KSP: Pemerintah Tak Punya Kapasitas dan Niat Bungkam Opini Kritis

Kompas.com - 02/09/2020, 15:29 WIB
Tenaga ahli utama kedeputian komunikasi politik KSP Donny Gahral Adian usai mengisi diskusi di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Tenaga ahli utama kedeputian komunikasi politik KSP Donny Gahral Adian usai mengisi diskusi di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden ( KSP) Donny Gahral Adian mengatakan, pemerintah tidak memiliki kapasitas dan niat untuk membungkam opini kritis publik.

"Ketika opini itu kritis terhadap pemerintah, saya kira pemerintah tidak dalam kapasitas dan niat untuk membungkam opini itu," ujar Donny dalam diskusi SOS II: Jaga Ruang Demokrasi Kita yang digelar Policy Center ILUNI UI, Rabu (2/8/2020).

Baca juga: KSP Sebut Ada Buzzer yang Bekerja Sendiri di Luar Pemerintah

Menurut Donny, pemerintah sangat menghargai dan melindungi kebebasan berekspresi dan berpendapat, selama masih dalam koridor hukum yang berlaku.

Artinya, kata Donny, pemerintah menghargai opini kritis sepanjang tidak melanggar ketentuan yang ada.

Ia juga mengatakan bahwa pemerintah prihatin atas peristiwa peretasan yang menimpa sejumlah media massa belakangan ini.

Sebab, banyak pihak yang menilai peretasan tersebut sebagai upaya untuk mengurangi, bahkan menghilangkan hak berpendapat.

Baca juga: KSP Analisis Kendala Pembelajaran Daring, Hasilnya?

"Tentu saja pemerintah prihatin dalam beberapa kasus itu dan tentu saja bila sudah ada aduan pasti akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata dia.

Donny menambahkan, pada dasarnya demokrasi mewadahi berbagai pendapat. Bermacam-macam pendapat tersebut menjadi penting bagi pembangunan bangsa.

Namun demikian, yang perlu digarisbawahi apakah pendapat tersebut berdasarkan substansi atau sensasi.

Baca juga: Pandemi Covid-19, Tenaga Ahli KSP: Tiap Orang Punya Tanggung Jawab, Jangan Hanya Tuntut Pemerintah

"Jadi satu opini itu berpengaruh karena substansinya benar atau karena sensasi dan pengemasan sensasi itu bisa buat satu pikiran untuk menjadi influential, padahal substansi tidak ada," tegas dia.

Kendati muncul opini yang berdasarkan sensasi, namun ia menegaskan, pemerintah tetap tidak bisa mengatur opini tersebut.

"Pengaturan opini saya kira tidak bisa dilakukan dan pemerintah tidak akan melakukan itu, mana yang bisa muncul di ruang publik, mana yang tidak, tidak bisa mengatur itu," ucap Donny.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Nasional
Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Nasional
Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Nasional
Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Nasional
Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Nasional
Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Nasional
Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Nasional
Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Nasional
Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

Nasional
Jokowi Sampaikan Kendala Izin Impor Produk Indonesia ke PM Jepang

Jokowi Sampaikan Kendala Izin Impor Produk Indonesia ke PM Jepang

Nasional
MUI Luruskan Kabar soal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

MUI Luruskan Kabar soal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Nasional
Satgas: Pengurangan Aktivitas di Kantor Turunkan Potensi Penularan dan Kematian Akibat Covid-19

Satgas: Pengurangan Aktivitas di Kantor Turunkan Potensi Penularan dan Kematian Akibat Covid-19

Nasional
Pernyataan Menaker soal UU Cipta Kerja Untungkan Pekerja Kontrak Dinilai Prematur

Pernyataan Menaker soal UU Cipta Kerja Untungkan Pekerja Kontrak Dinilai Prematur

Nasional
Menkes Terawan Yakin Tak Ada Rumah Sakit Sengaja 'Meng-covid-kan' Pasien Meninggal Dunia

Menkes Terawan Yakin Tak Ada Rumah Sakit Sengaja "Meng-covid-kan" Pasien Meninggal Dunia

Nasional
Jokowi dan PM Jepang Sepakat Buka Perjalanan Bisnis di Tengah Pandemi Covid-19

Jokowi dan PM Jepang Sepakat Buka Perjalanan Bisnis di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X