JAKARTA, KOMPAS.com - Presidium Aliansi Dosen Universitas Negeri Jakarta ( UNJ) Ubedilah Badrun mengatakan, pemberian gelar doktor honoris causa kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin oleh kampusnya harus mempertimbangkan kontribusi yang bersangkutan.
Menurut dia, pemberian gelar tersebut harus mempertimbangkan kontribusi orang yang akan menerima gelar terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi.
"Sebaiknya pemberian gelar doktor honoris causa itu lebih mempertimbangkan kontribusinya pada ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan karena sedang menjabat," ujar Ubedilah kepada Kompas.com, Jumat (4/9/2020).
Sebelumnya, Wapres Ma'ruf Amin rencananya akan diberikan gelar doktor honoris causa oleh UNJ.
Baca juga: Aliansi Dosen UNJ Tolak Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa Maruf Amin dan Erick Thohir
Salah satunya, karena Wapres Ma'ruf Amin menyampaikan pendapatnya mengenai Islam dalam hidup bernegara.
Di antaranya, Wapres Ma'ruf Amin pernah mengatakan bahwa Indonesia bukanlah negara Islam meski merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
Menurut Wapres Ma'ruf Amin, Indonesia adalah negara yang lahir berdasarkan pada kesepakatan.
Wapres Ma'ruf Amin mengatakan Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar bukan merupakan negara Islam, melainkan negara kesepakatan.
Baca juga: Wapres RI Menerima Gelar Doktor Honoris Causa dari UMI
Namun, Ubedilah mengatakan, alasan tersebut patut dipertanyakan karena gagasan itu bukan murni pemikiran Ma'ruf Amin sendiri.
"Kontribusi keilmuan Ma'ruf Amin yang disebut-sebut dalam rencana penghargaan itu gagasan klasik abad pencerahan," kata dia.
Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.
Syarat & Ketentuan