Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu: Kita Harus Mampu Melestarikan dan Mengenalkan Batik pada Dunia

Kompas.com - 02/10/2020, 20:57 WIB
Sania Mashabi,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengingatkan masyarakat Indonesia untuk terus melestarikan warisan budaya batik.

Hal itu ia katakan dalam acara Pembentangan Perdana Mahakarya Kain Batik Garuda Nusantara, Jumat (2/10/2020).

"Kita harus mampu merawat, melestarikan serta mengenalkan batik Indonesia kepada dunia," kata Retno.

Baca juga: Siasati Masa Sulit, Guru Seni Ajak Warga Buat Usaha Kerajinan Batik

Retno mengatakan, UNESCO pada 11 tahun lalu sudah menyatakan batik sebagai salah satu warisan budaya Indonesia.

Oleh karena itu, menurut dia, tantangan bagi Indonesia saat ini adalah melestarikan kesenian batik milik Indonesia.

Demi menjaga kesenian batik Indonesia, Kementerian Luar Negeri, lanjut Retno, sudah melakukan berbagai cara.

Salah satunya dengan mengenakan batik dalam setiap acara yang dihadiri perwakilan Indonesia, terutama pada acara resmi.

"Untuk itu kami telah bekerja dengan diplomasi Indonesia tidak pernah lelah untuk mempromosikan batik Indonesia ke masyarakat internasional," ujarnya.

Baca juga: Pesona Batik dan Sulam Karawo di Tangan Perajin Gorontalo

Selain itu, Pemerintah juga memiliki program beasiswa seni budaya Indonesia (PBSI) untuk mengenalkan batik.

Hasilnya, tiga orang alumni yang berasal dari Spanyol, Republi Ceko dan Meksiko kini mendirikan usaha batik yang dipasarkan di toko dan juga secara daring.

"Produk batik mereka kini dipasarkan secara daring di pasar Eropa dan melalui butik di Meksiko," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com