UU Sektor Pendidikan Disarankan Tak Masuk ke RUU Cipta Kerja, Ini Alasannya

Kompas.com - 10/09/2020, 13:04 WIB
Ilustrasi pendidikan sebelum pandemi DOK. SINAR MASIlustrasi pendidikan sebelum pandemi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah organisasi dan pengamat pendidikan menolak masuknya sejumlah undang-undang di bidang pendidikan ke dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Rancangan UU ini dianggap telah menjerumuskan pendidikan nasional ke dalam pasar bebas, industrialisasi dan liberalisasi.

Ketua Bidang Pendidikan NU Circle Ahmad Rizali meminta pemerintah dan DPR RI segera mengeluarkan bidang pendidikan dan kebudayaan yang dibahas di halaman 482-506 yang merevisi UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, UU Pendidikan Tinggi, termasuk UU Pendidikan Kedokteran,UU Kebidanan dan UU Perfilman.

"Semua perubahan yang dilakukan di dalam RUU Cipta Kerja, pasal per pasal, memiliki filosofi korporasi dan industrialisasi sehingga kebijakan pendidikan nasional disamakan dengan dunia bisnis," ujar Ahmad Rizali dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (10/9/2020).

Baca juga: Kepala BKPM: Omnibus Law Cipta Kerja Bisa Kurangi Pungli

"Pendekatan pembangunan manusia Indonesia tidak ada bedanya dengan mendirikan perusahaan yang menjadikan murid dan mahasiswa sebagai komoditas yang diproduksi di pabrik dan perdagangkan di pasar bebas," lanjut dia.

Ia mengingatkan, amanat Pembukaan UUD 1945 sangat tegas mengamanatkan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dengan memasukkan UU di bidang pendidikan ke dalam RUU Cipta Kerja, pemerintah dinilai ingin melepas tanggung jawabnya dalam mencerdaskan bangsa.

"Jika UU di bidang pendidikan ini tetap dimasukan ke dalam pasal-pasal RUU Cipta Kerja, sejatinya pemerintah dan DPR RI telah mengkhianati para pendiri bangsa dan Konstitusi Dasar NKRI," kata Ahmad Rizali.

Senada dengan Ahmad Rizali, pengamat dan aktivis pendidikan Ki Dharmaningtyas menegaskan bahwa masuknya UU di bidang pendidikan ke dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja telah menjadikan komersialisasi, privatisasi dan liberalisasi pendidikan nasional.

Baca juga: Sofyan Djalil: RUU Cipta Kerja Sederhanakan Izin Buka Usaha

"Ruh atau ideologi RUU Cipta Kerja ini adalah komersialisasi, privatisasi dan liberalisasi pendidikan. Ideologi ini diusung oleh WTO yang menjadikan pendidikan sebagai barang dagangan, bukan sebagai hak yang dimiliki oleh setiap warga," ujar Ki Dharmaningtyas

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Dukung Kemudahan Izin Masuk Produk Alat-alat Kesehatan

DPR Dukung Kemudahan Izin Masuk Produk Alat-alat Kesehatan

Nasional
Apresiasi Permintaan UNESCO, Walhi Minta Pemerintah Hentikan Proyek di TN Komodo

Apresiasi Permintaan UNESCO, Walhi Minta Pemerintah Hentikan Proyek di TN Komodo

Nasional
Pengembangan Vaksin Covid-19, Indonesia Berharap Jalin Kerja Sama dengan Jepang

Pengembangan Vaksin Covid-19, Indonesia Berharap Jalin Kerja Sama dengan Jepang

Nasional
Mantan Menkes Farid dan Nila Moeloek Dirawat di RSCM karena Covid-19, Begini Kondisinya

Mantan Menkes Farid dan Nila Moeloek Dirawat di RSCM karena Covid-19, Begini Kondisinya

Nasional
Jawaban Calon Hakim Agung Saat Ditanya soal Maraknya Penegak Hukum Terjerat OTT KPK

Jawaban Calon Hakim Agung Saat Ditanya soal Maraknya Penegak Hukum Terjerat OTT KPK

Nasional
KSAL Lepas Keberangkatan Tim Peneliti Jala Citra I Aurora ke Halmahera

KSAL Lepas Keberangkatan Tim Peneliti Jala Citra I Aurora ke Halmahera

Nasional
Kalla Akui PMI Terdampak Larangan Berkumpul, Stok Darah Turun

Kalla Akui PMI Terdampak Larangan Berkumpul, Stok Darah Turun

Nasional
Survei Indostrategic: TNI Lembaga Paling Dipercaya Publik, KPK Urutuan Kelima

Survei Indostrategic: TNI Lembaga Paling Dipercaya Publik, KPK Urutuan Kelima

Nasional
Pengecatan Pesawat Kepresidenan Tuai Polemik, Berapa Anggaran yang Dikeluarkan?

Pengecatan Pesawat Kepresidenan Tuai Polemik, Berapa Anggaran yang Dikeluarkan?

Nasional
Calon Hakim Agung Aviantara, Pengganjar Koruptor Bank Century dan Pengadaan Al Quran dengan Vonis Berat

Calon Hakim Agung Aviantara, Pengganjar Koruptor Bank Century dan Pengadaan Al Quran dengan Vonis Berat

Nasional
KPK Kukuhkan 75 Penyelidik dan 112 Penyidik sebagai ASN

KPK Kukuhkan 75 Penyelidik dan 112 Penyidik sebagai ASN

Nasional
Dua Mantan Menkes, Farid Moeloek dan Nila Moeloek Positif Covid-19

Dua Mantan Menkes, Farid Moeloek dan Nila Moeloek Positif Covid-19

Nasional
Jokowi Sebut BOR Rumah Sakit Menurun, Ini Faktanya...

Jokowi Sebut BOR Rumah Sakit Menurun, Ini Faktanya...

Nasional
Survei Indostrategic: Jika Pilpres Digelar Hari Ini, Prabowo Teratas dengan 17,5 Persen, Anies 17 Persen

Survei Indostrategic: Jika Pilpres Digelar Hari Ini, Prabowo Teratas dengan 17,5 Persen, Anies 17 Persen

Nasional
Mengenal Calon Hakim Agung Dwiarso Budi Santiarto, Hakim yang Vonis Ahok Bersalah

Mengenal Calon Hakim Agung Dwiarso Budi Santiarto, Hakim yang Vonis Ahok Bersalah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X