Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Keluarga

Kompas.com - 25/09/2020, 19:59 WIB
Ihsanuddin,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Puspayoga mengatakan, pihaknya tengah menyusun protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19 di lingkup keluarga.

Penyusunan protokol ini dilakukan berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo menyusul penularan lewat klaster keluarga yang terus meningkat belakangan ini.

"Kita ketahui bersama bahwa keluarga itu adalah unit terkecil dari masyarakat dan kita melihat di bulan September ini tren terinfeksi Covid-19 itu lebih tinggi dari klaster keluarga," kata Bintang dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/9/2020).

Baca juga: Alat GeNose UGM Diapresiasi Gugus Tugas Covid-19 DIY

Di sisi lain, sampai saat ini belum ada protokol resmi dari pemerintah yang mengatur sampai ke lingkup keluarga.

Pemerintah baru menerbitkan protokol kesehatan untuk tempat-tempat umum seperti perkantoran, mal, pasar, dan tempat umum lainnya.

"Nah ini menjadi perhatian presiden sehingga bapak presiden memberikan arahan bagaimana kita menyusun protokol kesehatan keluarga," kata dia. 

Bintang mengatakan, kementeriannya bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan serta Satgas Penanganan Covid-19 untuk menyusun protokol kesehatan keluarga ini.

Protokol ini akan mengatur secara detail upaya apa saja yang perlu dilakukan untuk menghindari penularan Covid-19 di rumah tangga, misalnya, anggota keluarga yang baru pulang beraktivitas diharuskan mandi dan berganti pakaian terlebih dulu sebelum berinteraksi dengan anggota keluarga lain.

Lalu, mengindari pertemuan keluarga besar. Kemudian, aturan 3 M, yakni memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan akan turut diatur. 

"Masker ini tidak hanya kita lakukan di luar, di dalam rumah pun harus kita lakukan apalagi ketika ada di keluarga kita kelompok rentan seperti balita demikian juga lansia," kata dia. 

Baca juga: Rekor Covid-19 Terus Pecah, Jokowi Diminta Pimpin Langsung Penanggulangan

Protokol juga akan turut mengatur apa yang harus dilakukan jika ada anggota keluarga positif Covid-19.

"Nah kalau ada anggota keluarga yang terpapar, harus melaporkan kepada puskesmas terdekat atau Dinas Kesehatan terdekat. Dari dinas ini akan konfirmasi kepada satgas daerah. Nanti satgas daerah yang akan menindaklanjuti, melakukan tracing kepada keluarganya," kata Bintang.

Ia mengatakan, begitu protokol ini selesai disusun, kementeriannya akan melakukan sosialisasi secara masif.

Sosialisasi dilakukan dengan melibatkan berbagai jaringan masyarakat, seperti ibu-ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Dharma Wanita.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com