Cegah Paham Radikal, Menag Sarankan Kementerian Terapkan Jam Komandan

Kompas.com - 02/09/2020, 18:33 WIB
Menteri Agama Fachrul Razi memberi keterangan pers di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Selasa (18/2/2020). Dalam kesempatan tersebut, Fachrul Razi merespons sejumlah isu aktual seputar kehidupan beragama di tanah air. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATMenteri Agama Fachrul Razi memberi keterangan pers di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Selasa (18/2/2020). Dalam kesempatan tersebut, Fachrul Razi merespons sejumlah isu aktual seputar kehidupan beragama di tanah air. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menyarankan kepada seluruh pimpinan kementerian atau lembaga menerapkan jam komandan untuk mencegah pengaruh paham radikal.

Jam Komandan merupakan rutinitas yang biasa diterapkan TNI dan Polri, dimana pimpinan tiap satuan berkomunikasi langsung dengan seluruh anggota atau bawahannya.

Baca juga: Menpan RB Sebut ASN Terpapar Paham Radikal Akan Dicopot dari Jabatannya dan Dibina

"Kalau di tentara atau polisi ada jam komandan. Jam komandan itu waktu komandan mengumpulkan staf-stafnya yang kemudian diberikan pembekalan masalah pekerjaan, latihan, termasuk pembinaan mental," ujar Fachrul dalam sebuah webinar, Rabu (2/9/2020).

“Saya sarankan PNS juga ada semacam waktu pimpinan bertingkat ke bawah untuk lakukan kegiatan seperti ini," tutur dia.

Menurut Fachrul, menteri dan pimpinan lembaga perlu melakukan pembekalan secara rutin untuk membina mental para pejabat eselon di bawahnya.

"Menteri bisa dengan eselon I, eselon II. Kalau bisa, paling enggak 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali," ujar Fachrul.

"Pada saat jam pimpinan ini, juga bicara pembinaan mental, tentang 4 pilar dan moderasi beragama," ucap dia.

Baca juga: Media Sosial Sebabkan Paham Radikal Meningkat, Meski Aksi Teror Menurun

Fachrul mengungkapkan, di Kementerian Agama, ia memilih untuk mempertajam moderasi beragama.

Program tersebut, kata dia, masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, untuk memoderatkan sosialisasi antaragama.

"Yang dimoderatkan adalah cara kita beragama dalam bersosialisasi dengan orang lain yang agamanya berbeda atau agamanya sama tapi punya pandangan-pandangan berbeda," ucap Jenderal Purnawirawan TNI itu.

Baca juga: Menag: Seleksi CPNS 2019 Harus Bebas dari Paham Radikal

Dengan cara tersebut, Fachrul berharap dapat mewujudkan kerukunan antarumat beragama.

"Indonesia dibangun perlu dengan kekompakan dan kerukunan. Kalau enggak rukun enggak bisa bersatu. Kalau kerukunan beragama harus dibangun betul dengan sungguh-sungguh," tutur dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Nasional
Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Nasional
Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Nasional
Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Nasional
Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Nasional
Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Nasional
Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Nasional
Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Nasional
Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Nasional
Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Nasional
Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Nasional
Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Nasional
Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X