat Terbuka ke Jokowi, Pekerja Seni Ingin Dipercaya Pemerintah

Kirim Surat Terbuka ke Jokowi, Pekerja Seni Ingin Dipercaya Pemerintah

Nasional
UPDATE: Bertambah 7.264, Kasus Covid-19 Indonesia Mencapai 1.361.098

UPDATE: Bertambah 7.264, Kasus Covid-19 Indonesia Mencapai 1.361.098

Nasional
Ketua Komisi II: Rencana Revisi UU Pemilu Bagian Penyempurnaan Sistem Politik dan Demokrasi

Ketua Komisi II: Rencana Revisi UU Pemilu Bagian Penyempurnaan Sistem Politik dan Demokrasi

Nasional
Pernyataan Jokowi tentang Benci Produk Asing Dinilai Bisa Jadi Blunder

Pernyataan Jokowi tentang Benci Produk Asing Dinilai Bisa Jadi Blunder

Nasional
KPU Sebut Sudah Klarifikasi Kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua Terpilih ke Disdukcapil

KPU Sebut Sudah Klarifikasi Kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua Terpilih ke Disdukcapil

Nasional
Jokowi: Perguruan Tinggi Harus Fungsikan Diri sebagai Menara Air

Jokowi: Perguruan Tinggi Harus Fungsikan Diri sebagai Menara Air

Nasional
KY Kunjungi KPK Bahas Kerja Sama dan Dukungan Perekrutan Hakim

KY Kunjungi KPK Bahas Kerja Sama dan Dukungan Perekrutan Hakim

Nasional
Imigrasi Cegah 2 ASN Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap Pajak

Imigrasi Cegah 2 ASN Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap Pajak

Nasional
Airlangga Bertemu Surya Paloh di Kepulauan Seribu, Golkar: Silaturahmi Politik

Airlangga Bertemu Surya Paloh di Kepulauan Seribu, Golkar: Silaturahmi Politik

Nasional
Polri Sudah Terima 133.000 Dosis Vaksin Covid-19, Didistribusikan ke Sejumlah Polda

Polri Sudah Terima 133.000 Dosis Vaksin Covid-19, Didistribusikan ke Sejumlah Polda

Nasional
Wapres Minta Reformasi Birokrasi Rampung Sebelum Akhir Juni 2021

Wapres Minta Reformasi Birokrasi Rampung Sebelum Akhir Juni 2021

Nasional
KPK Minta Masyarakat Tak Terpengaruh Opini Terkait Penangkapan Nurdin Abdullah

KPK Minta Masyarakat Tak Terpengaruh Opini Terkait Penangkapan Nurdin Abdullah

Nasional
POM TNI Dalami Kasus Mobil Berpelat Dinas Tentara Palsu di Bandung

POM TNI Dalami Kasus Mobil Berpelat Dinas Tentara Palsu di Bandung

Nasional
Marzuki Alie Laporkan AHY ke Bareskrim Polri atas Tuduhan Pencemaran Nama Baik

Marzuki Alie Laporkan AHY ke Bareskrim Polri atas Tuduhan Pencemaran Nama Baik

Nasional
Marzuki Alie Mau Polisikan AHY, Demokrat: Itu Hak Beliau, Kami Tak Gentar

Marzuki Alie Mau Polisikan AHY, Demokrat: Itu Hak Beliau, Kami Tak Gentar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X