Anggota Komisi IX: Pemulihan Ekonomi Bagus Diantisipasi, tetapi Kesehatan Urgen

Menurut Saleh, berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat tak bisa jadi rujukan bersama.

"Di sisi lain regulasi tersebut juga belum menjadi rujukan yang baik untuk koordinasi lintas kementerian/lembaga, dan pemerintah pusat dan pemerintah daerah," kata dia.

"Kalau dilihat koordinasi kan selalu jadi masalah dan harusnya bisa diselesaikan dengan adanya regulasi," tutur Saleh.

Baca juga: Pejabat Kemenkes Pentingkan Ekonomi Bergerak ketimbang PSBB

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Abdul Kadir mengatakan, tak perlu lagi Indonesia menerapkan lockdown atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menghadapi pandemi Covid-19.

Sebab, dengan penerapan PSBB, ekonomi tidak bergerak.

"Tidak perlu lagi kita misalnya harus lockdown, haruslah PSBB, enggak perlu. Kalau kita lockdown atau PSBB apa yang terjadi? Ekonomi tidak bergerak," kata Abdul dalam sebuah diskusi virtual, Selasa (1/9/2020).

Dengan tidak bergeraknya ekonomi, kata Abdul, negara mengalami resesi. Lebih lanjut, terjadi konflik yang luar biasa di mana-mana.

Abdul pun mengimbau masyarakat tak terlalu cemas dengan Covid-19. Sebaliknya, ia meminta masyarakat hidup berdampingan dengan virus corona.

"Negara kita menjadi resesi. Apa yang terjadi? Terjadilah konflik di mana-mana, konflik sosial, implikasi sosial, implikasi ekonomi luar biasa," ucap dia.