Kompas.com - 02/09/2020, 15:29 WIB
Tenaga ahli utama kedeputian komunikasi politik KSP Donny Gahral Adian usai mengisi diskusi di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Tenaga ahli utama kedeputian komunikasi politik KSP Donny Gahral Adian usai mengisi diskusi di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengatakan, pemerintah tidak memiliki kapasitas dan niat untuk membungkam opini kritis publik.

"Ketika opini itu kritis terhadap pemerintah, saya kira pemerintah tidak dalam kapasitas dan niat untuk membungkam opini itu," ujar Donny dalam diskusi SOS II: Jaga Ruang Demokrasi Kita yang digelar Policy Center ILUNI UI, Rabu (2/8/2020).

Baca juga: KSP Sebut Ada Buzzer yang Bekerja Sendiri di Luar Pemerintah

Menurut Donny, pemerintah sangat menghargai dan melindungi kebebasan berekspresi dan berpendapat, selama masih dalam koridor hukum yang berlaku.

Artinya, kata Donny, pemerintah menghargai opini kritis sepanjang tidak melanggar ketentuan yang ada.

Ia juga mengatakan bahwa pemerintah prihatin atas peristiwa peretasan yang menimpa sejumlah media massa belakangan ini.

Sebab, banyak pihak yang menilai peretasan tersebut sebagai upaya untuk mengurangi, bahkan menghilangkan hak berpendapat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: KSP Analisis Kendala Pembelajaran Daring, Hasilnya?

"Tentu saja pemerintah prihatin dalam beberapa kasus itu dan tentu saja bila sudah ada aduan pasti akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata dia.

Donny menambahkan, pada dasarnya demokrasi mewadahi berbagai pendapat. Bermacam-macam pendapat tersebut menjadi penting bagi pembangunan bangsa.

Namun demikian, yang perlu digarisbawahi apakah pendapat tersebut berdasarkan substansi atau sensasi.

Baca juga: Pandemi Covid-19, Tenaga Ahli KSP: Tiap Orang Punya Tanggung Jawab, Jangan Hanya Tuntut Pemerintah

"Jadi satu opini itu berpengaruh karena substansinya benar atau karena sensasi dan pengemasan sensasi itu bisa buat satu pikiran untuk menjadi influential, padahal substansi tidak ada," tegas dia.

Kendati muncul opini yang berdasarkan sensasi, namun ia menegaskan, pemerintah tetap tidak bisa mengatur opini tersebut.

"Pengaturan opini saya kira tidak bisa dilakukan dan pemerintah tidak akan melakukan itu, mana yang bisa muncul di ruang publik, mana yang tidak, tidak bisa mengatur itu," ucap Donny.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menanti Proses Pemeriksaan Polisi terhadap Rachel Vennya...

Menanti Proses Pemeriksaan Polisi terhadap Rachel Vennya...

Nasional
Menteri PPPA Nilai Dugaan Asusila Kapolsek Parigi Moutong Rendahkan Martabat Perempuan

Menteri PPPA Nilai Dugaan Asusila Kapolsek Parigi Moutong Rendahkan Martabat Perempuan

Nasional
UPDATE 20 Oktober: Ada 16.397 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 Oktober: Ada 16.397 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Rayakan HUT ke-21, Indika Energy Perkuat Komitmen Netral Karbon

Rayakan HUT ke-21, Indika Energy Perkuat Komitmen Netral Karbon

Nasional
UPDATE: Bertambah 1.207, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.077.748

UPDATE: Bertambah 1.207, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.077.748

Nasional
UPDATE: Bertambah 28, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 143.077 Orang

UPDATE: Bertambah 28, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 143.077 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 914, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.201

UPDATE: Bertambah 914, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.201

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Golkar Ingkatkan Pemulihan Kemiskinan Ekstrem Pasca-Pandemi

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Golkar Ingkatkan Pemulihan Kemiskinan Ekstrem Pasca-Pandemi

Nasional
Pemprov DKI Jakarta Dorong Perkembangan UMKM lewat Program Jakpreneur

Pemprov DKI Jakarta Dorong Perkembangan UMKM lewat Program Jakpreneur

Nasional
PTM Terbatas Dimulai, Jokowi Minta Kepala Daerah Pastikan Sekolah Siap Disiplin Prokes

PTM Terbatas Dimulai, Jokowi Minta Kepala Daerah Pastikan Sekolah Siap Disiplin Prokes

Nasional
Banteng, Celeng, dan Oligarki Partai Politik

Banteng, Celeng, dan Oligarki Partai Politik

Nasional
HSN 2021, Ini Pesan Gus Muhaimin untuk Para Santri di Indonesia

HSN 2021, Ini Pesan Gus Muhaimin untuk Para Santri di Indonesia

Nasional
Airlangga Ungkap Strategi Kemenangan Golkar, Minta Road Map Pemilu 2024

Airlangga Ungkap Strategi Kemenangan Golkar, Minta Road Map Pemilu 2024

Nasional
Waketum Golkar Sebut Kader Terjerat Korupsi Belum Terbukti Bersalah, Hormati Proses Hukum

Waketum Golkar Sebut Kader Terjerat Korupsi Belum Terbukti Bersalah, Hormati Proses Hukum

Nasional
Jokowi: Kondisi Dunia Saat Ini Penuh Ketidakpastian, Kita Harus Siaga

Jokowi: Kondisi Dunia Saat Ini Penuh Ketidakpastian, Kita Harus Siaga

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.