Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/09/2020, 09:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan meluncurkan program bantuan sosial (bansos) beras bagi 10 juta keluarga penerima program keluarga harapan (PKH).

Peluncuran program dalam rangka penanggulangan dampak Covid-19 itu rencananya dilakukan pada Rabu (2/9/2020).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, setelah bantuan resmi diluncurkan, semua pihak terkait diharapkan memastikan proses penyaluran bansos beras dengan baik.

"Yang paling penting perlu diantisipasi adalah kejadian-kejadian yang tidak dikehendaki," ujar Muhadjir saat Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Bansos Beras, Selasa (1/9/2020), dikutip dari siaran pers, Rabu (2/9/2020).

Baca juga: Upaya Pemerintah Tanggulangi Kemiskinan akibat Pandemi Covid-19, dari Bansos hingga Subsidi bagi UMKM

Pengawasan itu dilakukan agar penyaluran bansos beras nantinya tidak menimbulkan kecemburuan sosial.

Muhadjir melanjutkan, petugas yang membagikan bansos beras tersebut harus memegang data penerima PKH dan memahami karakteristik secara geografis lokasi penyaluran.

Bulog sebagai penyedia beras pun diminta untuk memastikan ketersediaan beras di gudang merupakan beras medium dengan bobot 15 kg.

Ia juga meminta dilakukan pemetaan konkret terkait untuk penyaluran bantuan.

Mulai dari jumlah armada yang akan menyalurkan hingga daerah-daerah yang sulit diakses.

"Terutama wilayah Indonesia di kepulauan. Jumlahnya berapa ini harus dipikirkan betul," kata Muhadjir Effendy.

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara yang juga hadir dalam rapat mengatakan, penyelenggaraan program bansos beras itu akan dilakukan dalam periode tiga bulan, mulai Agustus sampai Oktober 2020.

Baca juga: Abaikan Protokol Kesehatan, Bupati Semarang Tegur Pengantre Bansos

"Alokasi anggaran yang disiapkan cukup besar, yakni lebih dari Rp 5 triliun," kata Juliari.

Penyaluran bansos dilakukan dari pintu ke pintu kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

"Penyalurannya akan kita mulai besok (hari ini), sekaligus Agustus-September dua bulan, yaitu 15 kg dan 15 kg. Bulan depan baru 15 kg lagi," kata dia.

Adapun program tersebut diluncurkan sesuai arahan Presiden Jokowi sebagai percepatan realisasi anggaran, khususnya yang masuk dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian KP Gencarkan Pendampingan Usaha, dari Produksi hingga Pemasaran

Kementerian KP Gencarkan Pendampingan Usaha, dari Produksi hingga Pemasaran

Nasional
Pers di Tengah Godaan Politik

Pers di Tengah Godaan Politik

Nasional
Pengacara Arif Rachman Sebut Hendra Kurniawan Jadi Penyebab Kliennya Diancam Ferdy Sambo

Pengacara Arif Rachman Sebut Hendra Kurniawan Jadi Penyebab Kliennya Diancam Ferdy Sambo

Nasional
KPK Sebut Hasil Rapat di Istana soal IPK Anjlok Jadi Bahan Evaluasi

KPK Sebut Hasil Rapat di Istana soal IPK Anjlok Jadi Bahan Evaluasi

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Bambang Kayun 40 Hari

KPK Perpanjang Masa Penahanan Bambang Kayun 40 Hari

Nasional
'Amicus Curiae' Bisa Diajukan Hingga Kasasi Jika Bharada E Divonis Bersalah

"Amicus Curiae" Bisa Diajukan Hingga Kasasi Jika Bharada E Divonis Bersalah

Nasional
Pakar Sebut Keadilan Terluka saat Bharada E Dituntut 12 Tahun Penjara

Pakar Sebut Keadilan Terluka saat Bharada E Dituntut 12 Tahun Penjara

Nasional
Penyelidikan Baru Kasus KSP Indosurya, Bareskrim Dalami 6 Laporan Korban

Penyelidikan Baru Kasus KSP Indosurya, Bareskrim Dalami 6 Laporan Korban

Nasional
Akademisi Dukung Bharada E Menjelang Vonis: Posisi Kunci, Harus Dibela

Akademisi Dukung Bharada E Menjelang Vonis: Posisi Kunci, Harus Dibela

Nasional
Jokowi Janji Ikut Bahas Perpres Baru soal Media: Sebulan Harus Selesai

Jokowi Janji Ikut Bahas Perpres Baru soal Media: Sebulan Harus Selesai

Nasional
KPK: Informasi soal Penyitaan Harta Firli Bahuri di Swiss Hoaks

KPK: Informasi soal Penyitaan Harta Firli Bahuri di Swiss Hoaks

Nasional
KPK dan Kejagung Tandatangani Perjanjian Kerja Sama Korsup Perkara Korupsi

KPK dan Kejagung Tandatangani Perjanjian Kerja Sama Korsup Perkara Korupsi

Nasional
5 Alasan Ratusan Guru Besar-Dosen Maju Jadi 'Amicus Curiae' untuk Richard Eliezer

5 Alasan Ratusan Guru Besar-Dosen Maju Jadi "Amicus Curiae" untuk Richard Eliezer

Nasional
Kemenlu Sebut Indonesia Beri Bantuan Kemanusiaan Tahap Pertama ke Turkiye

Kemenlu Sebut Indonesia Beri Bantuan Kemanusiaan Tahap Pertama ke Turkiye

Nasional
Soroti Keuangan Media yang Sulit, Jokowi Minta Perpres yang Atur Platform Digital dan Media Segera Dibahas

Soroti Keuangan Media yang Sulit, Jokowi Minta Perpres yang Atur Platform Digital dan Media Segera Dibahas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.