Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pakar: Strategi Herd Immunity untuk Atasi Covid-19 Telan Banyak Korban

Kompas.com - 13/05/2020, 22:15 WIB
Sania Mashabi,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono mengatakan, penggunaan strategi herd immunity (kekebalan imunitas) untuk mengatasi pandemi virus corona (Covid-19) sangat tidak etis.

"Jadi pilihan itu sangat tidak etis. Karena akan menyebabkan sebagian penduduk terinfeksi dan meninggal," kata Pandu pada Kompas.com, Rabu (13/5/2020).

Herd immunity merupakan konsep epidemiologi ketika suatu penyebaran penyakit menular akan terhambat karena sekelompok populasi kebal terhadap penyakit itu.

Baca juga: Jubir Pemerintah: Kita Tak Gunakan Strategi Herd Immunity untuk Hadapi Covid-19

Menurut Pandu, penggunaan strategi itu akan membuat rumah sakit kesulitan menangani lonjakan pasien positif Covid-19.

Ia menjelaskan, menggunakan herd immunity artinya pemerintah membiarkan masyarakat terjangkit dan menjadi kebal dengan sendirinya dengan virus tersebut.

Pandu menambahkan, untuk menimbulkan herd immunity, sekitar 70 persen masyarakat harus terinfeksi Covid-19 terlebih dahulu

Baca juga: WHO: Herd Immunity untuk Virus Corona adalah Konsep Berbahaya

Sebab, sampai saat ini belum ditemukan vaksin untuk menangkal virus tersebut.

"Rumah sakit kewalahan dan tingkat kematiannya akan tinggi. Kita kan harus menekan kematian bukan hanya menekan kasus," ungkapn dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sempat menyinggung herd immunity.

Baca juga: Epidemiolog: Jangan Sampai Pemerintah Siasati Covid-19 dengan Herd Immunity

Dalam seminar virtual pada 7 Mei 2020 lalu, Muhadjir berpendapat bahwa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berada di tengah-tengah, antara opsi ekstrem lockdown dan herd immunity.

"Pilihannya bisa luwes, mendekati lockdown atau mendekati herd immunity," kata Muhadjir (Kompas, 10 Mei 2020).

Namun, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan, pemerintah tidak menggunakan strategi herd immunity untuk menghadapi Covid-19 di Indonesia.

Baca juga: Istana: Tak Benar Ada Strategi Herd Immunity

"Pertanyaannya apakah kita pakai itu? Jawabannya tidak," ujar Yuri ketika dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (13/5/2020).

Saat kembali disinggung apakah ke depannya strategi tersebut akan digunakan secara jangka panjang, Yuri pun menyatakan tidak.

"Tidak, tidak (ke depannya tidak digunakan)," tambah Yuri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com