Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala Sekretariat Jelaskan Alokasi Anggaran KSP, Termasuk untuk Influencer

Kompas.com - 03/09/2020, 19:49 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Sekretariat Kantor Staf Presiden (KSP) Yan Adikusuma mengatakan, pihaknya tidak memiliki anggaran untuk biaya perekrutan pendengung atau biasa dikenal dengan sebutan buzzer.

Adikusuma menjelaskan, dari anggaran KSP sebesar Rp 86,8 miliar, senilai Rp 4,39 miliar di antaranya untuk pelaksanaan fungsi-fungsi yang dimiliki lima Deputi di KSP.

"Jadi alokasi anggaran yang kami terima untuk melaksanakan itu sekitar Rp 4 Miliar, itu kami alokasikan untuk semua itu. Jadi ada untuk pengelolaan program prioritas nasional, ada untuk isu strategis, serta ada untuk komunikasi politik, dan diseminasi informasi kepada lima deputi," kata Adikusuma di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2020), dilansir Antara.

Baca juga: KSP Sebut Fenomena Influencer Wajar Sepanjang Tak Langgar Hukum

Adikusuma mengatakan, jika anggaran sebesar Rp 4 miliar itu dibagi dengan lima Deputi di KSP, masing-masing kurang lebih dapat mengelola anggaran sebesar Rp 800 juta.

"Mungkin bisa diilustrasikan, dari Rp 4 Miliar kalau kami bagi berlima deputi, masing-masing (deputi) Rp 800 juta kurang lebih ya, seperti itu. Nah, tentunya dari (anggaran) itu lah kami memanfaatkan dana untuk pelaksanaan fungsi yang ada di KSP," ujarnya.

Menurut Adikusuma, salah satu pemanfaatan anggaran yang dilakukan KSP adalah kegiatan mengundang narasumber yang berpengaruh atau influencer untuk berdiskusi terkait fungsi yang dimiliki KSP.

Fungsi tersebut, lanjut Adikusuma, adalah terkait pengelolaan 32 program strategis nasional dari 100 program strategis nasional dalam RPJMN 2020-2024, serta pengelolaan 66 isu strategis dari total 320 isu strategis per 31 Agustus 2020 yang terbagi habis dalam lima Deputi yang ada.

Sementara itu, sisa anggaran Rp 82,3 miliar digunakan untuk kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis di KSP.

Seperti layanan sarana dan prasarana internal, pengadaan kendaraan bermotor, pengadaan perangkat pengolah data dan informasi.

Kemudian, layanan dukungan manajemen satuan kerja mencakup penyusunan program, pelaksanaan kinerja dan anggaran, serta pelayanan umum sekretariat KSP.

Baca juga: KSP: Kami Tak Gunakan Buzzer, tetapi Influencer

Adikusuma mengatakan, untuk keperluan gaji dan tunjangan serta operasional dan pemeliharaan kantor, alokasi paling besar adalah gaji dan tunjangan Sumber Daya Manusia yakni sebesar Rp 39,7 miliar.

Lebih lanjut, Adikusuma menambahkan, KSP memiliki 124 orang SDM dengan komposisi terdiri dari 10 orang Deputi dan Staf Khusus, 29 orang Tenaga Ahli Utama, 31 orang Tenaga Ahli Madya, 34 orang Tenaga Ahli Muda, dan 20 orang Tenaga Ahli Terampil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com