Aliansi Dosen UNJ: Gelar Doktor Honoris Causa Harus Pertimbangkan Kontribusi

Kompas.com - 04/09/2020, 14:19 WIB
Analis sosiologi politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun usai mendaftarakan permohonan penolakan uji materi UU Pemilu di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (24/7/2018). Reza JurnalistonAnalis sosiologi politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun usai mendaftarakan permohonan penolakan uji materi UU Pemilu di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (24/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presidium Aliansi Dosen Universitas Negeri Jakarta ( UNJ) Ubedilah Badrun mengatakan, pemberian gelar doktor honoris causa kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin oleh kampusnya harus mempertimbangkan kontribusi yang bersangkutan.

Menurut dia, pemberian gelar tersebut harus mempertimbangkan kontribusi orang yang akan menerima gelar terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Sebaiknya pemberian gelar doktor honoris causa itu lebih mempertimbangkan kontribusinya pada ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan karena sedang menjabat," ujar Ubedilah kepada Kompas.com, Jumat (4/9/2020).

Sebelumnya, Wapres Ma'ruf Amin rencananya akan diberikan gelar doktor honoris causa oleh UNJ.

Baca juga: Aliansi Dosen UNJ Tolak Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa Maruf Amin dan Erick Thohir

Salah satunya, karena Wapres Ma'ruf Amin menyampaikan pendapatnya mengenai Islam dalam hidup bernegara.

Di antaranya, Wapres Ma'ruf Amin pernah mengatakan bahwa Indonesia bukanlah negara Islam meski merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.

Menurut Wapres Ma'ruf Amin, Indonesia adalah negara yang lahir berdasarkan pada kesepakatan.

Wapres Ma'ruf Amin mengatakan Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar bukan merupakan negara Islam, melainkan negara kesepakatan.

Baca juga: Wapres RI Menerima Gelar Doktor Honoris Causa dari UMI

Namun, Ubedilah mengatakan, alasan tersebut patut dipertanyakan karena gagasan itu bukan murni pemikiran Ma'ruf Amin sendiri.

"Kontribusi keilmuan Ma'ruf Amin yang disebut-sebut dalam rencana penghargaan itu gagasan klasik abad pencerahan," kata dia.

"Selain itu, Erick Thohir juga kontribusi keilmuannya tidak terlihat. Mereka berdua lebih terlihat kontribusi di bidang lain sesuai posisi atau jabatannya," kata Ubedilah.

Penolakan aliansi juga beralasan bahwa pemberian gelar Doktor Honoris Causa kepada tokoh yang sedang berkuasa dan memegang jabatan publik berpotensi mengancam kebebasan akademik dan otonomi perguruan tinggi.

Termasuk pemberian gelar tersebut kontraproduktif terhadap upaya memulihkan nama baik institusi UNJ yang sempat mendapat sorotan negatif.

Baca juga: Wapres Terima Prabowo Subianto, Bahas Proyek Lumbung Pangan

Oleh karena itu, penolakan dari aliansi dosen UNJ pun merupakan pengingat kepada perguruan tinggi lain agar tidak memberikan gelar doktor honoris causa kepada pejabat hanya karena sedang berkuasa.

"Ini tidak hanya kita kritik untuk UNJ, tetapi juga secara tidak langsung mengingatkan kepada perguruan tinggi lain agar tidak memberikan gelar Dr HC kepada pejabat yang sedang berkuasa atau kepada mereka yang sedang memegang jabatan penting," kata dia.

Menurut Ubedilah, pemberian gelar tersebut kepada orang yang tengah berkuasa dapat menimbulkan konflik kepentingan dibaliknya.

Sebelumnya diberitakan, Wapres Ma'ruf Amin akan mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari UNJ.

Baca juga: Bertemu Wapres, Prabowo Sebut 4 Negara Tertarik Investasi Program Food Estate

Pemberian gelar itu terkait pemikiran dan pandangan Wapres Ma'ruf Amin soal Islam dalam kehidupan bernegara.

Dalam sambungan telekonferensi dengan Rektor UNJ Komarudin dari rumah dinas wapres di Jakarta, Selasa (1/9/2020), Ma'ruf Amin menyampaikan rasa terima kasihnya atas pemberian gelar tersebut.

