Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Keluarga

Kompas.com - 25/09/2020, 19:59 WIB
Ihsanuddin,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Puspayoga mengatakan, pihaknya tengah menyusun protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19 di lingkup keluarga.

Penyusunan protokol ini dilakukan berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo menyusul penularan lewat klaster keluarga yang terus meningkat belakangan ini.

"Kita ketahui bersama bahwa keluarga itu adalah unit terkecil dari masyarakat dan kita melihat di bulan September ini tren terinfeksi Covid-19 itu lebih tinggi dari klaster keluarga," kata Bintang dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/9/2020).

Baca juga: Alat GeNose UGM Diapresiasi Gugus Tugas Covid-19 DIY

Di sisi lain, sampai saat ini belum ada protokol resmi dari pemerintah yang mengatur sampai ke lingkup keluarga.

Pemerintah baru menerbitkan protokol kesehatan untuk tempat-tempat umum seperti perkantoran, mal, pasar, dan tempat umum lainnya.

"Nah ini menjadi perhatian presiden sehingga bapak presiden memberikan arahan bagaimana kita menyusun protokol kesehatan keluarga," kata dia. 

Bintang mengatakan, kementeriannya bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan serta Satgas Penanganan Covid-19 untuk menyusun protokol kesehatan keluarga ini.

Protokol ini akan mengatur secara detail upaya apa saja yang perlu dilakukan untuk menghindari penularan Covid-19 di rumah tangga, misalnya, anggota keluarga yang baru pulang beraktivitas diharuskan mandi dan berganti pakaian terlebih dulu sebelum berinteraksi dengan anggota keluarga lain.

Lalu, mengindari pertemuan keluarga besar. Kemudian, aturan 3 M, yakni memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan akan turut diatur. 

"Masker ini tidak hanya kita lakukan di luar, di dalam rumah pun harus kita lakukan apalagi ketika ada di keluarga kita kelompok rentan seperti balita demikian juga lansia," kata dia. 

Baca juga: Rekor Covid-19 Terus Pecah, Jokowi Diminta Pimpin Langsung Penanggulangan

Protokol juga akan turut mengatur apa yang harus dilakukan jika ada anggota keluarga positif Covid-19.

"Nah kalau ada anggota keluarga yang terpapar, harus melaporkan kepada puskesmas terdekat atau Dinas Kesehatan terdekat. Dari dinas ini akan konfirmasi kepada satgas daerah. Nanti satgas daerah yang akan menindaklanjuti, melakukan tracing kepada keluarganya," kata Bintang.

Ia mengatakan, begitu protokol ini selesai disusun, kementeriannya akan melakukan sosialisasi secara masif.

Sosialisasi dilakukan dengan melibatkan berbagai jaringan masyarakat, seperti ibu-ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Dharma Wanita.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com