Pejabat Publik yang Positif Covid-19 Diminta Terbuka

Kompas.com - 21/09/2020, 13:05 WIB
Ilustrasi pasien virus corona, virus corona ShutterstockIlustrasi pasien virus corona, virus corona

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah mengatakan, pejabat publik harus terbuka mengumumkan statusnya jika terinfeksi Covid-19. Sebab, pejabat publik sering bertemu dengan masyarakat.

“Penyakit Covid-19 ini kan bukan penyakit memalukan, bukan AIDS, seharusnya pejabat publik membuka diri secara transparan,” ujar Trubus saat dihubungi Kompas.com, Senin (21/9/2020).

Baca juga: Menag Diapresiasi Umumkan Dirinya Positif Covid-19, Mempermudah Contact Tracing

Menurut Trubus, pemerintah perlu mendata pejabat-pejabat publik yang positif Covid-19. Kemudian data tersebut diumumkan kepada masyarakat.

Trubus juga menyarankan agar pejabat publik memberi contoh penerapan protokol kesehatan yang baik. Ia meyakini masyarakat akan patuh dalam menerapkan protokol kesehatan.

“Saya kira pemerintah sudah saatnya membuat pendataan yang jelas siapa-siapa pejabat yang terkena Covid-19. Jadi masyarakat tahu, terpublikasi,” ucap Trubus.

Baca juga: Menteri Agama Fachrul Razi Positif Covid-19

Selain itu, Trubus mengapresiasi keterbukaan Menteri Agama Fachrul Razi.

Fachrul Razi terkonfirmasi positif Covid-19. Kabar ini disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Agama Kevin Haikal.

Menurut Trubus, sikap pejabat publik yang terbuka memudahkan petugas untuk menelusuri orang-orang yang pernah kontak dekat.

“Sikap Menag perlu kita apresiasi, artinya dengan terbuka lebih mudah penanganannya. Jadi ketika ditangani contact tracing, siapa-siapa saja yang bertemu dengan beliau itu bisa dilacak,” kata Trubus.

“Dengan cara-cara seperti yang dilakukan Menteri Agama ini menurut menjadi contoh teladan bagi masyarakat,” kata dia.

Baca juga: Pesan Menag Usai Dinyatakan Positif Covid-19: Patuhi Protokol Kesehatan

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

Nasional
Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Nasional
Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Nasional
Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Nasional
Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Nasional
Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Nasional
Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Nasional
Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Nasional
Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Nasional
Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Nasional
UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

Nasional
Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Nasional
Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X