Mendagri Minta KPU Undang Peserta Pilkada dan Parpol untuk Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Kompas.com - 10/09/2020, 05:10 WIB
Mendagri Tito Karnavian menjawab pertanyaan wartawan usai melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (17/7/2020).Kunjungan kerja mendagri tersebut untuk mengecek kesiapan dan pemantapan penyelenggaraan pilkada serentak pada 9 Desember 2020. ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah/pras. ANTARA FOTO/Mohamad HamzahMendagri Tito Karnavian menjawab pertanyaan wartawan usai melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (17/7/2020).Kunjungan kerja mendagri tersebut untuk mengecek kesiapan dan pemantapan penyelenggaraan pilkada serentak pada 9 Desember 2020. ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah/pras.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang berkaitan dengan protokol kesehatan disosialisasikan secara lebih masif. Menurut Tito, aturan itu sangat penting untuk dapat dipahami semua pihak.

“Isinya tidak hanya sekadar melancarkan proses Pilkada, tapi juga untuk antisipasi soal gangguan konvensional Pilkada dan membahas protokol Covid-19," ujar Tito, dikutip dari siaran pers Kemendagri, Rabu (9/9/2020).

Baca juga: Mahfud Sebut Ada 59 Bakal Calon Kepala Daerah Positif Covid-19

Karena itu, Tito mendorong KPU daerah dan Bawaslu Daerah agar segera mengundang partai politik dan para bakal pasangan calon (paslon) yang sudah mendaftar untuk menyampaikan PKPU tersebut.

Mendagri juga meminta agar forum sosialisasi tersebut turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, Kasatpol PP, Satlinmas, TNI, Polri, Kejaksaan, Badan Intelijen Negara (BIN) dan seluruh otoritas di daerah.

“Disampaikan Peraturan KPU-nya , tahapan-tahapannya, termasuk kerawanan tiap tahapan,” kata Tito.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: KPU: Kampanye yang Melanggar Protokol Kesehatan Bisa Dihentikan

Kemudian, Tito juga meminta bantuan media massa juga melakukan sosialisi yang sama.

Dia berharap para kontestan dan masyarakat benar-benar mendapat informasi dan edukasi yang maksimal, sehingga dapat menjalankan protokol kesehatan Covid-19 dalam setiap tahapan Pilkada, mulai dari kampanye hingga saat pemungutan suara.

Di samping itu, media juga diminta untuk terus mengkritisi apabila menemukan paslon yang melanggar aturan, termasuk yang berkenaan dengan protokol kesehatan Covid-19.

“Jadi kalau kontestannya melanggar tolong mereka diberikan komentar negatif, sebaliknya yang mematuhi peraturan diberikan pemberitaan positif,” ucap Tito. 

Baca juga: Bertambah, Kini Ada 69 Kepala Daerah Ditegur Mendagri karena Tak Patuh Protokol Kesehatan

Sebelumnya, Tito kembali memberikan teguran kepada para kepala daerah petahana yang tidak mematuhi protokol kesehatan saat menjalani tahapan Pilkada 2020.

Hingga Selasa (8/9/2020), jumlah kepala daerah yang ditegur Mendagri tercatat sebanyak 69 orang. Adapun jumlah kepala daerah yang mendapat teguran ini bertambah sebanyak 18 orang.

Sebelumnya, 51 kepala daerah petahana juga mendapat teguran dari Mendagri. Hampir seluruh kepala daerah itu mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada 2020.

"Mendagri kembali memberikan teguran kepada kepala daerah yang tidak mengindahkan protokol kesehatan pada saat tahapan Pilkada," ujar Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik dalam keterangan tertulisnya, Selasa malam.

Menurut Akmal, kepala daerah yang mendapat terguran karena melanggar protokol kesehatan pada saat tahapan Pilkada terdiri dari 1 gubernur, 35 bupati, 4 wali kota, 25 wakil bupati dan 4 wakil wali kota.

