Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Kompas.com - 18/09/2020, 20:21 WIB
Saan Mustopa di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/12/2019). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Saan Mustopa di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa menyatakan turut prihatin atas kabar bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Arief Budiman dinyatakan positif Covid-19.

Arief mengatakan, KPU RI dan KPU Provinsi harus mengantisipasi penyebaran lebih luas dengan melakukan swab test.

"KPU RI dan juga KPU provinsi yang sempat berinteraksi itu penting juga berjaga-jaga melakukan swab test, itu penting," kata Saan saat dihubungi Kompas.com, Jumat (18/9/2020).

Kendati demikian, Saan menilai, meski Ketua KPU terinfeksi Covid-19, hal tersebut tidak akan mengganggu proses tahapan Pilkada.

Baca juga: Ketua KPU Diketahui Positif Covid-19 Setelah Swab Test untuk Syarat Hadir di Istana

Sebab, KPU memiliki tujuh komisioner sehingga tahapan Pilkada tetap bisa berjalan.

"Di KPU sifatnya kolektif kolegial, sambil Pak Arief Budiman melakukan pemulihan, penyembuhan, isolasi, tugas-tugas Pak Arief bisa di-cover oleh komisioner KPU yang lain. Jadi menurut saya sih enggak akan terganggu persiapan-persiapan soal Pilkada," ujarnya.

Lebih lanjut, terkait banyak usulan agar tahapan Pilkada ditunda, Saan mengatakan, sampai saat ini, DPR belum memiliki rencana untuk membahas penundaan tahapan Pilkada dengan KPU.

"Sampai hari ini kita belum ada pembicaraan soal penundaan tahapan Pilkada, sampai hari ini tetap tahapan berjalan sambil mengevaluasi mencermati situasinya," pungkasnya.

Baca juga: Satu Lagi Jajaran KPU Positif Covid-19, Perludem Dorong Pilkada 2020 Ditunda

Diberitakan, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman terkonfirmasi positif Covid-19.

Hal itu diketahui usai Arief menjalani tes PCR atau swab test pada Kamis (17/9/2020).

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Vaksin Covid-19 Harus Lewati Uji Klinis yang Benar

Jokowi: Vaksin Covid-19 Harus Lewati Uji Klinis yang Benar

Nasional
Pandemi Covid-19, Pemerintah Klaim Lakukan Lompatan Besar di Sektor Kesehatan

Pandemi Covid-19, Pemerintah Klaim Lakukan Lompatan Besar di Sektor Kesehatan

Nasional
Sebut Ada 7.400 Orang Peneliti di Indonesia, Menristek: Kecil Sekali

Sebut Ada 7.400 Orang Peneliti di Indonesia, Menristek: Kecil Sekali

Nasional
KLHK Sebut Proyek di Pulau Rinca Tak Membahayakan Populasi Komodo

KLHK Sebut Proyek di Pulau Rinca Tak Membahayakan Populasi Komodo

Nasional
KLHK Berdalih Proyek Pariwisata di Pulau Rinca Tak Pengaruhi Populasi Komodo

KLHK Berdalih Proyek Pariwisata di Pulau Rinca Tak Pengaruhi Populasi Komodo

Nasional
Selain Ulin Yusron, Ini 10 Relawan dan Politisi Pendukung Jokowi-Maruf di Kursi Komisaris BUMN

Selain Ulin Yusron, Ini 10 Relawan dan Politisi Pendukung Jokowi-Maruf di Kursi Komisaris BUMN

Nasional
Puan: DPR Dukung Diplomasi Menhan Prabowo Guna Kemajuan Alutsista

Puan: DPR Dukung Diplomasi Menhan Prabowo Guna Kemajuan Alutsista

Nasional
Yasonna Sebut Penegakan Hukum Seimbang dengan Perlindungan HAM Penting Saat Pandemi

Yasonna Sebut Penegakan Hukum Seimbang dengan Perlindungan HAM Penting Saat Pandemi

Nasional
Masyarakat Diingatkan Terapkan Protokol Kesehatan Saat Perjalanan Liburan

Masyarakat Diingatkan Terapkan Protokol Kesehatan Saat Perjalanan Liburan

Nasional
Ketua DPR Sebut UU Cipta Kerja Memungkinkan Pelibatan Swasta Kembangkan Alutsista

Ketua DPR Sebut UU Cipta Kerja Memungkinkan Pelibatan Swasta Kembangkan Alutsista

Nasional
Menko PMK: Pandemi Covid-19 Memaksa Digitalisasi Sekolah Dipercepat

Menko PMK: Pandemi Covid-19 Memaksa Digitalisasi Sekolah Dipercepat

Nasional
Jadi Perhatian Publik, Sidang Red Notice Djoko Tjandra Dipimpin Langsung Ketua PN Jakpus

Jadi Perhatian Publik, Sidang Red Notice Djoko Tjandra Dipimpin Langsung Ketua PN Jakpus

Nasional
MK Tolak Permohonan Pengujian Perppu Pilkada

MK Tolak Permohonan Pengujian Perppu Pilkada

Nasional
80 Persen Dana Riset Tergantung Pemerintah, Menristek: Kalau APBN Cekak, Risetnya Terbatas

80 Persen Dana Riset Tergantung Pemerintah, Menristek: Kalau APBN Cekak, Risetnya Terbatas

Nasional
Foto Maternity Miliknya Diserang, Sara Djojohadikusumo: Tak Bisa Ditolerir

Foto Maternity Miliknya Diserang, Sara Djojohadikusumo: Tak Bisa Ditolerir

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X