Pinangki Diduga Pakai Uang dari Djoko Tjandra untuk Beli Mobil, Dokter Kecantikan, hingga Apartemen di New York

Kompas.com - 17/09/2020, 21:51 WIB
Tersangka kasus suap pengurusan pengajuan fatwa bebas Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (2/9/2020). Kejaksaan Agung dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipikor) Bareskrim Polri memeriksa Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait pengurusan pengajuan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra dari eksekusi Kejaksaan Agung atas kasus korupsi hak tagih Bank Bali. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTATersangka kasus suap pengurusan pengajuan fatwa bebas Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (2/9/2020). Kejaksaan Agung dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipikor) Bareskrim Polri memeriksa Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait pengurusan pengajuan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra dari eksekusi Kejaksaan Agung atas kasus korupsi hak tagih Bank Bali.
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Pinangki Sirna Malasari diduga menggunakan uang yang diterima dari Djoko Tjandra untuk sejumlah keperluan pribadinya.

Pinangki mengantongi uang sebesar 450.000 dollar Amerika Serikat atau sekitar Rp 6,68 miliar.

"Dari hasil penukaran valas tersebut, terdakwa Dr Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H., melakukan pembelian mobil BMW X-5, pembayaran dokter kecantikan di Amerika, pembayaran sewa apartemen atau hotel di New York," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono melalui keterangan tertulis, Kamis (17/9/2020).

Baca juga: Kejagung: Djoko Tjandra Janjikan Imbalan Rp 14,85 Miliar ke Jaksa Pinangki

Ia mengatakan, Pinangki juga menggunakan uang tersebut untuk membayar kartu kredit serta membayar dokter home care.

Pinangki turut menggunakan uang tersebut untuk membayar sewa dua apartemen di bilangan Jakarta Selatan.

"Serta pembayaran sewa Apartemen Essence Darmawangsa dan Apartemen Pakubowono Signature yang menggunakan cash atau tunai dollar AS," ujar dia.

Uang dari Djoko Tjandra tersebut merupakan imbalan untuk kepentingan mengurus fatwa di Mahkamah Agung (MA).

Fatwa itu menjadi upaya Djoko Tjandra agar tidak dieksekusi dalam kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali sehingga ia dapat kembali ke Indonesia tanpa menjalani vonis dua tahun penjara di kasus itu.

Menurut Kejagung, Djoko Tjandra sebenarnya menjanjikan imbalan sebesar 1 juta dollar AS atau sekitar Rp 14,85 miliar.

Namun, Djoko Tjandra baru memberikan sebesar 500.000 dolar AS sebagai uang muka atau down payment (DP).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pegang SK Kemenkumham, KPU: Sampai Saat Ini Demokrat Masih Dipimpin AHY

Pegang SK Kemenkumham, KPU: Sampai Saat Ini Demokrat Masih Dipimpin AHY

Nasional
UPDATE: Tambah 6.894, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.386.556 Orang

UPDATE: Tambah 6.894, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.386.556 Orang

Nasional
Usai Datangi Kemenkumham, AHY Bersama Rombongan Temui Mahfud MD

Usai Datangi Kemenkumham, AHY Bersama Rombongan Temui Mahfud MD

Nasional
Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro 14 Hari, Berlaku 9-22 Maret 2021

Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro 14 Hari, Berlaku 9-22 Maret 2021

Nasional
Peringati Hari Perempuan Internasional, Wakil Ketua DPR Harap Perempuan Indonesia Berani Gapai Cita-cita

Peringati Hari Perempuan Internasional, Wakil Ketua DPR Harap Perempuan Indonesia Berani Gapai Cita-cita

Nasional
AHY Serahkan Dua Boks Bukti Pelaksanaan KLB Ilegal ke KPU

AHY Serahkan Dua Boks Bukti Pelaksanaan KLB Ilegal ke KPU

Nasional
Puan Harap Vaksinasi Covid-19 Dapat Menjangkau Seluruh Elemen Masyarakat

Puan Harap Vaksinasi Covid-19 Dapat Menjangkau Seluruh Elemen Masyarakat

Nasional
Hari Perempuan, Kompolnas Minta Polri Tambah Anggaran untuk Unit Perempuan dan Anak

Hari Perempuan, Kompolnas Minta Polri Tambah Anggaran untuk Unit Perempuan dan Anak

Nasional
Polri Siap Antisipasi Gangguan Kamtibmas Imbas KLB Partai Demokrat

Polri Siap Antisipasi Gangguan Kamtibmas Imbas KLB Partai Demokrat

Nasional
Pengamat Duga Moeldoko Hanya Tumbal, Ada Agenda Politik Tersembunyi lewat Pembajakan Demokrat

Pengamat Duga Moeldoko Hanya Tumbal, Ada Agenda Politik Tersembunyi lewat Pembajakan Demokrat

Nasional
Dalam Sidang Kasus Bansos Covid-19, Sekjen dan Dirjen Kemensos Mengaku Terima Brompton

Dalam Sidang Kasus Bansos Covid-19, Sekjen dan Dirjen Kemensos Mengaku Terima Brompton

Nasional
Ngabalin: Sikap Moeldoko soal Demokrat Keputusan Pribadi, Jangan Dikaitkan dengan Presiden

Ngabalin: Sikap Moeldoko soal Demokrat Keputusan Pribadi, Jangan Dikaitkan dengan Presiden

Nasional
Sambangi KPU, AHY Tegaskan Pelaksanaan KLB Kubu Moeldoko Tidak Sah

Sambangi KPU, AHY Tegaskan Pelaksanaan KLB Kubu Moeldoko Tidak Sah

Nasional
Buka Masa Sidang, Puan Ajak Anggota DPR Tetap Produktif

Buka Masa Sidang, Puan Ajak Anggota DPR Tetap Produktif

Nasional
Azis Syamsuddin Minta Pemda Percepat Implementasi Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Azis Syamsuddin Minta Pemda Percepat Implementasi Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X