Akmal mengatakan, teguran ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19).

Ia menuturkan, tidak menutup kemungkinan, teguran seperti ini akan terus bertambah berdasarkan data dan laporan yang masuk ke Kemendagri.

"Sehingga pada tahapan selanjutnya, kepala daerah harus benar-benar memperhatikan protokol kesehatan dan tidak melakukan aktifitas yang memungkinan timbul kerumunan massa," tutur dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Kita Harus Menata Ulang Ketahanan Kesehatan Global

Jokowi: Kita Harus Menata Ulang Ketahanan Kesehatan Global

Nasional
Menlu Retno: Kesetaraan Vaksin Covid-19 Jadi Ujian Moral Terbesar Saat Ini

Menlu Retno: Kesetaraan Vaksin Covid-19 Jadi Ujian Moral Terbesar Saat Ini

Nasional
Jokowi di Sidang Umum PBB: Kita Harus Serius Lawan Terorisme hingga Perang

Jokowi di Sidang Umum PBB: Kita Harus Serius Lawan Terorisme hingga Perang

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dijadwalkan Hadiri Vaksinasi Bagi 10.000 Pekerja Media yang Diselenggarakan KG dan Dewan Pers

Wapres Ma'ruf Amin Dijadwalkan Hadiri Vaksinasi Bagi 10.000 Pekerja Media yang Diselenggarakan KG dan Dewan Pers

Nasional
Ini Daftar Hari Libur Nasional 2022

Ini Daftar Hari Libur Nasional 2022

Nasional
Di PBB, Menlu Sampaikan Keprihatinannya atas Diskriminasi Penerimaan Vaksin Covid-19 di Afrika

Di PBB, Menlu Sampaikan Keprihatinannya atas Diskriminasi Penerimaan Vaksin Covid-19 di Afrika

Nasional
Jadi Tersangka Suap, Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Punya Harta Rp 478 Juta

Jadi Tersangka Suap, Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Punya Harta Rp 478 Juta

Nasional
Jubir Pemerintah: Pakai Masker Berlaku untuk Semua Level PPKM

Jubir Pemerintah: Pakai Masker Berlaku untuk Semua Level PPKM

Nasional
Berstatus Tersangka Suap Dana Hibah BNPB, Andi Merya Nur Baru 3 Bulan Menjabat sebagai Bupati Kolaka Timur

Berstatus Tersangka Suap Dana Hibah BNPB, Andi Merya Nur Baru 3 Bulan Menjabat sebagai Bupati Kolaka Timur

Nasional
Jokowi: Ekonomi Global Hanya Bisa Pulih jika Pandemi Terkendali

Jokowi: Ekonomi Global Hanya Bisa Pulih jika Pandemi Terkendali

Nasional
Panglima TNI dan Panglima SAF Gelar Pertemuan Virtual, Bahas Penanganan Pandemi hingga Kontraterorisme

Panglima TNI dan Panglima SAF Gelar Pertemuan Virtual, Bahas Penanganan Pandemi hingga Kontraterorisme

Nasional
Jokowi di Sidang PBB: Kemampuan Vaksinasi Covid-19 Antarnegara Masih Timpang, Politisasi Masih Terjadi

Jokowi di Sidang PBB: Kemampuan Vaksinasi Covid-19 Antarnegara Masih Timpang, Politisasi Masih Terjadi

Nasional
Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Diduga Minta Uang Rp 250 Juta Proyek Dana Hibah BNPB

Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Diduga Minta Uang Rp 250 Juta Proyek Dana Hibah BNPB

Nasional
Indonesia Kini Bebas Zona Merah Covid-19

Indonesia Kini Bebas Zona Merah Covid-19

Nasional
Saat WHO Ingatkan Indonesia Belum Keluar dari Bahaya Covid-19

Saat WHO Ingatkan Indonesia Belum Keluar dari Bahaya Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.