Pandemi Covid-19, Tenaga Ahli KSP: Tiap Orang Punya Tanggung Jawab, Jangan Hanya Tuntut Pemerintah

Kompas.com - 11/07/2020, 12:59 WIB
Warga menggunakan masker setelah melewati jembatan penyebrangan orang (JPO) dari stasiun Palmerah di Jakarta, Selasa (3/3/2020). Presiden Joko Widodo mengimbau warga untuk tidak panik, tetapi tetap waspada dengan tetap higienis serta menjaga imunitas tubuh usai mengumumkan dua orang Warga Negara Indonesia (WNI) positif terjangkit virus corona yang saat ini dirawat di ruang isolasi RSPI Sulianti Saroso, Jakarta. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGWarga menggunakan masker setelah melewati jembatan penyebrangan orang (JPO) dari stasiun Palmerah di Jakarta, Selasa (3/3/2020). Presiden Joko Widodo mengimbau warga untuk tidak panik, tetapi tetap waspada dengan tetap higienis serta menjaga imunitas tubuh usai mengumumkan dua orang Warga Negara Indonesia (WNI) positif terjangkit virus corona yang saat ini dirawat di ruang isolasi RSPI Sulianti Saroso, Jakarta.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden ( KSP), Brian Sriphastuti mengatakan, penanganan Covid-19 mesti dilakukan secara bergotong royong, antara pemerintah dan masyarakat.

Karena itu, dia menyatakan tiap orang mesti memiliki rasa tanggung jawab dan tidak hanya menuntut pihak-pihak lain di masa pandemi Covid-19 ini.

"Setiap orang harus bisa refleksi terhadap dirinya sendiri. Jadi tidak hanya menuntut orang lain, menuntut pemerintah, menuntut pihak lain untuk bertanggung jawab terhadap hal itu, tapi setiap individu mempunyai tanggung jawab yang sama," kata Brian dalam diskusi Polemik bertema "Covid-19 dan Ketidaknormalan Baru" MNC Trijaya, Sabtu (11/7/2020).

Baca juga: Tenaga Ahli KSP: Ada Unsur Bahasa Asing, New Normal Tidak Mudah Dipahami

Menurut Brian, tiap individu mesti memiliki kemampuan melindungi diri yang baik.

Ia mengatakan, saat ini tiap individu memiliki risiko terpapar Covid-19. Maka, protokol kesehatan Covid-19 harus dilaksanakan secara ketat baik untuk kelompok rentan maupun tidak rentan.

"Harus dipahami bahwa dalam kondisi sekarang ini tiap orang mempunyai risiko, sehingga perilaku yang bisa melindungi diri kita seperti yang kita bicarakan sejak awal masih harus terus kita lakukan," kata Brian.

Brian pun menegaskan, Covid-19 bukan hanya persoalan pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah hingga sektor usaha dalam melakukan berbagai penyesuaian karena situasi saat ini.

Baca juga: KSP Sebut 4 Bidang Ini Harus Dipastikan Berpihak pada Difabel Saat New Normal

Ia mengatakan, setidaknya dengan kerja sama yang baik maka pandemi Covid-19 dapat dikendalikan hingga vaksin ditemukan di kemudian hari.

"Jadi yang penting adalah bagaimana kita bergotong royong menyelesaikan masalah pandemi ini, dengan catatan bahwa bisa jadi kita tidak menyelesaikan sampai tuntas masalah ini. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengendalikan," tutur Brian.

"Mengendalikan artinya sistem kesehatan kita mampu mengatasi masalah ini. Jika ada yang sakit mampu mengatasi, kemudian angka kematian menurun sampai kita menunggu situasi dimana vaksin ditemukan, obat yang spesifik ditemukan," kata dia.

Baca juga: Tenaga Ahli KSP: Pemerintah Terima Kritik, tetapi Harus Pakai Data dan Fakta



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sepak Terjang Benny Wenda, Pemimpin ULMWP yang Berilusi Kemerdekaan Papua Barat

Sepak Terjang Benny Wenda, Pemimpin ULMWP yang Berilusi Kemerdekaan Papua Barat

Nasional
Data Kasus Covid-19 Tak Pernah Real Time hampir 10 Bulan, Epidemiolog: Tidak Bisa Terus Dibiarkan

Data Kasus Covid-19 Tak Pernah Real Time hampir 10 Bulan, Epidemiolog: Tidak Bisa Terus Dibiarkan

Nasional
Gugat Pilkada, Inisiator LaporCovid-19: Pemerintah Abaikan Hak Kesehatan Masyarakat

Gugat Pilkada, Inisiator LaporCovid-19: Pemerintah Abaikan Hak Kesehatan Masyarakat

Nasional
Pada 2020, Dompet Dhuafa Distribusikan Lebih dari 42.000 Hewan Kurban

Pada 2020, Dompet Dhuafa Distribusikan Lebih dari 42.000 Hewan Kurban

Nasional
Jika Penambahan Kasus Covid-19 Melonjak hingga 100 Persen, Apa Langkah Pemerintah?

Jika Penambahan Kasus Covid-19 Melonjak hingga 100 Persen, Apa Langkah Pemerintah?

Nasional
Tingkat Kepatuhan Masyarakat Pakai Masker 59,32 Persen, Satgas: Trennya Turun Terus

Tingkat Kepatuhan Masyarakat Pakai Masker 59,32 Persen, Satgas: Trennya Turun Terus

Nasional
Kasus Covid-19 di Sejumlah Negara Naik setelah Pemilu, Ini Penyebabnya

Kasus Covid-19 di Sejumlah Negara Naik setelah Pemilu, Ini Penyebabnya

Nasional
Cuitan Maaher At-Thuwailibi yang Membawanya Jadi Tersangka Kasus Dugaan Ujaran Kebencian...

Cuitan Maaher At-Thuwailibi yang Membawanya Jadi Tersangka Kasus Dugaan Ujaran Kebencian...

Nasional
Satgas Sebut Pemeriksaan Covid-19 Indonesia Telah Mendekati Standar WHO

Satgas Sebut Pemeriksaan Covid-19 Indonesia Telah Mendekati Standar WHO

Nasional
Satgas Imbau Masyarakat Pilih Calon Kepala Daerah yang Patuh Protokol Kesehatan saat Kampanye

Satgas Imbau Masyarakat Pilih Calon Kepala Daerah yang Patuh Protokol Kesehatan saat Kampanye

Nasional
Fokus Tangani Covid-19, Wapres: Usulan Pemekaran Daerah Masih Moratorium

Fokus Tangani Covid-19, Wapres: Usulan Pemekaran Daerah Masih Moratorium

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Zona Merah Diminta Tak Paksakan Sekolah Tatap Muka

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Zona Merah Diminta Tak Paksakan Sekolah Tatap Muka

Nasional
Keterisian Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS 57,97 Persen, Jabar Tertinggi

Keterisian Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS 57,97 Persen, Jabar Tertinggi

Nasional
Komisi X Minta Sekolah Tak Terburu-buru Laksanakan Pembelajaran Tatap Muka

Komisi X Minta Sekolah Tak Terburu-buru Laksanakan Pembelajaran Tatap Muka

Nasional
Komisi X Akan Minta Kebijakan Sekolah Tatap Muka pada Januari 2021 Ditinjau Kembali

Komisi X Akan Minta Kebijakan Sekolah Tatap Muka pada Januari 2021 Ditinjau Kembali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X