Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pandemi Covid-19, Tenaga Ahli KSP: Tiap Orang Punya Tanggung Jawab, Jangan Hanya Tuntut Pemerintah

Kompas.com - 11/07/2020, 12:59 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Brian Sriphastuti mengatakan, penanganan Covid-19 mesti dilakukan secara bergotong royong, antara pemerintah dan masyarakat.

Karena itu, dia menyatakan tiap orang mesti memiliki rasa tanggung jawab dan tidak hanya menuntut pihak-pihak lain di masa pandemi Covid-19 ini.

"Setiap orang harus bisa refleksi terhadap dirinya sendiri. Jadi tidak hanya menuntut orang lain, menuntut pemerintah, menuntut pihak lain untuk bertanggung jawab terhadap hal itu, tapi setiap individu mempunyai tanggung jawab yang sama," kata Brian dalam diskusi Polemik bertema "Covid-19 dan Ketidaknormalan Baru" MNC Trijaya, Sabtu (11/7/2020).

Baca juga: Tenaga Ahli KSP: Ada Unsur Bahasa Asing, New Normal Tidak Mudah Dipahami

Menurut Brian, tiap individu mesti memiliki kemampuan melindungi diri yang baik.

Ia mengatakan, saat ini tiap individu memiliki risiko terpapar Covid-19. Maka, protokol kesehatan Covid-19 harus dilaksanakan secara ketat baik untuk kelompok rentan maupun tidak rentan.

"Harus dipahami bahwa dalam kondisi sekarang ini tiap orang mempunyai risiko, sehingga perilaku yang bisa melindungi diri kita seperti yang kita bicarakan sejak awal masih harus terus kita lakukan," kata Brian.

Brian pun menegaskan, Covid-19 bukan hanya persoalan pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah hingga sektor usaha dalam melakukan berbagai penyesuaian karena situasi saat ini.

Baca juga: KSP Sebut 4 Bidang Ini Harus Dipastikan Berpihak pada Difabel Saat New Normal

Ia mengatakan, setidaknya dengan kerja sama yang baik maka pandemi Covid-19 dapat dikendalikan hingga vaksin ditemukan di kemudian hari.

"Jadi yang penting adalah bagaimana kita bergotong royong menyelesaikan masalah pandemi ini, dengan catatan bahwa bisa jadi kita tidak menyelesaikan sampai tuntas masalah ini. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengendalikan," tutur Brian.

"Mengendalikan artinya sistem kesehatan kita mampu mengatasi masalah ini. Jika ada yang sakit mampu mengatasi, kemudian angka kematian menurun sampai kita menunggu situasi dimana vaksin ditemukan, obat yang spesifik ditemukan," kata dia.

Baca juga: Tenaga Ahli KSP: Pemerintah Terima Kritik, tetapi Harus Pakai Data dan Fakta

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Nasional
PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya 'Survive'

PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya "Survive"

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Nasional
Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Nasional
Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Nasional
PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

Nasional
Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Nasional
PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Nasional
Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com