Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhadjir Effendy: Kita Ingin Membangun Herd Immunity...

Kompas.com - 17/09/2020, 17:18 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, ingin membangun herd immunity apabila 70 persen penduduk Indonesia sudah divaksinasi Covid-19.

Muhadjir mengatakan, apabila vaksin Covid-19 sudah ada, kemungkinan tidak akan seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan vaksin.

Sebab, pihaknya menargetkan 70 persen masyarakat yang sudah divaksin imunnya akan terbentuk sehingga dapat melindungi jumlah orang yang tidak divaksin atau tidak mendapatkan vaksin.

"Kalau dalam vaksin Covid-19 kan tidak usah 100 persen yang jadi target, sehingga tak harus 270 juta (penduduk) itu divaksin semua karena yang penting kita ingin membangun herd immunity," terang Muhadjir dalam sebuah talkhsow di Instagram, Kamis (17/9/2020).

"Sekawanan imunitas yang nanti kalau mayoritas sudah tervaskinasi, mereka yang belum tervaksin otomatis terlindungi," lanjut dia.

Baca juga: Benarkah Herd Immunity di Swedia Gagal? Begini Penjelasannya...

Ia menjelaskan kembali bahwa strategi ini diharapkan ampuh untuk mengatasi wabah Covid-19 yang terjadi.

"Jadi targetnya, paling kalau 70 persen dari penduduk Indonesia sudah divaksin, termasuk mereka yang sudah kena Covid-19, itu otomatis kekebalannya tumbuh, sudah baik. Itu Insya Allah (Covid-19) akan selesai, sudah aman," ujar Muhadjir.

"Otomatis yang belum tervaksin sudah terpagari herd immunity, kelompok divaksin dan kebal yang sudah kena Covid-19," lanjut dia.

Muhadjir menegaskan, herd immunity yang dimaksudnya bukan membiarkan orang lemah terjangkit virus dan mereka yang kuat akan bertahan.

Ia mengatakan, herd immunity yang dimaksud akan terjadi setelah vaksin Covid-19 yang ditemukan diaplikasikan ke sebagian besar masyarakat, sehingga kekebalan yang dimiliki dapat melindungi mereka yang tidak divaksin.

"Kita tidak memiliki landasan baik moral maupun rasional untuk kebijakan semacam itu (herd immunity membiarkan orang terjangkit pandemi). Bagi Indonesia, nyawa sangat mahal, satu harga tidak bisa digantikan," tegas Muhadjir.

Oleh karena itu, kata dia, Presiden Joko Widodo pun selalu mewanti-wanti agar kesehatan diutamakan terlebih dahulu baru kemudian ekonomi.

Baca juga: Herd Immunity Sulit Dicapai untuk Menghentikan Covid-19, Menurut WHO

Sebab, dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini, fokus terhadap kesehatan bukan berarti mengabaikan persoalan ekonomi.

"Yang penting optimistis, gembira, bahagia, jangan stres karena stres akan menurunkan imunitas dan kalau masing-masing orang imunitasnya baik maka akan ada kekebalan nasional, kolektif," kata dia.

Di samping itu, dalam menyiapkan vaksin Covid-19 agar diterima masyakarat, Presiden Jokowi juga sudah menyampaikan strategi yang harus dilakukan.

Strategi itu adalah mengembangkan pendekatan yang bersifat lokal dan berbasis komunitas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com