Istana: Putusan MK soal Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Tak Mengikat

Kompas.com - 06/09/2020, 21:10 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comGedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Joko Widodo Bidang Hukum Dini Purwono menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang wakil menteri merangkap jabatan tidak mengikat.

"MK memang memberikan pendapat bahwa ketentuan rangkap jabatan yang berlaku terhadap menteri seharusnya diberlakukan mutatis mutandis terhadap jabatan wamen (wakil menteri). Sebagai klarifikasi, pendapat MK ini sifatnya tidak mengikat karena bukan bagian dari putusan MK," kata Dini lewat keterangan tertulis, Minggu (6/9/2020).

Baca juga: MK Putuskan Wakil Menteri Tak Boleh Rangkap Jabatan seperti Halnya Menteri

Ia mengatakan, yang diputuskan MK dalam perkara tersebut ialah mahkamah menolak permohonan uji materi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang meminta jabatan wakil menteri dihilangkan.

Kendati demikian, ia mengatakan, pemerintah akan mempelajari lebih lanjut putusan tersebut.

"Soal rangkap jabatan wamen, MK tidak memberikan keputusan. Permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima oleh MK. Pemerintah akan memperhatikan dan mempelajari lebih lanjut pendapat MK tersebut," kata dia.

Sebelumnya, MK menolak permohonan uji materi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Pemohon meminta jabatan wakil menteri ditiadakan. Majelis hakim tak dapat menerima permohonan tersebut.

"Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mengandung persoalan konstitusionalitas," kata Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul dalam persidangan yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, dalam tayangan YouTube MK RI, Kamis (27/8/2020).

"Oleh karena itu, terhadap dalil-dalil para pemohon yang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan," tutur dia. 

Namun demikian, dalam putusannya, Mahkamah mempertimbangkan fakta yang dikemukakan para pemohon bahwa tidak ada larangan rangkap jabatan wakil menteri dalam undang-udnang tersebut.

Baca juga: Komisi VIII Gelar Rapat dengan Wakil Menteri Agama, Bahas Pelaksanaan Ibadah Haji

Menurut Mahkamah, hal itu berakibat pada banyaknya wakil menteri yang rangkap jabatan sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara ataupun swasta.

Mahkamah menilai, sekalipun wakil menteri bertugas untuk membantu menteri, tetapi karena pengangkatan dan pemberhentiannya menjadi hak prerogatif Presiden sebagaimana menteri, maka wakil menteri harus ditempatkan sebagai pejabat sebagaimana status yang diberikan kepada menteri.

Oleh karena itu, Mahkamah memutuskan bahwa larangan rangkap jabatan yang berlaku pada menteri harus pula diberlakukan bagi wakil menteri.

"Dengan status demikian, maka seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 berlaku pula bagi wakil menteri," ujar Manahan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPAI: 83,68 Persen Sekolah Belum Siap Lakukan Pertemuan Tatap Muka

KPAI: 83,68 Persen Sekolah Belum Siap Lakukan Pertemuan Tatap Muka

Nasional
Sekilas tentang Operasi Tinombala yang Bertugas Menumpas Kelompok MIT Ali Kalora

Sekilas tentang Operasi Tinombala yang Bertugas Menumpas Kelompok MIT Ali Kalora

Nasional
Gonjang-ganjing Jelang Ganti Kapolri, Geng Solo, Makassar, Pejaten, dan Independen

Gonjang-ganjing Jelang Ganti Kapolri, Geng Solo, Makassar, Pejaten, dan Independen

Nasional
Jauhkan Diri Dari Money Politics, Mahasiswa DIharapkan Lakukan Ini di Pilkada 2020

Jauhkan Diri Dari Money Politics, Mahasiswa DIharapkan Lakukan Ini di Pilkada 2020

Nasional
RS Ummi dan MER-C Diminta Penuhi Panggilan Polisi, Mahfud: Harus Datang, Harus Koperatif

RS Ummi dan MER-C Diminta Penuhi Panggilan Polisi, Mahfud: Harus Datang, Harus Koperatif

Nasional
Ketua Satgas Covid-19: Kami Minta Rizieq Shihab untuk Kooperatif dan Beri Teladan

Ketua Satgas Covid-19: Kami Minta Rizieq Shihab untuk Kooperatif dan Beri Teladan

Nasional
Soal Kerumunan, Mahfud Minta Rizieq Shihab Kooperatif Penuhi Panggilan Polisi

Soal Kerumunan, Mahfud Minta Rizieq Shihab Kooperatif Penuhi Panggilan Polisi

Nasional
Tanggapi Luhut yang Minta Edhy Prabowo Tak Diperiksa Berlebihan, Firli: Ibarat Obat, Pas Takarannya

Tanggapi Luhut yang Minta Edhy Prabowo Tak Diperiksa Berlebihan, Firli: Ibarat Obat, Pas Takarannya

Nasional
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj Positif Covid-19

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj Positif Covid-19

Nasional
PKS Luncurkan Lambang Baru, Kini Berwarna Oranye dan Berbentuk Bulat

PKS Luncurkan Lambang Baru, Kini Berwarna Oranye dan Berbentuk Bulat

Nasional
Pemerintah Bakal Tindak Tegas Masyarakat yang Tak Kooperatif Buka Hasil Swab Test

Pemerintah Bakal Tindak Tegas Masyarakat yang Tak Kooperatif Buka Hasil Swab Test

Nasional
Rekor Penambahan Kasus Covid-19, Kedisiplinan Warga, dan Rencana Libur Akhir Tahun

Rekor Penambahan Kasus Covid-19, Kedisiplinan Warga, dan Rencana Libur Akhir Tahun

Nasional
Jusuf Kalla Kecam Aksi Teror di Sigi, Minta Polisi Tumpas Tuntas Terorisme

Jusuf Kalla Kecam Aksi Teror di Sigi, Minta Polisi Tumpas Tuntas Terorisme

Nasional
Janji Pemerintah Tindak Tegas Pelaku Pembunuhan Satu Keluarga di Sigi

Janji Pemerintah Tindak Tegas Pelaku Pembunuhan Satu Keluarga di Sigi

Nasional
Jika Terpilih Jadi Presiden, Giring Janji Berikan 1 Gadget pada Setiap Siswa di Indonesia

Jika Terpilih Jadi Presiden, Giring Janji Berikan 1 Gadget pada Setiap Siswa di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X