Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pamitnya Febri Diansyah dan Ungkapan Independensi KPK yang Mulai Melorot

Kompas.com - 25/09/2020, 06:45 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Penyidik KPK Novel Baswedan menyebut mundurnya Febri patut disayangkan karena Febri merupakan seorang yang berdedikasi dalam pemberantasan korupsi.

"Tentu disayangkan orang-orang terbaik akhirnya satu persatu keluar. Sebagai kawan saya mengetahui bahwa Mas Febri selama ini berkerja baik dan berdedikasi dalam berjuang berantas korupsi," kata Novel.

Baca juga: Pengunduran Diri Febri Diansyah Disayangkan Koleganya di KPK

Novel menuturkan, mundurnya Febri tak lepas dari kesungguhan KPK dan Pemerintah dalam memberantas korupsi.

Menurut Novel, bila tidak ada perubahan, bukan tidak mungkin ada orang lain yang menyusul langkah Febri meninggalkan KPK karena merasa tidak ada harapan.

"Bila pemerintah tidak mendukung dan KPK tidak tampak sungguh-sungguh untuk berantas korupsi maka orang-orang yang memilih jalan untuk berjuang dalam rangka memberantas korupsi akan meninggalkan gelanggang yang tidak ada harapan," kata Novel.

Sepak Terjang Febri

Febri Diansyah menjabat sebagai Juru Bicara KPK sekaligus Kepala Biro Humas KPK sejak 6 Desember 2016 lalu.

Jabatan juru bicara ia lepas pada 26 Desember 2019 dan fokus pada jabatannya sebagai Kepala Biro Humas KPK.

Selama tiga tahun menjadi juru bicara, Febri pun seolah menjadi 'wajah' KPK di hadapan publik.

Baca juga: Pimpinan KPK Hormati Keputusan Febri Diansyah Mundur dari KPK

Pekerjaan Febri sebagai juru bicara bukan tanpa risiko. Pada Agustus 2019, ia sempat dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas tuduhan menyebarkan berita bohong.

Namun, Febri tidak gentar dan ia menegaskan akan terus mengawal isu calon pimpinan KPK yang sedang hangat saat itu. Pada akhirnya, laporan itu pun tak jelas kelanjutannya.

Febri memulai kariernya di KPK pada tahun 2013 sebagai pegawai Fungsional Direktorat Gratifikasi KPK.

Sebelum bergabung di KPK, Febri merupakan aktivis Indonesia Corruption Watch sejak tahun 2007 setelah ia lulus dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com