Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana Ralat Menag Tak Ketemu Presiden 2 Bulan: 7 September Masih Rapat di Istana

Kompas.com - 21/09/2020, 11:11 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Fachrul Razi yang kini dinyatakan positif Covid-19 sempat mengikuti sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (7/9/2020).

Hal ini diketahui dari video sidang kabinet yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.

Dalam video itu, Menag tampak hadir di ruang rapat dengan mengenakan kemeja putih, peci, serta masker. Ia duduk di barisan para menteri.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono pun membenarkan bahwa Menag hadir dalam rapat yang membahas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional itu.

"Sudah dicek ke protokol, (Menag) hadir 7 September," kata Heru kepada Kompas.com, Senin (21/9/2020).

Baca juga: Pesan Menag Usai Dinyatakan Positif Covid-19: Patuhi Protokol Kesehatan


Menurut dia, sebelum hadir di Istana, Menag dan semua menteri lainnya sudah dites swab terlebih dahulu.

"Saat itu hasil swab negatif," kata Heru.

Heru sekaligus meralat keterangan sebelumnya yang menyebut Menag terakhir kali kontak dengan Presiden Jokowi satu sampai dua bulan lalu.

"Terima kasih koreksinya," kata Heru.

Adapun Menag Fachrul Razi positif Covid-19 berdasarkan hasil tes swab pada 17 September, 10 hari setelah rapat di Istana.

Baca juga: Menag Positif Covid-19, Istana: Sudah 2 Bulan Tidak Ketemu Presiden Jokowi

Hal tersebut disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Agama Kevin Haikal.

"Pada 17 September, Menag melakukan tes swab dan hasilnya positif," ujar Kevin melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (21/9/2020).

Meski dalam kondisi baik, saat ini Fachrul tengah menjalani proses isolasi dan istirahat. Sampai saat ini sudah ada tiga menteri di Kabinet Indonesia Maju yang positif Covid-19.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi serta Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo juga terpapar virus corona.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com