Peserta Pilkada 2020 Akan Diminta Tanda Tangani Pakta Integritas Protokol Kesehatan

Kompas.com - 21/09/2020, 09:52 WIB
Pengendara melintas di depan mural Pemilu 2020 di kawasan Jati Raya, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (28/8/2020). Mural tersebut dibuat sebagai salah satu bentuk sosialisasi serta ajakan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada serentak 9 Desember mendatang. ANTARA FOTO/Umarul Faruq/wsj. ANTARA FOTO/Umarul FaruqPengendara melintas di depan mural Pemilu 2020 di kawasan Jati Raya, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (28/8/2020). Mural tersebut dibuat sebagai salah satu bentuk sosialisasi serta ajakan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada serentak 9 Desember mendatang. ANTARA FOTO/Umarul Faruq/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan calon kepala daerah akan diminta menandatangani pakta integritas kepatuhan terhadap protokol kesehatan Pilkada 2020.

Penandatanganan itu rencananya dilakukan bersamaan dengan tahapan pengundian nomor urut pasangan calon kepala daerah.

Adapun pengundian nomor urut bakal digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) satu hari setelah penetapan paslon, yakni Kamis (24/9/2020).

"Nanti pada saat pengundian nomor urut itu kami sudah bersurat juga agar dilakukan penandatanganan deklarasi untuk mematuhi protokol kesehatan," kata Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi saat dihubungi, Minggu (20/9/2020).

Baca juga: Epidemiolog Ingatkan Potensi Penularan Covid-19 Lebih Masif Saat Kampanye Pilkada

Raka mengatakan, pada gelaran-gelaran pemilihan sebelumnya, paslon juga diminta menandatangani pakta integritas.

Namun, biasanya pakta integritas hanya terkait penyelenggaraan pemilihan demokratis. Kali ini, juga akan memuat komitmen protokol kesehatan.

"Diharapkan berkomitmen untuk menyelenggarakan Pilkada yg demokratis dan berintegritas, selain itu juga karena ini Pilkada dalam situasi pandemi tentu untuk berkomitmen melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan," ujar Raka.

Raka menyebut, pengundian nomor urut akan mengundang pasangan calon yang telah ditetapkan.

Baca juga: KPU Yakini Penetapan Paslon Peserta Pilkada Tak Picu Kerumunan Massa

KPU RI mengaku telah berkoordinasi dengan KPU provinsi dan kabupaten/kota penyelenggara Pilkada untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan massa saat tahapan tersebut.

"Kami sudah dalam beberapa kesempatan menyampaikan arahan ini, dalam sosialisasi, dalam rapat koordinasi, untuk memastikan kita bisa memastikan pengundian nomor urut itu dengan baik sesuai ketentuan yang ada dan diharapkan memang tidak terjadi kerumunan massa lagi," tutur dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mewujudkan Akses Internet Optimal Secara Menyeluruh di Tengah Pandemi

Mewujudkan Akses Internet Optimal Secara Menyeluruh di Tengah Pandemi

BrandzView
Satgas Covid-19 Sebut Pemakaian Strap Masker Bisa Jadi Sumber Infeksi

Satgas Covid-19 Sebut Pemakaian Strap Masker Bisa Jadi Sumber Infeksi

Nasional
DPR Minta Polisi Virtual Perhatikan Hak Masyarakat untuk Berpendapat

DPR Minta Polisi Virtual Perhatikan Hak Masyarakat untuk Berpendapat

Nasional
10 Kota dengan Skor Toleransi Tertinggi Menurut Setara Institute

10 Kota dengan Skor Toleransi Tertinggi Menurut Setara Institute

Nasional
Djoko Tjandra Mengaku Sempat Diajak Bertemu Ma'ruf Amin di KL, tetapi Batal

Djoko Tjandra Mengaku Sempat Diajak Bertemu Ma'ruf Amin di KL, tetapi Batal

Nasional
Gelar Rakornassus, Nasdem Tegaskan Komitmen Dukung Pemerintah

Gelar Rakornassus, Nasdem Tegaskan Komitmen Dukung Pemerintah

Nasional
Moeldoko: Persoalan di Partai Demokrat Belum Selesai?

Moeldoko: Persoalan di Partai Demokrat Belum Selesai?

Nasional
Kapolri Instruksikan Proses Pinjam Pakai Senpi Polisi Diperketat

Kapolri Instruksikan Proses Pinjam Pakai Senpi Polisi Diperketat

Nasional
Kader Muda Demokrat Dukung Moeldoko dan Ibas Jadi Pimpinan Partai

Kader Muda Demokrat Dukung Moeldoko dan Ibas Jadi Pimpinan Partai

Nasional
Kapolri Berikan 5 Instruksi Terkait Penyalahgunaan Senjata Api oleh Polisi

Kapolri Berikan 5 Instruksi Terkait Penyalahgunaan Senjata Api oleh Polisi

Nasional
Hari Kelima TNI AU-BPPT Modifikasi Cuaca Jabodetabek, Berpusat di Lampung hingga Banten

Hari Kelima TNI AU-BPPT Modifikasi Cuaca Jabodetabek, Berpusat di Lampung hingga Banten

Nasional
Tanggapi SBY, Moeldoko: Saya Diam, Jangan Menekan-nekan

Tanggapi SBY, Moeldoko: Saya Diam, Jangan Menekan-nekan

Nasional
Satgas: Keluarga Berperan Penting Jaga Kesehatan Jiwa selama Pandemi

Satgas: Keluarga Berperan Penting Jaga Kesehatan Jiwa selama Pandemi

Nasional
Tim Kajian Akan Minta Masukan Berbagai Elemen Masyarakat untuk UU ITE

Tim Kajian Akan Minta Masukan Berbagai Elemen Masyarakat untuk UU ITE

Nasional
Satgas Ungkap 10 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi, Solo Pertama

Satgas Ungkap 10 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi, Solo Pertama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X