Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menag Sebut Sikap Radikal ASN Dapat Muncul karena Ketidakadilan

Kompas.com - 02/09/2020, 20:12 WIB
Irfan Kamil,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengatakan, sikap radikal seorang aparatur sipil negara dapat muncul ketika diperlakukan tidak adil.

Fachrul mengatakan, ketidakadilan dapat muncul dari sikap nepotisme dan sangat mungkin terjadi di institusi pemerintahan.

“Saya kira semua sepakat, sikap radikal itu kadang-kadang bukan berasal dari awal, tapi pada saat orang mendapatkan perlakuan yang tidak adil atau dia merasa mendapat ancaman, kemudian kipasan-kipasan tentang kebencian, maka dia jadi radikal,” kata Fachrul Razi dalam sebuah webinar, Rabu (2/9/2020).

Baca juga: Cegah Paham Radikal, Menag Sarankan Kementerian Terapkan Jam Komandan

Fachrul tak memungkiri adanya oknum pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan.

Sebab, ia menemukan beberapa ASN yang berbicara keras di media akibat mendapatkan perlakuan yang dinilai kurang adil.

"Saya banyak mengalami bahwa beberapa orang yang kemudian menjadi keras ngomong ke media setelah kita usut dia termasuk orang yang diperlakukan kurang adil," ujar Fachrul.

“Itu kewajiban kita bersama juga ditempat kita membangun good government, membangun tata kelola pemerintahan yang baik, berlaku adil dan sebagainya,” kata dia.

Baca juga: Menpan RB Sebut ASN Terpapar Paham Radikal Akan Dicopot dari Jabatannya dan Dibina

Kemudian Fachrul menyarankan kepada seluruh pimpinan kementerian atau lembaga menerapkan jam komandan untuk mencegah masuknya pengaruh paham radikal.

Jam komandan merupakan rutinitas yang biasa diterapkan TNI dan Polri, dimana pimpinan tiap satuan berkomunikasi langsung dengan seluruh anggota atau bawahannya.

"Kalau di tentara atau polisi ada jam komandan. Jam komandan itu waktu komandan mengumpulkan staf-stafnya yang kemudian diberikan pembekalan masalah pekerjaan, latihan, termasuk pembinaan mental," ujar Fachrul.

“Saya sarankan PNS juga ada semacam waktu pimpinan bertingkat ke bawah untuk lakukan kegiatan seperti ini," tutur dia.

Baca juga: Menteri Agama: Pendidikan Tinggi Harus Bersih dari Radikalisme

Menurut Fachrul, menteri dan pimpinan lembaga perlu melakukan pembekalan secara rutin untuk membina mental para pejabat eselon di bawahnya.

"Menteri bisa dengan eselon I, eselon II. Kalau bisa, paling enggak 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali," ujar Fachrul.

"Pada saat jam pimpinan ini, juga bicara pembinaan mental, tentang 4 pilar dan moderasi beragama," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com