"Terima kasih atas kesediaan UNJ untuk memberikan gelar (Doktor) Honoris Causa. Saya merasa terhormat, dan juga tidak menyangka soal apa yang pernah saya sampaikan tentang pandangan Islam di kehidupan bernegara," kata Wapres, seperti dikutip Antara.

Rektor UNJ Komarudin mengatakan, rencana pemberian gelar Doktor HC untuk Wapres Ma'ruf Amin sudah mendapatkan persetujuan dalam rapat pimpinan dan dijadwalkan penyerahannya pada Oktober.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Guru Besar UI: Situasi Pandemi Covid-19 Kesempatan Emas Paksa Pemerintah Kuatkan Political Will

Guru Besar UI: Situasi Pandemi Covid-19 Kesempatan Emas Paksa Pemerintah Kuatkan Political Will

Nasional
Nurdin Abdullah Tersangka, Hasto: Banyak yang Kaget, Sedih, karena Beliau Orang Baik

Nurdin Abdullah Tersangka, Hasto: Banyak yang Kaget, Sedih, karena Beliau Orang Baik

Nasional
Gubernur Nurdin Abdullah Tersangka KPK, PDI-P Siap Beri Advokasi

Gubernur Nurdin Abdullah Tersangka KPK, PDI-P Siap Beri Advokasi

Nasional
Baku Tembak di Intan Jaya, Papua, Satu Anggota KKB Tewas

Baku Tembak di Intan Jaya, Papua, Satu Anggota KKB Tewas

Nasional
Menkes Sebut Vaksin Pemerintah Ada 4: Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan Novavax

Menkes Sebut Vaksin Pemerintah Ada 4: Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan Novavax

Nasional
Pengadilan Tinggi DKI Kuatkan Vonis terhadap Heru Hidayat di Kasus Jiwasraya

Pengadilan Tinggi DKI Kuatkan Vonis terhadap Heru Hidayat di Kasus Jiwasraya

Nasional
Sosiolog UI: Pendekatan Komunitas untuk Atasi Covid-19 Lebih Unggul Dibanding Program Pemerintah Selama Ini

Sosiolog UI: Pendekatan Komunitas untuk Atasi Covid-19 Lebih Unggul Dibanding Program Pemerintah Selama Ini

Nasional
Nurdin Abdullah Tersangka, KSP: Kami Kaget, Apalagi Beliau Dikenal Kreatif dan Inovatif

Nurdin Abdullah Tersangka, KSP: Kami Kaget, Apalagi Beliau Dikenal Kreatif dan Inovatif

Nasional
Pemerintah Disarankan Mulai Tanggulangi Pandemi Covid-19 Berbasis Akar Rumput

Pemerintah Disarankan Mulai Tanggulangi Pandemi Covid-19 Berbasis Akar Rumput

Nasional
Menteri PPPA Optimistis Keterwakilan Perempuan di Legislatif Capai 30 Persen pada Pemilu 2024

Menteri PPPA Optimistis Keterwakilan Perempuan di Legislatif Capai 30 Persen pada Pemilu 2024

Nasional
Menko PMK Dorong Masjid Berperan Sosialisasikan Siaga Bencana

Menko PMK Dorong Masjid Berperan Sosialisasikan Siaga Bencana

Nasional
KPK: Gubernur Sulsel Sudah Lama Kenal Baik dengan Tersangka Pemberi Suap

KPK: Gubernur Sulsel Sudah Lama Kenal Baik dengan Tersangka Pemberi Suap

Nasional
Ditangkap KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Sama Sekali Tidak Tahu, Demi Allah

Ditangkap KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Sama Sekali Tidak Tahu, Demi Allah

Nasional
Kasus Korupsi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, KPK: Ada Tawar-Menawar Fee Proyek

Kasus Korupsi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, KPK: Ada Tawar-Menawar Fee Proyek

Nasional
Capai 1.329.074 Kasus, Pandemi Covid-19 di Tanah Air Belum Menurun

Capai 1.329.074 Kasus, Pandemi Covid-19 di Tanah Air Belum Menurun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X