Pilkada di Tengah Pandemi

Kompas.com - 24/09/2020, 08:05 WIB
Tak terima Paslon dinyatakan tak memenuhi syarat, ratusan pendukung dan simpatisan berunjukrasa di KPU Dompu, Rabu (23/9/2020). KOMPAS.COM/SYARIFUDINTak terima Paslon dinyatakan tak memenuhi syarat, ratusan pendukung dan simpatisan berunjukrasa di KPU Dompu, Rabu (23/9/2020).

Kedua, dibuka peluang, jika pemungutan suara serentak tidak dapat dilaksanakan ketika sebagian wilayah, seluruh wilayah atau sebagian besar daerah mengalami di antaranya bencana non alam (pandemi Covid-19 dikategorikan bencana non alam) maka dilakukan pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak lanjutan.

Syaratnya, ada penetapan penundaan tahapan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas persetujuan KPU, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (lihat Pasal 120, Pasal 122 A Perppu Nomor 2 Tahun 2020).

Persoalannya, kondisi terakhir, situasi pandemi Covid-19 sudah semakin memburuk. Ketua dan Anggota KPU, Arief Budiman dan Pramono Ubaid positif terinfeksi Covid-19.

Demikian pula beberapa Komisioner KPU Daerah dan anggota stafnya seperti di Tangerang Selatan dan Makassar serta 96 pengawas Pilkada di Boyolali terinfeksi Covid-19. Ditambah 60 calon Kepala Daerah juga terindikasi positif Covid-19. (Moch Nurhasim, Kompas, 2020:6).

Sementara, belum ada keputusan pemerintah yang akan menunda pemungutan suara pada Desember 2020.

Dengan perkataan lain, penyelenggaraan Pilkada tetap sesuai jadwal, tanpa penundaan, yang sebenarnya peluangnya diberikan pada Pasal 120, Pasal 122 A Perppu Nomor 2 Tahun 2020.

Pilkada dan ancaman Covid-19

Ada adagium latin yaitu “salus populi suprema lex esto” dari Marcus Tullius Cicero yang perlu diperhatikan. Adagium ini menghendaki keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain adagium di atas, Prof Mochtar Kusumaatmadja juga pernah menulis, hukum itu harus peka terhadap perkembangan masyarakat dan bahkan hukum itu harus disesuaikan atau menyesuaikan diri dengan keadaan yang telah berubah.

Dalam konteks seperti ini, penulis melihat, pemerintah harus bijak, peka dan segera merespons kondisi darurat pandemi Covid-19 dengan menunda Pilkada di seluruh Indonesia.

Bisa dibayangkan, ditengah pandemi Covid-19 yang semakin memburuk, akan ada setidaknya 738 bakal pasangan calon atau setara 1.476 orang yang mendaftar di KPU (data 7 September 2020).

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

316.554 Orang Pelamar Lulus Seleksi Administrasi CPNS Kemenkumham

316.554 Orang Pelamar Lulus Seleksi Administrasi CPNS Kemenkumham

Nasional
KY Wawancara 5 Calon Hakim Agung Hari Ini, Salah Satunya Hakim yang Bebaskan Muchdi Pr

KY Wawancara 5 Calon Hakim Agung Hari Ini, Salah Satunya Hakim yang Bebaskan Muchdi Pr

Nasional
Sejumlah Daerah Kekurangan Stok Vaksin Covid-19, Satgas: Prioritas untuk yang Rentan

Sejumlah Daerah Kekurangan Stok Vaksin Covid-19, Satgas: Prioritas untuk yang Rentan

Nasional
Covid-19 di Sumatera-Kalimantan Naik, Satgas: Pemda dan Warga Lengah

Covid-19 di Sumatera-Kalimantan Naik, Satgas: Pemda dan Warga Lengah

Nasional
Satgas: Menurut WHO, Vaksinasi Covid-19 Tak Sebabkan Mutasi Varian Baru Virus Corona

Satgas: Menurut WHO, Vaksinasi Covid-19 Tak Sebabkan Mutasi Varian Baru Virus Corona

Nasional
3,4 Juta Kasus Covid-19 di RI, Lonjakan Masih Terjadi di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi

3,4 Juta Kasus Covid-19 di RI, Lonjakan Masih Terjadi di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi

Nasional
Satgas: Pernyataan Vaksin-Covid-19 Picu Varian Baru Corona Tidak Benar

Satgas: Pernyataan Vaksin-Covid-19 Picu Varian Baru Corona Tidak Benar

Nasional
Kepala PPATK Sebut Belum Ada Transaksi Rp 2 Triliun dari Keluarga Akidi Tio

Kepala PPATK Sebut Belum Ada Transaksi Rp 2 Triliun dari Keluarga Akidi Tio

Nasional
[POPULER NASIONAL] Wilayah PPKM Level 4 di Jawa-Bali | Aturan PPKM Level 4 di Jawa-Bali

[POPULER NASIONAL] Wilayah PPKM Level 4 di Jawa-Bali | Aturan PPKM Level 4 di Jawa-Bali

Nasional
Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Nasional
KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

Nasional
Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Nasional
Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Nasional
Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Nasional
Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X