Kompas.com - 01/09/2020, 19:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sudarto menuturkan, pemerintah telah berupaya menanggulangi kemiskinan di era adaptasi kebiasaan baru akibat pandemi virus corona atau Covid-19.

Cara pertama yang dilakukan yakni dengan menyalurkan bantuan sosial (bansos) dan bantuan pangan nontunai (BPNT) kepada masyarakat.

"Jumlah untuk sembako bansos, PKH dan BPNT kita tingkatkan jadi perlindungan sosial, kita anggarkan Rp 203,9 triliun, terdiri dari dari PKH. Ini program lama tapi kita tambah jumlahnya," kata Sudarto dalam acara Siposium Nasional Kesehatan, Ketahanan Pangan, Kemiskinan, Dies Natalis ke-64 Universitas Hasanuddin, secara virtual, Selasa (1/9/2020).

Baca juga: Menko PMK: Pemerintah Targetkan Penyaluran Bansos Rampung pada November 2020

Cara selanjutnya dengan mendanai Kartu Prakerja sebesar Rp 20 triliun. Menurut Sudarto, melalui Kartu Prakerja masyarakat yang belum memiliki pekerjaan bisa mendapat pembinaan dan pelatihan.

Kemudian, memberi subsidi listrik 100 persen bagi konsumen yang menggunakan daya 450 watt.

"Dan juga yang 50 persen (subsidi) jadi tagihan untuk yang 900 watt, juga ada BLT dana desa, tunai Rp 31 triliun," ujarnya.

Pemerintah juga memberikan subsidi untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Serta penempatan dana pemerintah pada sektor perbankan sebagai bantuan untuk para pelaku usaha.

"Perbankan kita minta untuk meminjamkan dana mural tersebut kepada dunia usaha, jaminan untuk pinjaman korporasi kemudian penjaminan modal kerja dan sebagainya," ungkap Sudarto.

"Kemudian ada pembiayaan koorporasi Kemudian juga insentif usaha," ucap dia.

Baca juga: Menkop Teten: BLT UMKM Rp 2,4 Juta Sudah 50 Persen Tersalurkan

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pandemi Covid-19 memberikan dampak domino atau beruntun pada aspek sosial, ekonomi, sosial dan keuangan.

Menurutnya, dampak paling terasa pada sektor ekonomi adalah investasi yang terhambat, akibat terjadi kontraksi pada bisnis ekspor impor dan menurunnya pertumbuhan ekonomi.

“Guna mengatasi dampak ekonomi tersebut, pemerintah telah menyiapkan jaring pengaman ekonomi sebesar Rp 226,7 triliun,” kata Airlangga, dalam web seminar (Webinar) bertajuk Strategi Pemulihan Ekonomi Dalam Era Tatanan Baru Perspektif Ekonomi dan Sosial, Jumat (26/06/2020).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Permendagri soal Teknis Pengangkatan Pj Kepala Daerah Disebut Sedang Difinalisasi

Permendagri soal Teknis Pengangkatan Pj Kepala Daerah Disebut Sedang Difinalisasi

Nasional
Titah Jenderal Andika Perkasa ke Yudo Margono yang Segera Jadi Panglima TNI

Titah Jenderal Andika Perkasa ke Yudo Margono yang Segera Jadi Panglima TNI

Nasional
Pemilihan Panglima TNI, ISDS: Ke Depannya Pendekatan ke Parpol Tidak Usah

Pemilihan Panglima TNI, ISDS: Ke Depannya Pendekatan ke Parpol Tidak Usah

Nasional
Menkes Targetkan Vaksinasi Polio di Aceh Rampung 7 Hari

Menkes Targetkan Vaksinasi Polio di Aceh Rampung 7 Hari

Nasional
Sidang Arif Rachman, Jaksa Hadirkan Anggota Timsus dan Wakaden C Biro Paminal

Sidang Arif Rachman, Jaksa Hadirkan Anggota Timsus dan Wakaden C Biro Paminal

Nasional
Kedekatan dengan Andika Perkasa Dinilai Permudah Yudo Margono Bangun Soliditas di Internal TNI

Kedekatan dengan Andika Perkasa Dinilai Permudah Yudo Margono Bangun Soliditas di Internal TNI

Nasional
Jokowi Sebut Salah Satu Fokus APBN 2023 untuk Membangun IKN

Jokowi Sebut Salah Satu Fokus APBN 2023 untuk Membangun IKN

Nasional
Digugat 4 Parpol ke PTUN, KPU Yakin Sudah Kerja Objektif dalam Verifikasi Administrasi

Digugat 4 Parpol ke PTUN, KPU Yakin Sudah Kerja Objektif dalam Verifikasi Administrasi

Nasional
Setelah Yudo Margono, KSAD Dudung dan Pangkostrad Maruli Dinilai Berpotensi Jadi Panglima TNI

Setelah Yudo Margono, KSAD Dudung dan Pangkostrad Maruli Dinilai Berpotensi Jadi Panglima TNI

Nasional
Air Mata Ibunda Yoshua

Air Mata Ibunda Yoshua

Nasional
Tak Lolos Verifikasi Administrasi, PRIMA Gugat KPU ke PTUN

Tak Lolos Verifikasi Administrasi, PRIMA Gugat KPU ke PTUN

Nasional
Hakim Soroti CCTV yang Perlihatkan Kodir ART Ferdy Sambo Mondar-mandir Usai Penembakan Brigadir J

Hakim Soroti CCTV yang Perlihatkan Kodir ART Ferdy Sambo Mondar-mandir Usai Penembakan Brigadir J

Nasional
4 Rekomendasi LPSK Terkait Kasus Mas Bechi, Anak Kiai yang Cabuli Santriwati di Jombang

4 Rekomendasi LPSK Terkait Kasus Mas Bechi, Anak Kiai yang Cabuli Santriwati di Jombang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Cucu Bung Hatta Ikut Gugat Jokowi | Bharada E Bongkar Peran Putri Candrawathi

[POPULER NASIONAL] Cucu Bung Hatta Ikut Gugat Jokowi | Bharada E Bongkar Peran Putri Candrawathi

Nasional
Arti Penting Ideologi bagi Suatu Negara

Arti Penting Ideologi bagi Suatu Negara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.