Kemendagri Sebut Ada Lima Urgensi Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Kompas.com - 30/09/2020, 16:26 WIB
Ilustrasi Pilkada KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bagian Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Saydiman Marto mengungkap lima urgensi pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di masa pandemi Covid-19.

Hal pertama yang menjadi urgensi menurut dia adalah karena pelaksanaan Pilkada di tahun 2020 merupakan keputusan bersama antara pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu.

"Keputusan politik bersama memilih opsi optimis antara KPU, pemerintah dan DPR RI atas opsi yang ditawarkan KPU," kata Saydiman dalam webinar bertajuk Pilkada Berkualitas dengan Protokol Kesehatan: Utopia atau Realita, Rabu (30/9/2020).

Baca juga: Anggaran Pengamanan Pilkada Belum Tuntas, Mendagri Peringatkan Pemda

Urgensi kedua yakni wujud kedewasaan bangsa Indonesia dalam demokrasi serta menjadikan pilkada sebagai momentum untuk memerangi pandemi Covid-19.

Ketiga, mengurangi praktik kepemimpinan pemerintah daerah yang terlalu banyak dipimpin oleh pejabat sementara atau pelaksana tugas (Plt) yang memiliki kewenangan terbatas.

Kemudian, terpilihnya kepala daerah yang dipercaya publik karena terbukti mampu menangani pandemi Covid-19 di daerahnya.

Sedangkan urgensi terakhir adalah untuk memacu perekonomian di tengah krisis Covid-19.

Baca juga: Mendagri Akui Masih Ada Kerumunan di Masa Awal Pilkada 2020

Diberitakan sebelumnya, pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu sepakat akan melaksanakan Pilkada 2020 pada 9 Desember mendatang.

Pada 4 hingga 6 September lalu, KPU menyelenggarakan pendaftaran peserta Pilkada. Pada Rabu, (23/9/2020), KPU menggelar penetapan pasangan calon kepala daerah.

Hari pemungutan suara Pilkada 2020 rencananya dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember.

Adapun Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahasiswa: Bu Megawati, Stop Mengerdilkan Demo oleh Milenial

Mahasiswa: Bu Megawati, Stop Mengerdilkan Demo oleh Milenial

Nasional
LBH Pers: Polisi Pukul Rata, Seolah Semua Anarkis...

LBH Pers: Polisi Pukul Rata, Seolah Semua Anarkis...

Nasional
Soal Pidato Mega, Anggota DPR Muda: Sepantasnya Tokoh Bangsa Tak Cela Milenial

Soal Pidato Mega, Anggota DPR Muda: Sepantasnya Tokoh Bangsa Tak Cela Milenial

Nasional
KSPI Duga Menaker Berbohong soal Ini...

KSPI Duga Menaker Berbohong soal Ini...

Nasional
Din Syamsuddin: Ada Gejala 'Constitutional Dictatorship' di Negara Ini

Din Syamsuddin: Ada Gejala "Constitutional Dictatorship" di Negara Ini

Nasional
KPK Buka Peluang Gunakan Pasal Perintangan Penyidikan bagi yang Bantu Hiendra Soenjoto

KPK Buka Peluang Gunakan Pasal Perintangan Penyidikan bagi yang Bantu Hiendra Soenjoto

Nasional
Relawan Dianiaya Aparat, Muhammadiyah Desak Polri Proses Hukum Terduga Pelaku

Relawan Dianiaya Aparat, Muhammadiyah Desak Polri Proses Hukum Terduga Pelaku

Nasional
Respons Megawati, Anggota DPR Termuda: Tak Adil Milenial Distereotipkan Hanya Bisa Demo

Respons Megawati, Anggota DPR Termuda: Tak Adil Milenial Distereotipkan Hanya Bisa Demo

Nasional
Eks Kepala BNPT: Perpres soal Tugas TNI Atasi Terorisme Perlu Pemahaman yang Mendasar

Eks Kepala BNPT: Perpres soal Tugas TNI Atasi Terorisme Perlu Pemahaman yang Mendasar

Nasional
KPK Periksa Istri dan Teman Hiendra, Tersangka Penyuap Nurhadi

KPK Periksa Istri dan Teman Hiendra, Tersangka Penyuap Nurhadi

Nasional
Sekjen PPP Harap Kaum Milenial Bisa Tangkap Maksud Pesan Megawati

Sekjen PPP Harap Kaum Milenial Bisa Tangkap Maksud Pesan Megawati

Nasional
UPDATE: 2.897 Kasus Baru Covid-19 di 31 Provinsi, Tertinggi di DKI

UPDATE: 2.897 Kasus Baru Covid-19 di 31 Provinsi, Tertinggi di DKI

Nasional
UPDATE 30 Oktober: 24.854 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 30 Oktober: 24.854 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Katib Aam PBNU Sebut Ketegangan di Dunia Disebabkan Masalah Ideologi

Katib Aam PBNU Sebut Ketegangan di Dunia Disebabkan Masalah Ideologi

Nasional
Polisi Bubarkan Deklarasi KAMI di Jambi, Gatot Nurmantyo Gagal Pidato

Polisi Bubarkan Deklarasi KAMI di Jambi, Gatot Nurmantyo Gagal Pidato

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X