Awas, Sabotase "Politik Legislasi" di Era Pandemi!

Kompas.com - 03/09/2020, 15:48 WIB
Ilustrasi politik legislasi. KOMPAS/HERYUNANTOIlustrasi politik legislasi.

DPD RI mendapat kewenangan dari konstitusi bahwa setiap RUU di bidang sumber daya alam mesti ada peran DPD RI dalam penyusunan dan pembahasannya. Kenyataannya, tidak ada DIM yang dibuat oleh DPD sepanjang pembahasan RUU Minerba.

Pembahasa RUU Minerba ini juga tidak melibatkan partisipasi publik dan stakeholder secara luas, termasuk pemerintah daerah dan BUMN. Bahkan, UU Minerba ini juga telah memberangus prinsip-prinsip demokrasi.

UU Minerba ini telah memilih langkah "sentralisasi kekuasaan" atau menarik kembali kewenangan pemerintah daerah ke tangan pemerintah pusat, atas nama efektivitas kerja pemerintahan dan reformasi birokrasi.

Kewenangan pemerintah daerah dalam urusan tambang menjadi hilang. Akibatnya, masa depan bisnis tambang nasional akan begitu mudah diintervensi dan dikendalikan oleh deal-deal kepentingan sempit para elite politik, pemerintahan, dan pelaku bisnis, sehingga mengokohkan patronase dan jaringan oligarki di Tanah Air.

Selain itu, masyarakat juga dikagetkan dengan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja atau sebagian orang menyebutnya RUU ‘Cilaka’.

Baca juga: JEO - Polemik RUU Cipta Kerja: Nasib Pekerja di Tangan Penguasa dan Pengusaha

Meski menuai perdebatan dan kritik dari berbagai pihak, "pembahasan secara diam-diam" RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tetap berlanjut karena pimpinan DPR bersikukuh mendorong terbitnya RUU ini dan menyepakati dilanjutkan pembahasannya ke Badan Legislasi.

DPR dan pemerintah seolah memanfaatkan kelengahan masyarakat sipil. Padahal, RUU ini akan memiliki implikasi fundamental terhadap perubahan regulasi mulai dari penanaman modal, aturan pertanahan, perpajakan, kehutanan, hingga nasib buruh atau tenaga kerja nasional.

Ke depan, masyarakat juga harus bersiap-siap untuk dikejutkan lagi oleh kerja-kerja sulap DPR yang siap merevisi UU Bank Indonesia (BI) dan UU Mahkamah Konstitusi (MK), yang berpotensi memangkas independensi dan kewenangan lembaga-lembaga negara tersebut.

Ujian kenegarawanan dan sensitivitas elite

Pembahasan RUU yang tidak melibatkan masyarakat dan lembaga-lembaga terkait, hakekatnya cacat prosedur dan hampir pasti bertentangan dengan aspirasi masyarakat di akar rumput.

DPR adalah perwujudan kedaulatan rakyat. Sehingga, fungsi dan peran DPR harus mewakili dan merepresentasikan kepentingan rakyat, utamanya di tengah kesulitan rakyat saat ini.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Nasional
Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Nasional
Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Nasional
UPDATE 18 April: 5.900.242 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 18 April: 5.900.242 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 18 April: Ada 105.859 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 April: Ada 105.859 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 April: Pemerintah Periksa 38.619 Spesimen dalam Sehari, Total 13.815.429

UPDATE 18 April: Pemerintah Periksa 38.619 Spesimen dalam Sehari, Total 13.815.429

Nasional
UPDATE 18 April: Ada 61.694 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 April: Ada 61.694 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 April: Bertambah 96, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 43.424

UPDATE 18 April: Bertambah 96, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 43.424

Nasional
UPDATE 18 April: Bertambah 4.873, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.455.065

UPDATE 18 April: Bertambah 4.873, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.455.065

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.585, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.604.348

UPDATE: Bertambah 4.585, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.604.348

Nasional
ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

Nasional
Bareskrim Polri Dalami Video Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang

Bareskrim Polri Dalami Video Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang

Nasional
Survei LSI: Penyalahgunaan Wewenang, Korupsi yang Paling Banyak Terjadi

Survei LSI: Penyalahgunaan Wewenang, Korupsi yang Paling Banyak Terjadi

Nasional
Menkes: Vaksin Covid-19 Jadi Rebutan Seluruh Negara, Makin Lama Kian Keras

Menkes: Vaksin Covid-19 Jadi Rebutan Seluruh Negara, Makin Lama Kian Keras

Nasional
Mengaku Nabi ke-26, Jozeph Paul Zhang Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Mengaku Nabi ke-26, Jozeph Paul Zhang Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X