Rekor Kasus Harian Covid-19, Satgas Umumkan Kewalahan, dan Harapan Perbaikan dari Pemerintah

PP Muhammadiyah menilai, pemerintah pusat dan daerah sudah bekerja keras untuk menangani pandemi Covid-19.

Namun, usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang maksimal.

"Meski demikian, kerja dan kinerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah beserta seluruh jajaran belum menunjukkan hasil yang maksimal," ujar dia.

Baca juga: Luhut, Kepercayaan Presiden Jokowi dan Ujian 30 September 2020

Menurut PP Muhammadiyah, selain masalah Covid-19 yang kompleks, ada beberapa hal yang harus perbaiki dan ditingkatkan oleh pemerintah.

Terutama yang harus ditingkatkan dan diperbaiki adalah koordinasi antarinstansi dan komunikasi publik.

"Lemahnya koordinasi dan komunikasi menimbulkan kegaduhan politik yang trivial dan kontraproduktif," ungkap dia.

Mu'ti juga mengatakan, PP Muhammadiyah prihatin dengan semakin banyaknya korban yang meninggal dunia akibat Covid-19. Termasuk korban meninggal dari kalangan tenaga kesehatan.

"Pimpinan Pusat Muhammadiyah sangat prihatin dan khawatir dengan keadaan tersebut," ucap dia.

Baca juga: Jokowi: Pandemi Ajarkan Kita untuk Berdiri di Atas Kaki Sendiri

Menjawan saran PP Muhammadiyah, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian menegaskan, Presiden Joko Widodo selalu memimpin langsung penanganan pandemi Covid-19, dari awal hingga saat ini.

Donny mengatakan, dalam perjalanannya Presiden Jokowi memang membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dipimpin Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Namun, komite itu selalu bekerja di bawah arahan Presiden.

"Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan ekonomi itu presiden yang memberi arahan. Panglima tertinggi penanganan Covid-19 itu ya Presiden," kata Donny kepada Kompas.com, Senin (21/9/2020).

Baca juga: PP Muhammadiyah Minta Jokowi Evaluasi Menyeluruh Penanganan Covid-19, Termasuk Menteri-menterinya

Donny menyebut, komite tersebut dibentuk Presiden Jokowi agar kebijakan bisa lebih tepat sasaran dan konkret.

Selain itu, komite juga dibentuk agar kebijakan terkait penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi bisa berjalan beriringan dan sinergi.

"Oleh karena itu dibentuk organisasi namanya komite dengan dua kaki, satgas pemulihan ekonomi dan satgas penanganan Covid-19," kata dia.

"Tapi semua yang dilakukan komite dan satgas tidak lain tidak bukan instruksi Presiden. Jadi tidak ada yang ambil keputusan sendiri," tegasnya.